HARI masih berembun. Angin seperti malas bertiup. Sirang, 42 tahun, warga Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisi, Sulawesi Tengah, itu membekal cangkul di pundak dan sebilah parang di pinggang. Petani cokelat dengan lahan seluas dua hektare ini tekun memeriksa batang-batang cokelatnya. Beberapa masih rusak akibat konflik tiga tahun lalu. Tak terlihat perasaan cemas, rasa waswas, apalagi kekhawatiran akan serangan dadakan dari wajah Sirang, yang penuh dengan peluh.

Masih terekam jelas di benak, betapa Sirang terpaksa meninggalkan rumah beserta kebun cokelatnya yang mulai dipanen. Ketika itu, siang hari di bulan Mei 2000, riuh-rendah para penyerang dengan acungan parang dan letupan senjata rakitan menyerbu dari berbagai penjuru. Ia lari ke hutan bersama keluarga dan semua penghuni desa. Dari hutan, di kejauhan, ia menyaksikan rumah yang dibangun dengan cucuran keringat itu menyala terlahap api amarah.

Setelah lama mengungsi di Parigi, September tahun lalu, Sirang bersama istri dan tiga anaknya memberanikan diri ke Tokorondo. Syukurlah, pemerintah daerah membuatkan barak penampungan pengungsi. Jadilah Sirang tinggal di barak berukuran 4 x 4 meter persegi bersama lima keluarga yang lain. Yang lebih menebalkan rasa syukur Sirang, konflik Poso—kelima kalinya—berakhir dengan ke-sepakatan damai di kawasan Malino, Sulawesi Selatan, Desember tahun lalu. Dua kelompok yang bertikai meneken ikrar damai yang kemudian disebut Deklarasi Malino.

Deklarasi inilah yang kemudian membawa Sirang mulai berani membangun rumahnya kembali. Di lokasi puing-puing rumahnya yang menghitam, Sirang tak kuasa menahan air matanya. Satu demi satu tiang ia dirikan, lembar demi lembar papan ia pakukan. Sirang sedang menata hati dan masa depannya. "Khawatir sih masih ada, tapi torang percaya sama pemerintah…," ujar Sirang. Ia sudah lama melupakan kepedihan yang menimpanya. "Ah, buat apa mendendam. Tidak ada persoalan bagi kami. Kami ingin hidup damai seperti dulu lagi…," ujarnya di tengah guyuran air hujan.

Sirang tidak sendirian. Harapannya sama dengan harapan masyarakat umumnya. Pengungsi mulai mengalir masuk ke pelbagai wilayah yang dulu terbakar konflik. Rumah-rumah mulai mereka bangun. Kebun-kebun cokelat mulai diurus kembali. Senjata-senjata dengan sukarela diserahkan. Senin minggu lalu, sekitar 8.000 pucuk senjata api rakitan dan bom beserta amunisinya dihancurkan di hadapan rombongan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla. Dua tokoh masyarakat, Daeng Raja dan Pendeta Nelly, membakar senjata-senjata itu.

Salah satu yang ikut musnah adalah bado—senjata tradisional berupa peluncur anak panah—yang antara lain dimiliki Ventje, 25 tahun. Ventje hanyalah petani Desa Tagolu, Kecamatan Lage. Keadaanlah yang membuat ia meninggalkan cangkul, lalu ikut menyandang bado. Tapi kini dengan sukarela ia serahkan senjata yang pernah dibawanya ke Sepe dan Silanca itu.

"Hati saya masih waswas. Tapi, karena sudah sepakat, senjata itu kami serahkan," kata Ventje. Ia yakin akan jaminan keamanan dari tentara dan polisi. Apalagi dua kubu yang selama ini bertikai itu telah menyerahkan senjatanya.

Ventje bukan saja pernah terusir dari rumahnya. Ia merasakan kesedihan berlipat: ayah mertuanya meninggal di pengungsian. Toh, ia mengaku tidak mendendam. "Kalau masing-masing baku dendam, tidak akan pernah selesai…," ujar Ventje, "Kita semua yang merasakan kesulitannya, jadi ya sudahi saja…." Sebelum perayaan Natal lalu, ia sudah bisa menempati rumahnya kembali di Tagolu. Kini Ventje mulai berkebun, sedangkan anak-anak sudah bersekolah kembali. "Mudah-mudahan saudara kita yang muslim akan cepat kembali," kata Ventje.

Harapan kaum akar rumput ini paralel dengan harapan para tokoh masyarakat. Pendeta Arnold Tobondo, Ketua I Gereja Kristen Sulawesi Tengah, menyebut Deklarasi Malino sebagai entry point yang mahal. Dua kelompok bertikai mau bertemu dan duduk bersama membicarakan perdamaian dengan kepala yang masih utuh. Pendeta Renaldi Damanik, Ketua Crisis Center, bisa berjabat tangan dan memeluk Sofyan Farid Lembah dari Forum Solidaritas Islam. Padahal, sebelumnya, dua orang ini saling mengancam dan menjanjikan hadiah Rp 10 juta bagi yang bisa membawa kepala masing-masing.

Ganjalan tentu masih ada. Warga yang menjadi korban konflik belum bisa melupakan trauma menyeramkan. Joseph Santo, ketua delegasi umat Kristiani dalam perundingan Malino, masih menyimpan rasa khawatirnya. "Ada yang belum mengerti dan terus bertanya untuk apa cepat-cepat berdamai," katanya. Masih banyak yang terus menakar jumlah korban, ganti rugi, dan rasa keadilan yang diabaikan. Beruntung, di wilayah Tentena mereka memiliki LSM Angkatan Muda Sintuwu Maroso (Amsimar) yang turun langsung menyebarkan gagasan damai (lihat Menjaga Damai di Tentena).

Melupakan tragedi tentu perlu waktu. Sofyan Farid Lembah menyebut bahwa masyarakat tak mudah melupakan luka itu. Tapi jalan damai bukannya tertutup. Rekonsiliasi bukan mustahil. Apalagi, di lapangan, suasananya mulai membaik. Jalur transportasi darat dari Palu, ibu kota provinsi, ke Poso dan dari Poso terus ke Makassar sudah pulih. Husai Kaluti, Ketua Satgas DPP Amsimar, bisa tenang mengendarai mobilnya dari Tentena ke Poso, tempatnya bekerja di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Kini di jalan-jalan Kota Poso, di bumi Sintuwu Maroso itu, akan sangat mudah ditemukan bus dan angkutan kota yang lalu-lalang dari dan menuju Tentena. Tak ada lagi momok pemeriksaan rakyat di pos-pos tertentu seperti dulu. Tak lagi terdengar letupan senapan dari penembak jitu. Alam yang elok sepanjang perjalanan Palu-Poso-Tentena bisa dinikmati kembali dengan tarikan napas mendalam. Tanpa cemas dan curiga. Selesai tuntas? Tunggu dulu. Boleh saja kesepakatan Malino diteken dan perdamaian digembar-gemborkan, "Tapi ingat, proses hukum harus terus berjalan," ujar Sofyan Farid Lembah. Jika rasa keadilan masih terusik, salah-salah malah menebarkan bara.

Agus Hidayat (Poso)