BERAT betul jalan yang mesti ditempuh Partai Kebangkitan Bangsa untuk bangkit dan maju lagi tak gentar. Turun pamor menyusul jatuhnya Abdurrahman Wahid dari kursi presiden, partai bersimbol bola dunia itu makin nyata-nyata terbelah.

Pekan lalu, dua muktamar partai diselenggarakan oleh dua kubu berseberangan di dua kota berbeda. Yang satu di Jakarta, diselenggarakan oleh kubu Batutulis (pengurus PKB yang bermarkas di Jalan Batutulis, Jakarta). Yang satu lagi di Yogyakarta, oleh kubu Kuningan (pengurus PKB yang berkantor di kawasan Kuningan, Jakarta). Sama-sama bertajuk muktamar luar biasa, keduanya tidak mendatangkan hasil luar biasa. Muktamar PKB Batutulis mengukuhkan kembali kepemimpinan Matori Abdul Djalil. Sedangkan PKB Kuningan menegaskan lagi kepemimpinan Alwi Shihab. Masing-masing menyatakan kubu lainnya tidak sah.

Ini seperti antiklimaks dari upaya menyatukan kembali partai yang pecah akibat perbedaan dalam menyikapi kepresidenan Abdurrahman Wahid itu. Pada Juli lalu, arus besar dalam PKB mendukung Abdurrahman dengan memboikot Sidang Istimewa MPR yang berusaha menjatuhkan sang Presiden. Matori Abdul Djalil, Ketua Umum PKB yang sekaligus juga Wakil Ketua MPR kala itu, memilih jalan sebaliknya, tapi terbukti berada di pihak yang menang. Memperoleh posisi baru sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet Megawati Sukarnoputri, Matori mengabaikan pemecatan dirinya oleh kubu Alwi Shihab pendukung Abdurrahman. Dia mengumpulkan dukungan dari daerah dan tetap menyatakan diri sebagai pemimpin PKB yang sah.

Para kiai Nahdlatul Ulama?basis utama legitimasi PKB?dibuat sibuk dalam beberapa bulan terakhir untuk menyatukan kembali kedua kubu. Tiada hasil. Saran para kiai agar dicarikan jalan keluar melalui sebuah muktamar luar biasa justru menyebabkan lahirnya dua muktamar terpisah yang saling meniadakan.

?Muktamar di Yogyakarta itu tidak sah,? kata Matori dengan suara baritonnya seusai membacakan susunan dewan pengurus pusat partai miliknya.

Harapan rekonsiliasi sebenarnya belum sungguh-sungguh tertutup. Matori, meski banyak pihak menganggapnya hanya basa-basi politik, masih menyatakan pintu rujuk tetap terbuka. Begitu pula kubu Alwi. Saat pembukaan muktamar versinya di Pondok Pesantren Al Munawir, Krapyak, Yogyakarta, Alwi secara khusus menutup pidatonya dengan ?panggilan? agar Matori mau kembali ke pangkuan para kiai yang membesarkannya.

Tapi, begitulah, ajakan rujuk Alwi itu cuma bergema di hari pembukaan. Muktamar di Yogyakarta pada hari-hari berikutnya lebih disibukkan oleh pergumulan internalnya, dalam drama pemilihan Ketua Umum PKB Kuningan yang tak kurang ketatnya. Lebih dari itu, bukankah Matori bisa mereka abaikan saja?

Dilihat dari berbagai segi, PKB Batutulis memang tak sebanding dengan PKB Kuningan. Meski dihadiri oleh 1.500 orang yang mengatasnamakan pengurus mayoritas wilayah dan cabang partai di seluruh Indonesia, muktamar Batutulis kalah legitimasi. PKB Kuningan boleh merasa di atas angin karena semua deklarator PKB dan para kiai NU berpengaruh memilih datang ke Yogyakarta.

Kecuali Munasir Ali, yang telah meninggal dunia, hadir di situ Ilyas Ruchyat, Abdurrahman Wahid, Achmad Muchid Muzadi, dan Mustofa Bisri. Lima tokoh senior NU itulah yang tiga tahun silam memproklamasikan berdirinya PKB. Kiai Ilyas Ruchyat sendiri, seperti Abdurrahman, adalah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama?dia sangat berpengaruh di Jawa Barat. Restu Kiai Langitan, forum kiai NU yang disegani, tampak nyata dengan kehadiran K.H. Abdullah Faqih. K.H. Muslim Imampuro atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Lim, dari Pondok Pesantren Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah, membuat legitimasi dari NU demikian lengkap.

Tidak sungguh-sungguh lengkap sebenarnya. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB NU kini, tak datang ke Yogyakarta dan memilih pergi ke Arab Saudi. Seperti Presiden Megawati, dia memilih bersikap netral?tidak datang di kedua muktamar. ?PB NU sengaja menjauh dari semua partai politik agar, kalau ada konflik, NU tidak ikut terpecah-pecah,? katanya.

Tapi, minus Muzadi, kehadiran para deklarator PKB dan kiai sepuh NU?meminjam kata-kata Mahfud Md. (Menteri Pertahanan dalam kabinet Abdurrahman)??telah cukup membuktikan mana PKB yang asli.? Mustofa Bisri, kiai yang juga sastrawan, bahkan tegas menihilkan PKB versi Matori. ?Yang saya tahu ya hanya PKB di Yogya ini,? katanya.

Meski merasa diri asli, muktamar di Yogya memutuskan memberikan wewenang kepada ketua baru untuk mengganti nama partai jika diperlukan. Matori memang telah menantang untuk memperebutkan nama partai lewat pengadilan. Jika kalah, meski itu merupakan kemungkinan kecil, kubu Kuningan harus mengambil nama baru sebelum 20 Desember 2002, yakni batas akhir pendaftaran partai politik yang ingin mengikuti Pemilu 2004.

