LUAR biasa harga-harga sekarang ini! Selama sepekan ini, beras naik Rp 100 tiap kilogram setiap hari. Minyak goreng sama saja. Minyak tanah harus antre. Ditotal-total, harga sudah 30-40 persen lebih mahal dari sebelumnya. Sudah begitu, operasi pasar yang dilakukan Badan Urusan Logistik, yang menjual beras kualitas "buruk" dengan harga Rp 58 ribu per 20 kilogram di banyak tempat, hanya mengundang cemooh dan umpatan. Maka di pasar, di toko kelontong, di warung-warung kecil, di mana-mana, orang mulai bertanya-tanya: apa sih kerja pemerintah?

Jelas sudah banyak—walaupun orang mempertanyakan efektivitasnya. Dan subsidi BBM ini punya andil besar sebagai penyebab tekornya kas pemerintah. Besar pasak daripada tiang. Bayangkan. Tahun lalu, setiap bulan pemerintah harus merogoh kantong Rp 3 triliun agar rakyat—baik yang kaya maupun yang melarat—bisa membeli BBM lebih murah dari harga pasaran dunia. Setahun angka subsidi itu sudah Rp 36 triliun. Angka ini merupakan 70 persen dari seluruh subsidi.

Pemerintah—yang sudah ditimbuni 1.001 persoalan ini—rupanya memilih "jalan gampang": kurangi saja subsidi. Artinya, harga BBM dinaikkan. Kalau naik 30 persen saja, sudah bisa dihemat Rp 11 triliun setiap tahun. Lumayan, memang, tapi persoalan baru segera datang beruntun.

Persoalan pertama, pengumuman kenaikan itu terus ditunda-tunda. Akibatnya, penimbunan solar terjadi, diikuti penimbunan beras, gula, dan mungkin produk lain. Tampak jelas pemerintah sangat mendua. Para pejabat tingginya sudah memastikan harga BBM akan naik Januari ini, tapi Presiden Megawati belum mantap betul agaknya. Dan sikap ini membuka celah bagi para spekulan, penimbun, pencari keuntungan besar dalam sesaat.

Persoalan kedua, kenaikan harga BBM di negeri ini secara "tak masuk akal bila dihitung dengan rumus ekonomi mana pun" akan melecut kenaikan massal hampir semua produk. Baik pangan maupun nonpangan ikut-ikutan naik. Ekonom sekaliber apa pun pasti repot menjawab mengapa harga tomat naik padahal harga BBM belum diumumkan naik. Buntutnya, inflasi pasti terbang tinggi. Ekonomi bisa makin runyam.

Dilematis, pelik, tapi bukan tak ada jalan. Jika harga BBM harus naik, yang harus diselamatkan memang rakyat kecil. Sistem pembagian kompensasi—dengan kupon atau proyek lain—selama ini gagal. Mungkin menarik ide pengamat energi Kurtubi, yang mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi berupa pembebasan biaya sekolah bagi keluarga kurang mampu. Bisa juga kompensasi itu dipakai untuk menyediakan dan memperbaiki angkutan rakyat yang kini kondisinya memprihatinkan itu. Bisa juga diberikan dalam bentuk kredit murah, misalnya. Bukankah dengan begitu rakyat kecil bisa lebih tertolong?

Semua kompensasi ini harus dikomunikasikan kepada rakyat. Apa saja bentuknya, di mana bisa didapat kompensasi itu, apa keuntungannya, dan seterusnya. Kalau perlu, Presiden Megawati muncul di televisi, memberikan penjelasan yang gamblang.

Yang paling pokok, pemerintah diharapkan tak hanya melewati "jalan gampang" untuk menomboki kasnya yang tekor. Aset pemerintah di BPPN harus diupayakan agar "jadi duit" segera, tentu dengan kondisi yang paling menguntungkan pemerintah. PLN harus dibenahi agar perusahaan yang selama ini memonopoli penjualan listrik itu bisa untung—total kerugian PLN selama ini sudah Rp 50 triliun. Ada potensi lain: denda besar untuk koruptor, yang di republik ini jumlahnya "segudang".

Bukankah lebih baik pemerintah "berkelahi" dengan para koruptor daripada berhadapan dengan rakyat yang marah?