RUANG Bali Hotel Indonesia, suatu hari pada pertengahan November lalu. Puluhan orang, dengan tubuh berbalut toga atau baju kebesaran sarjana berwarna hitam, melangkah perlahan ke dalam ruangan. Lagu Gaudeamus Igitur bergema, menandai dimulainya upacara pemberian gelar kepada para pemilik toga itu. Acara dibuka dengan pidato oleh Ketua Yayasan Institut Manajemen Global Indonesia—lembaga yang punya hajat—Mohammad Mardiana, yang bergelar doctor of philosophy (Ph.D.). Aroma internasional berembus di ruangan itu: dari pidato Mardiana dalam bahasa Inggris, pembacaan doa—juga dalam bahasa yang sama dengan sesekali diselingi beberapa kata Arab—sampai kehadiran dua guru besar asing dengan gelar meyakinkan: Prof. Dr. Robert Harris dan Prof. Dr. Luke Comey.

Di tengah suasana internasional itu, satu-satunya yang terasa membumi adalah nyanyian-nyanyian dari kelompok paduan suara yang menghibur para wisudawan dan keluarga. Dihibur lagu-lagu kor, para penerima gelar ini duduk berderet sesuai dengan hierarki. Kursi terdepan diduduki para profesor, disusul doktor, master, dan bachelor. Musik mereda. Satu per satu pria dan wanita itu maju ke mimbar, lalu menyorongkan kepala ke arah tiga pria yang tegak di panggung wisuda. Jari-jemari tiga pria ini—ditilik dari busananya, mereka mestinya semacam guru besar—menggeser kucir toga setiap wisudawan dari kiri ke kanan sebagai tanda kelulusan. Keriaan pun menyeruak dalam ruangan itu, berupa ucapan selamat, foto-foto bersama, dan tepukan di bahu tanda bangga. Setelah itu, mungkin, sebagian wisudawan akan mencetak kartu nama baru dan membubuhkan gelar Ph.D., M.B.A., atau M.Sc. di belakang nama mereka.

Jangan membayangkan upacara di atas sebagai acara pemberian gelar akademis yang prestisius. Para doktor dan master baru ini bukanlah cendekiawan yang telah menenggelamkan diri bertahun-tahun dalam riset serius dan buku-buku yang setebal bantal. Wisudawan Institut Manajemen Global Indonesia (IMGI) ini mendapatkan gelarnya dengan cara mudah. Membayar beberapa belas juta rupiah, mengerjakan paper tipis seadanya, lalu sah menyandang gelar Ph.D., M.Sc., atau M.B.A. Kuliah juga bisa diatur. "Semuanya fleksibel," kata Ketua Yayasan IMGI Mohammad Mardiana.

Institut di atas bukan satu-satunya lembaga yang menawarkan gelar murah meriah. Tengoklah iklan di media massa. Lembaga seperti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia atau Jakarta Institute of Management Studies menawarkan program sejenis. Gelar doktor bisa diperoleh hanya dalam tiga bulan, sedangkan gelar master bisa diperoleh hanya dengan bikin paper tipis atau bahkan tanpa tugas akhir sama sekali. Sejumlah gelar yang diobral adalah master of science, master of business law, master of hospital administration, master of business administration, bachelor of science, dan bachelor of business administration. Dan bukan tanpa peminat. Malah ada peserta yang tekadnya mendapatkan gelar sampai menerbitkan rasa haru. Mau contoh?

Mari kita kembali ke Bali Room saat acara pembagian gelar di atas berlangsung. Seorang pria dengan tertatih-tatih berusaha menyeret tubuhnya—ditopang oleh istri dan saudaranya. Usianya baru 48 tahun, tapi stroke telah melemahkan sendi-sendinya. Namun, semangatnya menambah gelar tak bisa diredam oleh serangan stroke sekalipun. Ketika TEMPO mendekatinya untuk sekadar menyapa, istrinya merengut. "Dia sedang sakit dan puasa sehingga tak bisa minum obat. Tolong jangan ditanya," ujarnya.

Dalam acara itu, rata-rata peserta memang enggan untuk ditanya bagaimana perasaannya setelah menjelma menjadi seorang doktor atau profesor. "Biasa-biasa saja," kata seorang bapak berusia 60 tahun. Alih-alih menjawab pertanyaan, ia justru melenggang pergi untuk berfoto dengan latar belakang kain yang bergambar tumpukan buku.

