Pemerintah memberi contoh buruk dalam soal membayar listrik. Sampai November tahun lalu, pemerintah menunggak pembayaran listrik sampai Rp 189 miliar. Jumlah ini memang lebih kecil dibandingkan dengan tunggakan masyarakat, yang mencapai Rp 313 miliar. Tapi, jika melihat pemerintah yang terus menaikkan tarif listrik setiap tiga bulan, tampak bahwa pemerintah sendiri tidak konsisten. Seharusnya pemerintah berada di garis terdepan untuk membayar listrik tepat waktu. Tapi, seperti dikatakan Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Graito Usodo, anggaran dari pemerintah tak pernah cukup. "Untuk operasional saja kurang, apalagi untuk listrik," katanya.

Memang, bagi PLN, tunggakan sebesar lebih dari Rp 500 miliar itu tak ada artinya. Dengan penjualan (sales) PLN setiap tahun yang mencapai Rp 25 triliun, tunggakan itu cuma dua persen. Masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kredit macet bank-bank di Indonesia, yang berkisar 18 persen. Cuma, jika yang menunggak pemerintah, PLN tak bisa main keras seperti yang dilakukannya terhadap pelanggan umum. "Biasanya kami kasih tahu dulu, tidak langsung diputus," kata Direktur Keuangan PLN, Parno Isworo. Dan biasanya Departemen Keuangan akan membereskan tunggakan itu, meski terlambat. Meski begitu, kalau pemerintah kepingin rakyatnya patuh membayar kewajiban, pemerintah seharusnya memberi contoh lebih baik. Kalau memang dananya cekak, pemerintah mestinya juga memberi contoh cara mengirit listrik sehingga tak perlu menunggak terlalu lama.