Wimar Witoelar
Pengamat sosial

SEBERAPA serius banjir di Jakarta? Menurut Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno, bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta belum bisa digolongkan bencana nasional. "Belum..., belum. Kan skalanya ada yang nasional, ada yang regional, ada yang lokal, karena dengan demikian pengaturan dengan otonomi daerah jadi jelas. Yang lokal itu ditangani oleh pemerintah kabupaten," ujarnya usai mengikuti sidang kabinet.

Untunglah, meski bencana itu dikategorikan lokal, yang datang meninjau lokasi banjir lebih dari pemerintah kabupaten. Bahkan Presiden Megawati Sukarnoputri berkeliling menggunakan helikopter dan perahu karet. Banyak penduduk terhibur oleh senyumnya, tapi ada juga yang tetap minta bantuan.

Amien Rais mengunjungi korban banjir di lima lokasi menggunakan perahu karet milik korps Marinir. Tidak jelas apakah perahu karet itu disewa oleh MPR atau oleh PAN. Yang jelas, terlihat juga beberapa spanduk dan umbul-umbul PAN di lokasi penampungan. Umbul-umbul MPR tidak terlihat. Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung memberikan bantuan senilai Rp 15 juta. Mungkin dia lupa uang yang Rp 40 miliar itu ada di mana. Masih di atas meja?

"Kalau masyarakat minta saya mundur, kenapa tidak?" Ini bukan Akbar Tandjung yang bicara, tapi Gubernur DKI Sutiyoso. Akbar sendiri semakin tidak berpikir untuk mundur, apalagi minggu ini gambarnya tidak menghias sampul majalah. Siapa tahu, nanti muncul masalah lain lagi, supaya lama-lama orang lupa dengan kasus Buloggate II. Sekarang baru DPR yang lupa.

Sekarang banjir dan orang masih ingat, besoknya lupa mencegahnya. Tapi, kalau soal lupa, jadi kembali ingat Akbar Tandjung. Susah juga kasus Akbar ini. Dia sendiri lupa terus, tapi kita tidak bisa lupa pada dia. Apakah kurang prihatin, kalau pikiran orang masih pada politik di tengah tragedi yang diakibatkan banjir? Rasanya tidak, karena masalah banjir adalah memang masalah politik. Sama dengan masalah korupsi dan kekerasan, juga masalah politik. Sistem yang melahirkan itu semua memang sama, yaitu politik elite yang tidak mengurus kepentingan orang banyak.

Kalau masalah banjir menghilangkan kesadaran politik, nanti banjir ini akan muncul terus-terusan. Politik yang menghasilkan korupsi pasti bermuara pada keputusan yang tidak peduli pada penderitaan rakyat. Banyak orang bermasalah yang bersembunyi di balik masalah banjir. Mengharapkan orang lupa bahwa negara kita dipimpin oleh para tersangka. Gubernur BI tersangka, Wakil Ketua MPR tersangka, Ketua DPR tersangka. Ada mantan menteri yang mau buka sekolah berdasi dengan dihadiri Presiden Megawati dan PM Thailand dalam upacara resmi di Bali. Padahal, dia adalah tersangka dalam dua kasus. Ada pejabat yang belum bersih dari Peristiwa 27 Juli, pelanggaran hak asasi. Peristiwa 27 Juli sendiri dilupakan oleh orang yang paling berkepentingan. Tidak perlu heran juga mengapa pemerintah tidak bisa mengatasi masalah banjir, apakah itu pemerintah kabupaten, DKI, atau nasional.

Akbar Tandjung mempunyai kelebihan di atas politisi lain di masa banjir ini, karena dia pandai berenang. Waktu mudanya ia memang olahragawan renang. Apakah itu ada hubungannya dengan penyakit lupa, tidak jelas. Memori memang akan hilang kalau kena air. Tapi itu memori pada komputer laptop, entah kalau untuk manusia.

Orang yang sering baca Majalah TEMPO agak takut memberi komentar macam-macam. Sebab, kalau bohong, hidungnya bisa digambarkan jadi panjang. Tapi kita tidak boleh terlalu jauh membahas soal fisik. Dalam suatu diskusi di Wahington, anggota DPR Alvin Lie mendapat teguran karena membuat lelucon tentang kendala fisik pada Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu. Tapi, menurut Alvin, dia hanya meneruskan cerita Akbar Tandjung. Kita tidak boleh begitu, kurang bagus. Lagipula, kalau Akbar dianggap politikus yang tidak jujur, yang minta dia turun juga banyak yang dulu tidak jujur, hanya sekarang sedang tidak ngetop. Kalau Akbar dianggap kena penyakit lupa, yang menyerang dia lebih lupa lagi pada kesalahan mereka sendiri.

Walaupun orang prodemokrasi tidak mendukung Akbar Tandjung, yang lebih bersemangat menggugat dia adalah orang yang perilaku politiknya tidak banyak beda dengan dia. Bahkan Baramuli, Muladi, Ginandjar, yang bersemangat mengoreksi dia, termasuk orang yang mungkin lebih perlu dikoreksi. Kasihan Akbar Tandjung. Pengacara dia mengatakan, kok dia saja yang disalahkan, bagaimana Rahardi Ramelan, Habibie? Tapi ada juga yang bilang, kalau Bustanil Arifin ditahan, mengapa dia tidak? Kenapa Akbar Tandjung saja yang tersangka? Kan banyak yang lebih terlibat. Pengacara Akbar Tandjung bertanya di televisi, "Kenapa Akbar saja yang disuruh mundur? Bagaimana itu Syahril Sabirin? Sudah tersangka, masih ngantor terus sebagai Gubernur BI." Solusi untuk kejanggalan ini ada dua macam, yang masing-masing mempunyai peminatnya. Bisa saja karena Akbar Tandjung tidak ditahan, Bustanil Arifin juga akan dilepaskan. Atau solusi sebaliknya juga cukup fair: karena Bustanil Arifin ditahan, Akbar Tandjung juga harus ditahan.

Banyak yang meramalkan, Akbar Tandjung tidak akan terjerat. Soalnya dia sangat tinggi dalam ilmu selamat. Seperti dalam seri TV The Survivors, tadinya ada sekian banyak yang ikut permainan, akhirnya yang tersisa hanya satu, ya Akbar Tandjung itu. Dialah yang kuat secara fisik dan mental. Tapi ada lagi satu syarat: tidak dimusuhi kawannya. Orang yang ditolak kawannya tidak akan jadi survivor.

Sudahlah. Yang penting kita jangan lupa duduk masalah secara keseluruhan. Sarwono Kusumaatmadja mengatakan di televisi, dari dulu juga masalah banjir selalu parah. Katanya, ini memang memerlukan perencanaan jangka panjang. Susahnya, pemerintah kita susah berpikir jangka panjang. Kalau sedang terjadi musibah, memang semua orang teringat pada masalahnya dan bertekad melakukan usaha penanggulangan. Sewaktu banjir, orang sibuk berjanji akan memperbaiki. Tapi, begitu sudah lewat krisis, walaupun dengan korban seberapa berat pun, maksud baik itu terlupa semua. Bukan hanya Akbar Tandjung yang sering lupa. Justru lolosnya dia nanti, dan lolosnya sistem politik yang mengakibatkan banjir, akan dibantu kita-kita yang lupa menuntut perbaikan pemerintahan secara konsisten.