APES benar nasib Sumita Tobing. Selama enam bulan menjadi Direktur Utama TVRI, ada saja aral mengempang jalan doktor komunikasi lulusan Universitas Ohio Amerika Serikat itu. Beberapa waktu silam ia dituduh melakukan korupsi dalam tender pembangunan pemancar TVRI di Gunung Tela, Bogor. Belum putus perkara itu di Kejaksaan Tinggi Jakarta, kini Ita, panggilan akrab Sumita, tersandung kasus lain. Empat koleganya di TVRI, dua pekan lalu, melaporkannya ke Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Di mata mereka Sumita dianggap telah melakukan sederet "dosa" besar.

Kesalahan itu, antara lain, penunjukan se-orang yang bukan karyawan TVRI memimpin proyek senilai Rp 100 miliar. Ia juga mengangkat karyawan yang telah pensiun menjadi Manajer TVRI Medan. Dengan tindakan itu, Sumita dinilai telah mengabaikan peraturan menteri tentang masalah kepegawaian di TVRI.

Sumita juga dituding kerap jalan sendiri dalam memimpin TVRI. Misalnya saja dalam pembentukan panitia pengadaan jasa audit dan jasa konsultasi dalam rangka audit menyeluruh dan restrukturisasi TVRI, yang dilakukan tanpa persetujuan dari direksi lain. Contoh lain, melakukan perundingan dan meneken surat perjanjian pemberian konsesi penjualan spot iklan TVRI siaran nasional kepada PT Uniaga Antar Persada. Langkahnya dalam memproses rencana penukaran kantor TVRI Surabaya dengan kantor milik SCTV juga termasuk yang dipersoalkan.

Padahal, kata Sutrimo, salah satu direktur yang berseberangan dengan Ita, tanggung jawab di TVRI bersifat kolektif. Bukan urusan orang per orang, apalagi cuma direktur utama. "Kalau ada apa-apa, kami juga ikut bertanggung jawab," katanya. Menurut Sutrimo, kedudukan direktur utama terhitung sejajar dengan direksi lainnya. Kalau terasa lebih, itu semata-mata lantaran direktur utama ditunjuk menjadi koordinator direksi.

Lebih parah lagi, Ita dianggap main tangan besi lantaran melarang para direktur dan kepala divisi membuat surat keluar kepada pihak ketiga. Soal jam siaran juga dikritik. Kebijakannya memperpanjang jam siaran dipandang tak sesuai dengan kemampuan keuangan stasiun televisi pelat merah itu.

Belum cukup, Ita juga dinilai membiarkan saja terjadinya penyimpangan prosedur dan kewenangan serta pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan. Dan pamungkasnya, Ita dikritik lantaran tak secara periodik melakukan rapat direksi.

Menghadapi "serangan" koleganya itu, Ita mengaku heran. Sebab, sebelumnya mereka tak pernah membicarakan, mengeluhkan, mempertanyakan, atau memprotesnya dalam rapat direksi. "Itu ada notulennya," tuturnya. Beberapa materi dalam laporan itu pun dianggapnya tak berdasar. Soal ruilslag kantor TVRI Surabaya dengan SCTV, misalnya. Duduk soalnya adalah kantor TVRI Surabaya selama ini berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah. Nah, sekarang ada pengusaha yang melirik lokasi itu untuk tempat bisnis. Karena itu, kantor TVRI harus pindah.

Lokasi baru yang terpikir adalah kantor SCTV karena stasiun televisi swasta itu kini pindah ke Jakarta. Tapi gagasan itu pun sebenarnya masih dalam tahap pembicaraan antara TVRI Surabaya dan Departemen Keuangan serta Pemda. Pihak SCTV sendiri belum dihubungi. Hal itu diakui Kepala Humas SCTV, Budi Darmawan. "Kami belum pernah mendengar soal ruilslag itu," ujarnya.

Tak mengherankan kalau Sumita jengkel lantaran belum apa-apa dikatakan mau melakukan tukar guling. "Itu fitnah," ujarnya dengan nada tinggi. Ia pun tak habis pikir bila tindakannya memerintahkan Kepala TVRI Surabaya melakukan perundingan untuk urusan itu dinilai tidak transparan. "Masa, untuk bikin surat begitu saja saya harus permisi sama direksi yang lain," katanya.

Boleh jadi pula gaya Ita yang terkesan one man show lantaran ia harus sigap. Maklum, kondisi TVRI persis kapal Titanic yang hampir karam. Biaya operasionalnya tiap tahun mencapai Rp 800 miliar, padahal pemasukan nyaris nol. Iuran masyarakat macet, demikian pula dana dari televisi swasta yang malah sudah resmi dihentikan. Adapun subsidi dari anggaran pemerintah tidak cukup. Praktis, ketika Sumita dan direksi lainnya masuk, kas TVRI mengalami defisit 90 persen.

Ia pun bekerja keras. Sering tanpa peduli kebijakannya berisiko membuat kursinya jatuh. "Kalau mau diganti, ya ganti saja, emang gua pikirin," katanya enteng.

Hasil kerja Sumita memang mulai terlihat. Enam bulan kemudian wajah TVRI telah berubah. Acara-acaranya mulai beraneka ragam dan tampaknya memikat pemirsa?ini bisa dilihat dari animo pemirsa pada paket-paket hiburan yang interaktif. Acara karaoke di pagi hari, misalnya, banyak digemari ibu-ibu rumah tangga. Demikian pula tayangan dansa yang dipandu oleh pembawa acara kondang Krisbiantoro. Atau, musik country yang dibawakan Tantowi Yahya dan kelompoknya. Bersamaan dengan itu, TVRI mulai menayangkan iklan, kendati porsinya masih kecil.

"TVRI sudah berubah, dan mereka," kata Sumita menunjuk direksi lain yang mengkritiknya, "tidak ikut terlibat di dalamnya."

Nugroho Dewanto, Ardi Bramantyo, Rian Suryalibrata