Apakah Anda setuju pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh? (25 Januari - 1 Februari 2002)
Ya
	58,4%	211
Tidak
	39,7%	144
Tidak tahu
	1.9%	8
Total	100%	363

PRESIDEN Megawati Sukarnoputri, Selasa dua pekan lalu, memutuskan menyetujui pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam. Ia juga telah memerintahkan agar Panglima TNI dan Menteri Pertahanan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan kodam tersebut. Dasar pemikiran pemerintah memutuskan hal itu adalah untuk mempercepat penyelesaian persoalan separatisme di daerah tersebut.

Pemikiran itu sendiri sejak awal ditentang sejumlah kalangan, khususnya para aktivis hak asasi manusia. Mereka berpendapat, pembentukan kodam tidak menyelesaikan hal mendasar dari persoalan di Tanah Rencong. Para aktivis itu juga khawatir kebijakan pemerintah kali ini justru memperparah kondisi Aceh, khususnya dalam soal pelanggaran hak asasi manusia.

Lucunya, di kalangan militer sendiri ada pula yang melihat tidak banyaknya manfaat pembentukan kodam tersebut. Argumentasi kelompok ini, operasi militer di Aceh dilakukan atas kebijakan Jakarta, bukan keputusan militer sendiri, sehingga—dalam pandangan mereka—berdirinya kodam hanya merupakan perpanjangan mata rantai administrasi, sedangkan bentuk operasi militernya sendiri tak berbeda.

Di Aceh sendiri, kebanyakan masyarakat cenderung memandang apatis langkah Jakarta membangun kembali Kodam Iskandar Muda. Buat mereka, ada kodam atau tidak, kehidupan toh tak banyak berubah: teror dan hawa kekerasan masih terus mengepung. Dalam kalimat yang lain, yang dibutuhkan rakyat Aceh adalah kedamaian. Dan bila hal itu bisa diperoleh tanpa perlu ada kodam, mereka jelas oke-oke saja. Tapi, jikapun pemerintah memutuskan harus ada, siapa takut?

Jajak Pendapat Pekan Depan: Hujan lebat yang turun sepanjang akhir Januari telah membenamkam sebagian wilayah Kota Jakarta dalam genangan banjir. Sebagian bahkan karam total. Sejumlah korban jiwa jatuh, ratusan bahkan mungkin ribuan rumah tenggelam dan hancur, banyak orang terpaksa harus mengungsi. Ada yang menganggap banjir kali ini lebih disebabkan oleh faktor alam: adanya arus limpahan dari kawasan Jawa Barat yang diperparah dengan hujan berkepanjangan. Tapi ada juga yang menilai banjir timbul akibat kegagalan pemerintah DKI Jakarta menjalankan kebijakan pembangunan. Atas argumen itu, kalangan terakhir ini berpendapat seharusnya Gubernur DKI Jakarta mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sutiyoso sendiri menyatakan siap-siap saja mengundurkan diri bila dirinya dianggap gagal, meskipun dia berpendapat banjir di Jakarta sudah selalu terjadi sejak zaman Gubernur Ali Sadikin. Bagaimana pendapat Anda sendiri? Suarakan melalui situs www.tempointeraktif.com. www.tempointeraktif.com.