Sehabis menjajakan sayuran keliling kampung, modal Ny. Wacih selalu menipis. "Beli sayuran Rp 3.000, hanya membayar Rp 1.000. Yang Rp 2.000 diutang," katanya seraya mendorong gerobak sayurnya.

Serba salah memang. Langganannya itu adalah juga tetangganya di kampung Srengseng, Sukatani, Bekasi. Wacih khawatir, kalau tak dibolehkan mengutang, para pelanggannya akan beralih ke pedagang lain. Tapi, kalau diberi utang, modalnya menipis. Agar bisa bertahan, perempuan berusia 60 tahun itu menerima tawaran kredit dari Yayasan Dharma Bhakti Parasahabat (YDBP) sebesar Rp 150 ribu, yang dibayar Rp 2.600 per minggunya. Sekarang, kreditnya sudah meningkat menjadi Rp 450 ribu dengan bunga tetap, 30 persen per tahun. "Ya, lebih ringan daripada meminjam Rp 100 ribu bayar Rp 120 ribu, dicicil 10 minggu…," tutur pedagang ini, membandingkan YDBP dengan rentenir yang banyak beroperasi di daerahnya.

YDBP bukanlah koperasi atau bank perkreditan rakyat (BPR). Lembaga ini hanya sebuah yayasan yang secara hukum tidak diperbolehkan menyalurkan kredit seperti yang diatur dalam undang-undang tentang yayasan. Namun, "Kita sedang menunggu undang-undang tentang lembaga keuangan makro," kata Dadang Hermawan, staf YDBP.

Yayasan yang berdiri sejak 21 April 1999 ini didirikan oleh tiga mantan direksi PT Astra International Tbk., yakni Theodore P. Rachmat, Benny Subianto, dan Palgunadi T. Setyawan. Modal awalnya Rp 450 juta, yang dikumpulkan dari ketiga pendiri. Setiap bulan mereka menambah Rp 100 juta sampai terkumpul Rp 1,6 miliar. "Kita melihat bahwa modal adalah kunci bagi masyarakat kelas bawah," kata Palgunadi.

Setelah mempelajari sistem perkreditan yang ada, mereka memutuskan untuk mengadopsi sistem yang dikembangkan oleh Grameen Bank, lembaga perbankan penyalur kredit kepada wanita miskin di Bangladesh. Lembaga kredit yang kini terkenal di seluruh dunia itu didirikan oleh Profesor Muhammad Yunus pada 1979. Sebetulnya, metode Grameen sudah diterapkan oleh Yayasan Mitra Karya Malang sejak 1993. Yayasan yang didirikan oleh Dr. Djumilah Zein, dosen Universitas Brawijaya itu, telah menggulirkan dana miliaran rupiah yang berasal dari bank-bank komersial seperti BCA.

Bulan Juli 1999, YDBP mulai mengucurkan kredit tanpa jaminan atau penjamin. Sasarannya adalah wanita prasejahtera, sesuai dengan kriteria yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kriteria itu, misalnya, rumah peminjam berlantai tanah, kekayaannya bernilai Rp 450 ribu hingga Rp 2 juta, serta berpenghasilan Rp 75 ribu sampai Rp 350 ribu. "Yang penting, mereka harus mempunyai usaha," tutur Palgunadi. Dan usaha itu boleh apa saja, mulai dari pemulung, penjual jamu gendong, pedagang sayur, hingga penjahit.

Memberi kredit kepada masyarakat kecil sangatlah rumit, karena kreditornya banyak dan uangnya sedikit. Untuk mengatasi hal itu, YDBP punya kiat tersendiri. Sebanyak 10 sampai 20 kreditor dikumpulkan dalam satu kelompok. Setiap kelompok diberi nama sesuai dengan keinginan anggota. Ada yang diberi nama Televisi, Kayu, Bunga, Sinetron, dan sebagainya. Tapi, kenapa televisi? Karena, "Setelah kreditnya selesai, mereka berharap punya pesawat televisi," cerita Palgunadi. Setiap minggu, mereka membayar cicilan maupun menabung kepada seorang petugas, yang dalam satu minggu bisa melayani 300 orang atau sekitar 20 kelompok.

Kredit awal yang hanya Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu itu kini sudah mencapai Rp 350 ribu sampai Rp 2 juta tiap kreditor. Bunganya tetap 30 persen per tahun. Sampai akhir tahun 2001, aset YDBP sudah mencapai Rp 5 miliar. Sebanyak Rp 3,5 miliar di antaranya sudah dikucurkan kepada 10.400 kreditor, yang tersebar di 14 kantor cabang di Kerawang, Bekasi, Indramayu, Ciamis, Tangerang, dan Cirebon. Sisanya Rp 1,5 miliar untuk membayar 60 tenaga kerja, sewa kantor, dan perlengkapan lainnya.

"Kita tidak menyangka, jumlah tabungan mereka sekarang mencapai Rp 400 juta lebih," kata Palgunadi bersemangat. Bahkan kredit macetnya sangat kecil, hanya Rp 17 juta dari Rp 3,5 miliar yang disalurkan. Itu pun belum jatuh tempo, hanya cicilannya tidak dilakukan rutin tiap minggu. Cerita sukses YDBP ternyata sampai ke Bangladesh. Grameen Bank memberikan pinjaman US$ 100 ribu atau sekitar Rp 1 miliar. Adapun BKKBN menyanggupi untuk membantu Rp 4 miliar sebagai bagian dari program Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera.

Ternyata, hanya dengan melayani pengusaha kecil, YDBP bisa untung. Kuncinya ada pada bunga yang besar dan tunggakan yang kecil. "Ini real business," ujar Palgunadi, tersenyum penuh arti.

ASR