KENAIKAN harga bahan bakar minyak (BBM) menyulut protes. Aksi ini memuncak pada Jumat pekan lalu, dua hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 22 persen. Seribu lebih mahasiswa dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) datang ke halaman Gedung MPR/DPR seusai salat Jumat. Mereka meriakkan yel-yel anti-kenaikan BBM. "Tolak... tolak... tolak kenaikan harga BBM!" kata mereka. Ratusan spanduk juga mereka usung. Di antaranya berbunyi, "Menaikkan BBM, Menyengsarakan Rakyat" dan "Jangan Paksa Rakyat Bayar Utang Konglomerat."

Aksi yang dimotori Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek ini juga menuntut penurunan tarif dasar listrik serta pembasmian pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pelanggar hak asasi manusia. Menurut Ketua BEM Universitas Indonesia, Wisnu Sunandar, aksi serupa secara serentak di-lakukan mahasiswa di kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.

Tak cuma berteriak, mereka juga menawarkan solusi. Ketua BEM IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Wildan, misalnya, menyerukan agar aset dan harta koruptor dikumpulkan untuk menyubsidi BBM dan listrik sehingga tidak perlu ada kenaikan.

Di luar Ibu Kota, tuntutan mereka didengar wakil rakyat. Karena didesak mahasiswa, DPRD Kota Bekasi membuat surat rekomendasi menolak kenaikan harga BBM. Hal yang sama terjadi di Surabaya. DPRD Surabaya meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakannya setelah dikepung demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya.

Akankah pemerintah mau mendengarnya?

Leanika Tanjung, Arif Kuswardono, Tempo News Room