Obral gelar adalah kisah lama dan bisa menimbulkan "iri" bagi para kandidat doktor di perguruan tinggi bergengsi di dalam negeri—apalagi luar negeri. Tidak perlu pusing kepala membaca literatur bertumpuk-tumpuk—dan lupakan penelitian lapangan. Para pemilik toko kelontong di Pasar Bendunganhilir, misalnya, dengan senang hati akan menudingkan jari mereka untuk menunjukkan sebuah sudut gelap di lantai atas pasar tersebut, tempat gelar-gelar dahsyat ini bisa dibarter dengan beberapa juta rupiah saja (lihat Balada Doktor Kaki Lima).

Bekas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Swasta Departemen Pendidikan, Prof. Ir. Joetata Hadihardaja, punya cerita tentang jualan gelar yang jauh lebih murah: ikut seminar satu hari berharga Rp 500 ribu mendapat sertifikat M.B.A.—master of business administration. "Kalau begitu, bayi juga bisa ikut agar mendapat gelar," katanya. Yang lebih menarik, lagi ironis, gelar juga bisa menjadi bonus jasa tertentu. "Paket umrah tapi mendapat bonus gelar M.B.A., misalnya," kata Joetata.

Jalan pintas menjadi cendekiawan. Intinya adalah uang bayaran, yang besarnya bervariasi. Mohammad Mardiana memaparkan, untuk mendapat gelar M.B.A., seorang calon master harus membayar Rp 5,5 juta. Kalau mau gelar doktor, tinggal menambah Rp 3,5 juta. Dana itu untuk biaya perkuliahan dan biaya wisuda.

Kuliah? Ya. Tapi apa yang disebut kuliah ini juga bisa diatur. Program M.B.A. "mewajibkan" kuliah setiap Sabtu selama beberapa bulan. Kalau peserta lagi malas atau sibuk di kantor, materi kuliah bisa dibaca di rumah. Di "kampus" IMGI, sebuah kantor di Hotel Wisata, Jakarta, nyatanya juga hanya ada tiga kelas yang "cuma dipakai pada hari Sabtu," kata seorang petugas di sana.

Untuk memperoleh gelar doktor, seorang peserta hanya diminta mengikuti delapan mata kuliah selama 8 bulan. Setelah itu, mengerjakan disertasi yang lebih cocok disebut paper dan kemudian penyandang gelar sudah bisa mondar-mandir dengan panggilan "Pak Doktor". Jadi, tolong jangan membandingkannya dengan program pascasarjana di universitas negeri. Di Universitas Diponegoro Semarang, calon master harus belajar selama dua tahun dengan menghabiskan biaya sekitar Rp 30 juta untuk kuliah, penelitian, dan pembuatan tugas akhir.

Membandingkannya dengan universitas terkemuka di luar negeri? Bagaikan bumi dan langit. Di universitas-universitas ternama di Prancis, misalnya, seorang mahasiswa harus mengikuti 12 mata kuliah wajib selama satu tahun. Semuanya harus lulus. Setelah itu, mereka juga harus membuat proposal penelitian yang dipresentasikan secara terbuka. Di sini, para calon doktor bisa mulas, sakit kepala, atau meriang karena grogi. Semua persiapan penelitiannya akan dikuliti di depan forum.

Jika lolos presentasi, selama tiga tahun sang mahasiswa harus melakukan penelitian yang diawasi dengan ketat oleh para guru besar. Selama periode itu, dia harus mempublikasikan sebagian hasil risetnya dalam jurnal internasional sebanyak dua kali. Ini syarat wajib. Setelah si mahasiswa benar-benar lulus sidang doktoral, hasil riset yang lengkap juga akan sekali lagi dimuat dalam jurnal internasional.

Universitas-universitas mentereng di Cambridge, Inggris, lebih kejam. Para mahasiswa sejak awal akan didepak ke luar kampus alias drop out jika tidak lulus beberapa mata kuliah wajib. Di TSM Business School, Twente University, Enschede, Belanda, seorang mahasiswa S2 manajemen harus menyelesaikan 48 hingga 52 satuan kredit semester (SKS) dalam satu tahun. "Kami kuliah pagi hingga sore dari Senin hingga Jumat," kata Ihasanuddin Usman, M.B.A. lulusan Twente University.