?Sudah ada suara yang mengusulkan nama PKB Gus Dur, misalnya,? kata A.S. Hikam, ketua dewan pimpinan pusat dan Menteri Riset dan Teknologi dalam kabinet Abdurrahman.

PKB Gus Dur? ?Gus Dur memang tetap merupakan salah satu faktor penentu yang penting dalam perjalanan PKB ke depan,? kata Ketua Fraksi PKB di DPR, Ali Masykur Musa, kepada Adi Prasetya dari TEMPO. Bekas Presiden RI?yang Minggu subuh lalu terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Syura (penasihat) di Yogyakarta itu?agaknya masih punya nilai jual tinggi di kalangan pendukung ?partai kiai? itu.

Tapi Abdurrahman Wahid tak akan lagi punya kewenangan mutlak seperti dulu. Dalam proses pemilihan susunan tanfiziah (eksekutif partai), misalnya, Wahid didampingi oleh enam orang formatur, termasuk ketua terpilih Alwi Shihab dan Ferry Tunggogoy, eks anggota Fraksi TNI yang beragama Kristen. Semua keputusan penting nantinya harus diambil dalam rapat yang dihadiri minimal dua pertiga anggota dewan syura. ?Agar prosesnya lebih demokratislah,? kata Ali Masykur.

Sekretaris Jenderal PKB yang lama, Muhaimin Iskandar, menyambut baik keputusan itu. Meski mengakui pentingnya figur Gus Dur sebagai pemersatu, Wakil Ketua DPR ini menilai kewenangan mutlaknya di masa lalulah yang bermuara pada pengkhianatan Matori. Mengabaikan protes para ulama lain, Gus Dur mendesak agar Matori naik ke posisi ketua umum partai. Matori belakangan dinilai merasa punya wewenang lebih dibandingkan dengan ketua dewan syura sendiri.

Meski sudah dipangkas, pengaruh Abdurrahman tetap dominan. Hal ini tampak dalam drama pencalonan ketua umum kubu Kuningan itu. Hampir semua nama yang muncul di bursa calon mengacu pada restu Abdurrahman. Tiga kandidat yang paling santer bersaing adalah Alwi Shihab, Syaifullah Yusuf, dan A.S. Hikam. Semuanya mengaku memperoleh izin Abdurrahman untuk maju ke pemilihan. Sedangkan Ali Masykur Musa, yang sempat dijagokan sebagai salah satu kandidat muda sebaya Syaifullah Yusuf, memilih mundur setelah bertemu dengan Abdurrahman. Begitu pula Mahfud Md.

Pengaruh Gus Dur juga tampak dalam pertarungan antara Alwi dan Syaifullah. Sampai putaran pertama dilakukan, keduanya bersaing ketat, Alwi didukung 248 suara sedangkan Syaifullah 229 suara. Andi Jamaro, Hikam, dan Marzuki Usman tersisih. Pemilihan final Alwi versus Syaifullah seharusnya berjalan seru. Alwi didukung oleh pengurus wilayah dan cabang di Jawa, Syaifullah beroleh banyak suara dari luar Jawa. Pertempuran keduanya juga menyiratkan persaingan dua generasi. Alwi didukung kelompok senior seperti Choirul Anam dari Jawa Timur, sementara Syaifullah dijagokan orang-orang muda PKB, yang umumnya aktivis Ansor?organisasi kepemudaan NU?seperti Ahmad Taqiuddin dari Nusatenggara Barat.

Seusai salat subuh, atas saran para kiai termasuk juga Abdurrahman Wahid, Syaifullah akhirnya mundur dari pertarungan. Kiai Subadar, salah satu kiai pendukung Abdurrahman, menyampaikan tausiah (nasihat) bahwa jangan takut merugi dalam bermusyawarah. Lagi pula, Syaifullah, Ketua Umum GP Ansor, ?dihadang? oleh peraturan partai yang mengharuskan seorang calon menjadi anggota PKB secara terus-menerus selama enam bulan. Padahal Syaifullah baru beberapa hari menjelang muktamar Yogyakarta masuk partai itu, setelah selama ini bergabung di PDI Perjuangan.

Syaifullah semula tak menyerah begitu saja. Kelompoknya mencoba mengegolkan perubahan pasal anggaran dasar partai yang menyandungnya. Gagal melakukan itu di tingkat komisi, mereka mendekati pemimpin elite partai. Hasilnya menakjubkan. Hanya beberapa jam sebelum pemilihan, dewan pimpinan partai mengeluarkan keputusan mengangkat Syaifullah sebagai anggota kehormatan PKB. Ini paspor yang memberinya hak mencalonkan diri.

Soal siapa yang menyebabkan munculnya keputusan itu, tak satu pun anggota pengurus PKB mau bersuara. Semua memilih bungkam. Tapi bisik-bisik di arena menyebut adanya intervensi Abdurrahman di situ setelah dia berkonsultasi dengan sejumlah kiai senior. Benar-tidaknya, wallahualam. Yang jelas, di atas semua pertarungan itu, Abdurrahman juga yang menang.

Tapi akankah ini menjadi pijakan baru yang bisa mengangkat kembali pamor Abdurrahman Wahid dalam kancah politik nasional? Jawabannya akan terletak pada seberapa besar warga Nahdlatul Ulama?konstituen utama PKB?masih mempercayainya. Pemilu depan akan menjadi ujian berat. Sebab, bahkan jika faktor Matori bisa diabaikan, dia tak akan bisa memandang enteng pendatang baru: penceramah kondang Zainuddin M.Z., yang siap merebut suara NU lewat PPP Reformasi.

Prasidono L., Heru C.N., Syaiful Amien, L.N. Idayanie (Yogyakarta)