KAMPANYE memang masih jauh. Tapi geliatnya mulai kentara justru di saat bencana banjir melanda Ibu Kota. Coba tengok di kawasan rawan air bah di Kampung Melayu, Bukitduri, Manggarai, Cipinangmuara, dan sekitarnya. Juga di titik-titik kubangan air Ibu Kota lainnya. Spanduk, umbul-umbul, bendera partai, bahkan kantong plastik kresek untuk paket bantuan ramai diberi cap partai. Suasana kampanye prematur itu menghiasi sejumlah pos komando (posko) di sana.

Boleh juga. Rupanya partai-partai politik pandai juga mengail massa di derasnya arus air bandang. Bersamaan dengan banjir yang merendam Jakarta sejak sepekan lalu, mereka ikut bergiat melakukan misi kemanusiaan, menolong korban banjir. Beberapa pimpinan partai bahkan langsung meninjau lokasi bencana dan menyerahkan bantuan. Bos Partai Golkar Akbar Tandjung, Ketua Umum PAN Amien Rais, Ketua Umum PKB Alwi Shihab, dan Presiden Megawati Sukarnoputri, yang juga mengetuai PDIP, pun sampai terjun ke daerah banjir, meninjau dengan perahu karet, berbasah-basah menapaki jalan yang tergenangi air.

Gambar-gambar mereka yang, ironisnya, dijepret sedang tersenyum renyah, bahkan tertawa, terpampang di halaman depan berbagai media massa. Berbagai saluran televisi ikut pula menayangkan program kepedulian sosial para bos partai itu. Tak hanya sang pimpinan, aktivis, kader, dan simpatisan pendukung di lapisan bawah juga ikut serta mengusung nama partai mereka. Dalam seminggu lalu, banyak pos komando penanggulangan banjir bikinan partai—atau spontanitas masyarakat setempat—yang menjamur di kawasan permukiman di Jakarta.

Sejenak kita tilik pemandangan di kawasan Kampung Melayu Kecil, Jakarta Timur—perkampungan lama yang terletak di hulu Sungai Ciliwung. Di situ, di sebuah gang kecil di daerah basis "partai Islam" itu—PPP selalu unggul di sini—tampak berdiri sebuah posko dengan atribut Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain bendera-bendera hijau bergambar bola dunia, tumpukan karung beras yang mereka kumpulkan ditandai dengan tulisan GD, maksudnya Gus Dur. Pemuda kampung setempat sengaja me-nuliskan huruf itu untuk memperjelas identitas PKB dimaksud—bukan versi Matori, tentu.

Hanya sekitar 300 meter dari posko beratribut PKB, ada posko lain dengan centang-perenang bendera Partai Keadilan (PK). Ada beberapa laki-laki berada di depan pos itu untuk menawarkan berbagai jenis bantuan sukarela. Mereka dengan senang hati mengangkat barang-barang dari rumah-rumah penduduk yang rata-rata tergenangi air setinggi satu meter itu. Beberapa kompor dijajar untuk dapur umum. Pemandangan makin berwarna dengan kehadiran posko beratribut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang terletak di dekat kantor kelurahan setempat.

Posko-posko beratribut partai politik seperti itu juga bermunculan di berbagai kawasan permukiman di Jakarta. Menurut cerita Dicky, seorang warga Bukitduri, Jakarta Selatan, posko banjir (tanpa bendera) di daerahnya muncul sejak Selasa malam pekan lalu, saat serangan banjir besar pertama datang. Baru dua hari kemudian, pos dengan atribut partai mulai bermunculan. "Mulanya adalah pos dengan bendera PK, lalu disusul dengan PDIP," katanya. Kebetulan para pengurus partai bermukim di dekat posko itu.

Memang ada pucuk pimpinan partai politik yang khusus mengeluarkan kebijakan pendirian posko itu. Ada yang menerbitkan surat perintah kepada jajaran organisasi di lapis bawah agar membentuk pos penanganan banjir. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung Wibowo, Ketua Umum Megawati dan Sekretaris Jenderal Soetjipto telah menandatangani surat instruksi kepada pengurus di bawahnya untuk mengaktifkan kembali posko wilayah.

Misinya bagus, khusus menghimpun bantuan untuk korban bencana alam. Golkar, PKB, PAN juga punya kebijakan sama: segeralah beri bantuan "saudara-saudara kita" yang terkena musibah banjir nasional terdahsyat ini. Perintah itu tampaknya sampai pula ke lumbung beras negara. Di Badan Urusan Logistik, disingkat Bulog, kabarnya surat permohonan bantuan dari partai bertumpuk. "Saat mau ambil beras, saya ditanya dari partai apa," kata Fajri, warga Bukitduri, keheranan. Takut tak kebagian, ia main sebut saja partai dukungannya. Ada beberapa kertas berkop banteng merah yang sudah disetujui.

Banjir besar yang merupakan siklus lima tahunan ini dijadikan ajang kritik antarpartai. Ketua Umum PAN Amien Rais, yang juga Ketua MPR, menilai pemerintah lamban memberi solusi. Ketua PKB Muhaimin Iskandar ikut pula mencerca penguasa. Akibat perang kritik itulah muncul polemik di antara para politisi sendiri. Lalu, Ketua Fraksi PDIP di DPR, Roy B.B. Janis, meminta agar bantuan partai dan elite politik kepada para korban banjir jangan dipolitisasi untuk menyalahkan pihak lain. "Semua partai bertanggung jawab untuk men-jawab keinginan para korban. Jadi, jangan ada yang merasa paling hebat," Roy menegaskan.

Ada cerita menarik di kantor radio swasta Jakarta News FM di Pondokindah, Jakarta Selatan. Sejumlah pemuda mengangkuti bantuan dari kantor radio itu ke truk yang mereka bawa. Semua memakai jaket untuk menutupi kausnya. Dan ketika membagikan bantuan, pemuda-pemuda itu membuka jaket dan tampaklah kaus dengan identitas matahari merekah dengan warna kebiruan khas PAN. "Itu bukan cara dan kebijakan partai," kata A.M. Fatwa, Ketua PAN. Ada juga sederet orang yang meminta uang di dekat posko sebuah partai, tapi di pos tidak tampak ada tumpukan logistik.

Sekadar cari sokongan berdalih musibah dan agar lebih mudah lantas berkedok partai? Mungkin saja. Tapi kalau dibilang politisasi musibah dengan cara mengusung nama partai di atas penderitaan orang banyak, tampaknya juga susah dipastikan. Siapa bisa mengukur pamrih? Yang jelas, banyak tokoh partai yang beranggapan bahwa sayang jika momentum persiapan Pemilihan Umum 2004 diabaikan begitu saja. "Cara-cara seperti itu memang bisa diterjemahkan sebagai salah satu bentuk kampanye," kata Wakil Direktur Bidang Penelitian Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), E. Shobirin Naj.

Kampanye dini ini bukan berarti salah. Menurut pengamat politik Arbi Sanit, apa yang dilakukan para elite politik itu sah-sah saja. Tentu sepanjang tepat sasaran dan bermanfaat. Apalagi negara lagi susah-susahnya seperti saat ini. Bila dua hal itu terpenuhi, mereka akan mendapat imbalan berupa popularitas. "Tapi, jika tidak tepat, sama saja dengan mengeksploitasi penderitaan rakyat," katanya kepada Leanika Tanjung dari TEMPO. Kalau niatnya memang begini, ya sudah, wasalam. Rakyat akan memberi sanksi, dengan caranya sendiri.

Bina Bektiati, Tomi Lebang, Gita W. Laksmini