Lain Belanda, lain Jakarta—tempat semuanya bisa dibeli, termasuk ijazah. Alhasil, kalau malas ikut kuliah sama sekali, seseorang bisa juga membeli gelar doktor honoris causa. Resminya, gelar ini diberikan oleh universitas berdasarkan kapabilitas intelektual serta peran seseorang dalam masyarakat. Ide pemberian gelar datang dari kampus berdasarkan kriteria yang ketat dan bukan berdasarkan keinginan si penerima gelar.

Tapi, di IMGI, gelar doktor honoris causa bisa ditukar dengan rupiah. Harganya Rp 12,5 juta. Menurut Mohammad Mardiana, lembaganya menerapkan kriteria yang ketat sebelum memberikan gelar, termasuk dengan survei segala. Sang penerima gelar juga diwajibkan membuat makalah setebal 50 halaman. Tapi dengarlah cerita Nyonya Ine, salah seorang penyandang gelar doktor honoris causa IMGI. "Saya ditawari lembaga itu untuk mendapat honoris causa dengan membayar Rp 12,5 juta. Tak perlu disertasi, cukup membuat paper 30 halaman," katanya. Praktis Ine hanya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyandang gelar doktor honoris causa. "Honoris causa adalah gelar kehormatan. Semua terserah kita. Dia minta, kita kasih," kata Mardiana terus terang.

Yang lebih edan, gelar profesor juga bisa dibeli di IMGI dan beberapa lembaga lain. Memang syaratnya sedikit lebih ketat, yakni si calon profesor haruslah mengajar di universitas dan termasuk dalam kategori dosen senior. Apa kriteria dosen senior? Tak terlalu jelas. Yang pasti, gelar itu pun harus ditukar fulus. Padahal, sejatinya, di Indonesia gelar profesor haruslah dikukuhkan oleh surat keputusan Menteri Pendidikan berdasarkan rekomendasi senat guru besar sebuah universitas. Di sidang senat guru besar itulah kinerja akademis calon profesor dibahas habis-habisan.

Sementara itu, IMGI, menurut Mardiana, memakai sistem Amerika. Di sana, seseorang bisa mendapat gelar profesor asalkan telah menyandang gelar doktor dan punya pengalaman mengajar beberapa tahun. Nah, untuk memperkuat kredibilitas gelar profesor (juga gelar lain) yang diberikannya, IMGI mengaku berafilisasi dengan sejumlah universitas di AS, yakni American World University (AWU), Harvard International University (HIU), dan Northern California Global University (NCGU). "Saya membayar royalti dan, sebagai gantinya, kami mendapatkan modul dan sistem pendidikan mereka," kata Mardiana.

Persoalannya, berdasarkan penelusuran TEMPO, di Amerika sendiri universitas yang disebut Mardiana pun berstatus sayup-sayup sampai. "Sekolah-sekolah itu tidak ada dalam daftar akreditasi kami. Yang ada American Military University, bukan American World University," kata Sally Welch, asisten direktur The Distance Education and Training Council, salah satu badan akreditasi yang diakui Departemen Pendidikan AS. Di tingkat negara bagian pun, nama universitas itu tak ada dalam daftar akreditasi.

Ketika TEMPO menghubungi AWU melalui nomor telepon yang tertera dalam situs internetnya, yang terdengar hanya jawaban operator telepon. "Saya hanya operator untuk menjawab telepon dan bukan staf AWU. Saya hanya bisa mencatat nama dan nomor telepon Anda. Nanti Dr. Maxine Asher yang akan menghubungi kembali," katanya. Dalam situs lembaga itu disebutkan Maxine Asher adalah Presiden AWU.

Seperti IMGI, American World University menawarkan gelar murah meriah. Gelar B.A., M.A., dan Ph.D. yang meliputi 40 bidang studi bisa diperoleh dengan membayar US$ 1.500 atau sekitar Rp 15 juta, plus bonus diskon 15 persen jika konsumen membayar kontan. AWU mengklaim didirikan pada 1989 dan telah mencetak ribuan lulusan di lebih dari 40 negara. Wisuda bagi lulusan bulan Maret 2002 akan diadakan di Hawaii dan lulusan April akan diadakan di Los Angeles. Tidak jelas apakah benar ada lembaga Indonesia yang berafiliasi dengan AWU.

