Selain sisa peninggalan zaman Belanda, fasilitas penanggulangan banjir di Jakarta nyaris tak banyak berubah. Pembangunan banjir kanal timur tak kunjung dimulai. Padahal master-plan-nya sudah dibuat lebih dari seabad lalu.

Berbicara soal banjir, sosok Profesor Bun Yamin Ramto, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan di era Gubernur R. Suprapto (1984-1988), menjadi penting. Sebab, sebagai Kepala Pekerjaan Umum DKI di tahun 1970-an, di pundaknyalah tanggung jawab menjaga agar Ibu Kota tak banjir diletakkan. Pada zamannyalah dibangun Cengkareng Drain dan Cakung Drain untuk mengurangi genangan air di kawasan Jakarta Barat dan Utara. Itulah satu-satunya proyek besar pen-cegahan banjir yang pernah dibuat di Jakarta sejak kemerdekaan RI.

Pria kelahiran Palembang, Sumatra Selatan, 66 tahun lalu itu pula yang menentang konsep waterfront city dengan menguruk muara Teluk Jakarta untuk pembangunan kota baru. "Sebab, bisa menyum-pal 13 mulut sungai yang mengalir di Jakarta," katanya.

Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) ini Kamis pekan lalu menerima Levi Silalahi dari TEMPO di ruang kerjanya di daerah Bendungan Hilir Raya. Berikut petikan wawancaranya.

Apakah Jakarta punya program jangka panjang menghadapi banjir?

Program sudah ada lama sekali, tinggal action. Bahkan sejak zaman Belanda. Ceritanya, saat itu tahun 1895, Jakarta dilanda banjir besar. Daerah Menteng dan Gambir, yang merupakan pusat pemerintah Belanda, tergenang air. Pemerintah Belanda kemudian membuat banjir kanal Kalimalang ke Manggarai sampai Pluit dengan memotong Sungai Ciliwung, Sentiong, Krukut, dan Cideng, sehingga air bisa dibelokkan ke Muara Angke dan Pluit. Proyek itu selesai tahun 1905.

Kita menyelesaikan master plan pada tahun 1976, waktu saya masih menjadi Kepala Pekerjaan Umum. Kemudian, kita melaksanakan dua proyek: Cakung Drain dan Cengkareng Drain?salurang penampung dan penyalur debit banjir dari sungai sekitar. Saat itu Cengkareng hanya sampai Cengkareng laut, dan Cakung dari Pulogadung sampai Cilincing. Kedua saluran itu masih pendek, belum seperti Kalimalang. Kalau enggak ada Cengkareng Drain, wah banjir di bandara pasti tambah gila lagi.

Tidak ada tambahan sama sekali. Hanya ada pembangunan waduk di Sunter pada zaman Wiyogo (Gubernur Wiyogo Atmodarminto). Tetapi waduk itu bersifat hanya menampung air sementara supaya tidak menggenangi areal penduduk, tidak memecahkan masalah secara permanen.

Biayanya sangat tinggi. Di zaman saya, biayanya sudah sekitar Rp 130 miliar, saat anggaran belanja DKI sekitar Rp 300 miliar. Kalau anggaran belanja DKI saat ini sekitar Rp 8 triliun, berarti dananya sekitar Rp 3 triliun. Sebab, pembuatannya tak bisa satu-dua tahun, tetapi bisa lima sampai sepuluh tahun. Setiap tahun harus disisihkan anggaran untuk pembangunannya. Kalau tidak dimulai, ya, tidak jadi-jadi.

Ya, akan begini terus dan banjir akan semakin parah. Karena penduduk semakin padat, daerah hunian semakin luas, air semakin tidak terkendali, akan banyak lagi jatuh korban. Kalau saya lihat, ini bukan saja tanggung jawab pemda, tapi juga pemerintah pusat. Walau ada otonomi daerah, ya, enggak apa-apa kalau pusat turut campur. Jakarta ini kan pusat segalanya, pemerintahan, ekonomi. Masa, dibiarkan tenggelam.

Harus dipelajari kembali, karena daerah itu sebelumnya hutan yang menjadi areal resapan air. Waktu jalan Cengkareng dibangun, saya sudah membuatkan SK gubernur bahwa 200 meter di kiri dan kanan jalan tidak boleh ada bangunan, harus diperuntukkan bagi hutan. Eh, sekarang malah dibangun. Makanya, harus dibuat hutan kembali. Saluran di Cengkareng ini harus dibuat dua arah, masing-masing di sisi kanan dan kiri jalan. Sisi utara yang dekat pantai untuk menahan air pasang, sementara sisi selatan untuk menahan air dari atas dan hujan, lalu dipompakan. Atau, dibuatkan saluran besar di bawah tanah. Nah, saluran yang baru dibuat itu kemungkinan besar ukurannya kurang memadai.

Sunter memang belum terkendali sama sekali. Sungainya masih bebas dan liar. Baru ada satu pintu air di Pulogadung. Makanya, rencana Belanda dulu, akan ada banjir kanal timur. Cakung Drain yang kita buat bersifat sementara sebelum ada banjir kanal timur, hanya untuk air dari kawasan industri Pulogadung sampai Cilincing.

Bisa saja, sifatnya komplementer, tapi tidak akan cukup. Di kota, harus tetap ada pengaturan tersendiri. Drainasenya harus dikendalikan.