Isu kesetaraan gender —tema baru yang tampaknya tak lagi tabu bagi kalangan Islam di sini—mengemuka dalam dua acara, pertengahan Januari silam. Sabtu dua pekan lalu, Prof. Dr. Nasaruddin Umar dikukuhkan sebagai guru besar tetap dalam ilmu tafsir di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sana ia menyampaikan pidato berjudul "Bias Gender dalam Penafsiran Al-Quran".

Acara lain, diskusi dan peluncuran buku Islam, Civil Society dan Isu Kesetaraan Gender, yang diselenggarakan PPIM (Pusat Kajian Islam dan Masyarakat) IAIN Syarif Hidayatullah di Hotel Meridien, Jakarta, 12 Januari. Pembicaranya antara lain Prof. Dr. Azyumardi Azra (Rektor IAIN Jakarta), Dr. Komaruddin Hidayat (dosen Universitas Paramadina Mulya), dan Lies Marcoes-Natsir (konsultan The Asia Foundation untuk program Islam dan civil society). Sekitar 200 peserta hadir di sini.

Lies Marcoes-Natsir, aktivis gerakan keperempuanan (feminisme) dari kantong organisasi Islam tradisional Nahdlatul Ulama,memaparkan perkembangan wacana keadilan gender dalam Islam di Indonesia.

Kata Lies, sekitar 20 tahun lalu, penolakan terhadap isu peka ini masih sangat tinggi di Indonesia—yang 85 persen dari 220 juta penduduknya muslim. Selain hanya dikenal di kalangan terbatas, isu gender juga dicurigai sebagai proses sistematis penghancuran keluarga muslim. Dan dalam faktanya, sebagian orang melihat bentuk-bentuk penindasan terhadap perempuan yang bersumber dari penafsiran agama (baca: Islam). Contohnya, poligami dan pewarisan.

Namun kondisi perempuan di Indonesia, menurut Lies, tidak buruk-buruk amat dibandingkan dengan rekannya di beberapa negara lain. Di Yaman, misalnya, Raufa Hassan, se-orang feminis, terpaksa hengkang ke Kairo, Mesir, karena tekanan pemerintah setempat. Soalnya, dia mendirikan semacam pusat studi wanita di kampusnya.

Kecurigaan dan diskriminasi ekstrem semacam itu langka di Indonesia. "Secara sosio-kultural, kaum perempuan di Indonesia cukup memperoleh ruang," kata Lies kepada Adi Mawardi dari TEMPO. Di sini, perempuan Indonesia boleh mencari nafkah, bebas berbusana dan bepergian tanpa kawalan saudara sedarah (konsep muhrim). Bahkan ada perempuan yang menjadi hakim agama pada 1960-an, dan kini ada yang menjadi presiden (Megawati).

Toh masih ada beberapa praktek yang dianggap melanggar prinsip keadilan gender. Sebab itu, sejumlah aktivis feminisme dan LSM mencoba membenahinya—lewat seminar, penulisan artikel, penerbitan buku bertema Islam dan gender, dan sosialisasi lewat pendidikan. Tahun ini mereka mengundang cendekiawan bereputasi dunia seperti Rifat Hassan dan Ashgar Ali Engineer (India) untuk berceramah di sini.

Para penggerak kesetaraan gender di Indonesia sudah lumayan banyak. Selain Henny, ada Wardah Hafidz dan Nurul Agustina (Jakarta) serta Cici Farha, Kusyuniati, dan Siti Ruhaini (Yogya). Ruhaini, 38 tahun, adalah Direktur Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Wanita kelahiran Blora dan lulusan Universitas Monash, Australia, ini banyak berceramah di berbagai forum.

Dalam mengkritik beberapa pandangan Islam tentang perempuan, ia menunjuk anggapan bahwa derajat spiritualitas perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ini karena perempuan mengalami menstruasi (yang menyebabkan perempuan tidak boleh melakukan ibadat seperti salat.) "Kalau begini, sepertinya Tuhan itu akuntan," kata Ruhaini kepada TEMPO.

Aktivis lain, Lily Zakiah Munir. Putri K.H. Mahfudz, pengasuh Pesantren Seblak, Jombang, ini mengantongi gelar master dalam bidang antropologi kedokteran di Amsterdam, Belanda. Penceramah dan penulis buku tentang gender dan Islam itu mengkritik ketidakadilan gender dalam masyarakat, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah. Di Sumatra Barat, ada satu pasal dalam peraturan daerah yang melarang wanita keluar rumah dari pukul 22.00 sampai 04.00 bila tanpa dampingan muhrimnya. Tujuannya membasmi prostitusi. "Kenapa aturan itu tidak dikenakan juga pada laki-laki? Adanya prostitusi itu kan juga karena faktor laki-laki? Kenapa wanita yang jadi sasaran?" kata Lily.

Sejumlah lembaga ikut menyosialkan kesetaraan gender. Misalnya Lembaga Studi Agama dan Filsafat (Jakarta), Yayasan Paramadina (Jakarta), Lembaga Kajian Islam dan Sosial (Yogya), dan PPIM IAIN (Jakarta). Juga oleh Yayasan Puan Amal Hayati di Kompleks Masjid Al-Munawaroh di Ciganjur, Jakarta Selatan, milik Ny. Sinta Nuriyah, istri K.H. Abdurrahman Wahid. Presiden RI keempat. Dengan program Forum Kajian Kitab Kuning, mereka menyosialkan konsep kesetaraan gender—khususnya menyangkut hubungan suami-istri—di pesantren.

Tema-tema gender yang paling disorot, menurut K.H. Husein Muhammad, pengasuh Pesantren Darut Tauhid, Cirebon, antara lain poligami, hak waris, dan kepemimpinan perempuan. Ketidakadilan di dalamnya harus dibongkar. "Teks seharusnya dipahami secara kontekstual," ujarnya. Ia menunjuk poligami yang pada masa pra-Islam, laki-laki bisa berganti pasangan seenaknya. Ketika Islam datang, perkawinan kemudian dibatasi—boleh memperistri empat wanita. Dengan pembatasan itu, Islam ingin menegakkan—secara bertahap—keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Saatnya, revolusi menggoyang ranjang pesantren?

K.M.N., Agus S. Riyanto, Hadriani Pudjiarti, L.N. Idayanie