Sayang, Dr. Maxine Asher tak bisa memberikan penjelasan karena, selain ia tak bisa dikontak TEMPO, telepon balik dari Asher yang dijanjikan si operator juga tak kunjung berdering. "Itu bohong semua. Sudah saya cek semua intansi itu di luar negeri, semuanya fiktif," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kalau dicermati, beberapa nama universitas itu dipelesetkan agar seolah-olah mirip dengan nama universitas tersohor. "Kalau Harvard University memang ada, tapi Harvard International University tidak ada," ujarnya.

Satryo mungkin sudah berada pada puncak kemarahan karena kasus-kasus ini sudah bertahun-tahun membuat pening kepalanya. Menurut Joetata Hadihardaja, gejala ini sudah terjadi sekitar 1995. Saat itu telah banyak gelar obral yang ditawarkan di koran-koran. Ketatnya kriteria pemberian gelar di universitas negeri dan swasta memacu munculnya lembaga semacam ini. Saat itu, untuk mendirikan perguruan tinggi swasta program S2, minimal harus ada empat pengajar berkualifikasi doktor dan dua berkualifikasi magister. Belakangan, karena sulit mencari tenaga pengajar tadi, syarat itu diperlunak. Tapi obral gelar sudah kadung terjadi. Dalam beberapa kasus, meski program M.B.A. mensyaratkan pesertanya adalah lulusan S1, kenyataannya lulusan D3 bahkan SMU pun diterima.

Syarat akreditasi yang ditetapkan Departemen Pendidikan ditabrak begitu saja. Meski tak terdaftar, lembaga pengobral gelar tetap saja beroperasi. "Di Indonesia, pengajuan akreditasi terlalu njelimet," kata Mardiana. Itulah sebabnya lembaga seperti IMGI lalu memilih partner di luar negeri. Di Amerika, akreditasi memang tidak dikeluarkan oleh pemerintah, tapi oleh lembaga swasta lain atas persetujuan pemerintah. Birokrasinya juga tidak rumit. Maunya sih agar lebih beken: tak diakui di dalam negeri tapi berafiliasi dengan universitas negeri seberang. Nyatanya, universitas luar negeri pun tak jelas statusnya.

Meski mereka telah jelas-jelas mengobral gelar, Direktorat Pendidikan Tinggi tak berkutik. Lembaga ini memang tak punya wewenang untuk membubarkan universitas asal-asalan itu. Menurut Joetata, dulu masalah ini pernah dirapatkan di Markas Besar Kepolisian RI dengan melibatkan Departemen Pendidikan dan polisi. Tapi, kesimpulannya, polisi hanya bisa bertindak jika ada orang yang mengadu dan merasa dirugikan. Dengan kata lain, kasus ini termasuk delik aduan.

Yang jadi soal, sampai saat ini, tak pernah ada orang yang mengadu karena merasa dirugikan. Boro-boro dirugikan, konsumen sekolah obral gelar itu malah bangga. "Saya mengambil M.B.A. karena jika pensiun ingin menjadi dosen," kata Mansyur Latif Hetami, 44 tahun, karyawan Bank Mandiri Pontianak, yang baru saja diwisuda di IMGI.

Adanya anjuran agar pegawai negeri eselon III hingga I memegang gelar master hingga doktor juga diduga mempercepat lari para pemburu gelar. Sertifikat gelar itu bisa dipakai untuk mendongkrak jabatan. Hasilnya, alih-alih mendapatkan birokrat yang tokcer, kantor pemerintah justru diisi oleh pegawai-pegawai yang keberatan nama (lihat Magister Kebumen Salah Kamar).

Dengan kata lain, dalam bisnis gelar "aspal" itu, permintaan dan penawaran melaju sama kencang. Akibatnya, jadilah pendidikan pascasarjana kita seperti pasar malam. Obral, obral, obral…! Master, doktor, profesor…!

Arif Zulkifli, Istiqomatul Hayati (Jakarta), Ecep S. Yasa (Semarang), Ahmad Fuadi (Washington)