BAYANGKAN jika rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso terletak di Kedoya atau Cipinang Muara. Di dua kawasan dari 78 titik banjir di Ibu Kota itu—meliputi 90 persen wilayah—air bah sanggup mendaki sampai wuwungan (atap) rumah. Kalau ini terjadi, Sutiyoso akan menjadi gubernur pertama Indonesia yang terpaksa dievakuasi dengan perahu karet. Bekas Panglima Komando Daerah Militer Jakarta itu harus bergegas. Jika terlambat, peralatan karaokenya yang canggih bisa tak terbawa dan harus direlakan terendam air cokelat berlumpur.

Tapi siapa tahu, dengan Sutiyoso berumah di kawasan rawan banjir, Jakarta lebih siap menghadapi luapan air. Orang boleh saja bilang banjir tahun ini adalah yang terbesar sejak 1996, tapi Sutiyoso dari rumahnya yang terancam banjir pasti akan men-canangkan gerakan Jakarta Anti-Banjir. Kalau perlu sepanjang tahun.

Ia akan langsung memimpin warga menyodok-nyodok got mampet, ”menjala” sampah dari kali. Tak akan ada lagi ucapan Gubernur DKI seperti ”ini gejala alam yang tak biasa” dan se-jenisnya itu. Pokoknya, tiada hari tanpa sodok got, babat sampah, tanam pohon. Disingkat ”gerakan soto babatan”.

Pasti pegawai di bawah akan ikut. Ada satu contoh (yang ini benar-benar terjadi). Jumat pagi pekan lalu, tiba-tiba sampah yang menggunung di pintu air Manggarai, yang sudah lima hari menumpuk, hilang lenyap. Ini benar-benar di luar kebiasaan. Ada apa? Ternyata ada kabar Presiden Megawati hendak meninjau pintu air….

Sutiyoso pasti hafal ”kelakuan” para pegawai di lapangan seperti ini. Maka ia harus lebih sering turun ke pusat-pusat banjir. Sebagai seorang militer, ia pasti lebih gampang meminta bantuan Kodam Jaya, umpamanya, untuk mengerahkan perahu karet atau menggerakkan dapur umum yang melekat di setiap batalion.

Karena banjir bukan monopoli Jakarta, seharusnya pemerintah menugasi Markas Besar TNI untuk mengerahkan pasukan zeni untuk membantu rakyat. Sayangnya, upaya ini belum dilakukan, setidaknya sampai akhir pekan lalu. Padahal, banjir sepekan ini setidaknya sudah menewaskan sekitar 40 orang di negeri ini.

Yang terjadi adalah gerakan penanggulangan banjir yang sporadis, tanpa koordinasi yang jelas. Ada mahasiswa yang memungut uang di jalan-jalan, ada warga yang juga menghadang, ada stasiun radio yang menggalang bantuan beras. Ada LSM, ada organisasi ini dan itu. Semua berniat baik untuk membantu, tapi bukankah koordinasi akan membuat penyaluran bantuan lebih merata dan tepat sasaran?

Yang juga jalan sendiri adalah partai-partai politik. Pemimpinnya seperti berlomba turun ke daerah genangan, lalu bicara di televisi untuk menunjuk kekurangan pemerintah mengurus banjir. Bahkan, di antara genangan air, sekali dua ada saja yel-yel untuk mendukung partai yang memberi bantuan—entah dikomando atau tidak. Sangat mirip kampanye pemilu. Suasana begini, maaf saja, terasa sangat ”mengail di air keruh”. Sampai-sampai warga di Gang Arus, Cawang, Jakarta Timur, dengan jengkel menulis: Rakyat tidak butuh kunjungan, tapi butuh makan. Rakyat banjir air, pejabat banjir uang.

Koordinasi yang baik—yang di republik ini seperti barang langka adanya—akan memaksa partai-partai politik ”melipat bendera” dan bekerja dalam satu kesatuan bersama yang lain. Kesemrawutan bisa diatasi. Dan orang ramai dijauhkan dari prasangka bahwa negeri ini berjalan tanpa kepemimpinan yang memadai. Ini penting setelah pemerintah belakangan ini dianggap sebagai lembaga yang kerjanya hanya menambahi beban rakyat dengan menaikkan BBM, listrik, telepon, beras.

Penanganan banjir yang terpadu sekarang, apa pun bentuknya, jelas hanya merupakan solusi jangka pendek. Jakarta, dan juga kota-kota besar lain, mungkin perlu membangun lebih banyak banjir kanal. Di Jakarta, kabarnya, diperlukan Rp 2 triliun untuk itu. Mahal? Tidak juga kalau Sutiyoso membuat kanal itu sekaligus sebagai sarana angkutan umum. Bukan tak mungkin kemudian kafe tenda di Semanggi pindah ke sana….

Yang terpenting: segera rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Di negeri ini ada 40 juta hektare wilayah DAS yang rusak parah. Ditambah daerah resapan air yang sudah pula dijarah perumahan dan industri, bertambah besarlah risiko penyebab banjir. Kawasan Sentul, Puncak, sampai Cipanas, contohnya, merupakan wilayah resapan yang sekarang ini dipenuhi rumah dan vila milik orang-orang berduit Jakarta.

Jika gerakan ”soto babatan” Sutiyoso sudah menjangkau wilayah ini, Jakarta pasti aman—entah tahun berapa itu terwujud. Ia pun boleh dengan tenang berkaraoke: Jakarta bukan lautan, hanya kolam susu….