TAHUN kuda ini rupanya tidak membawa keberuntungan bagi Arifin Panigoro, terutama dalam urusan politik. Setelah beberapa bulan silam digeser dari Ketua Fraksi PDIP di parlemen, ia dilempar lagi ke tempat yang "kering". Awal Januari lalu, pengusaha minyak ini dipindah dari Komisi VIII, yang menangani pertambangan, ke Komisi VII, yang mengurusi masalah kesehatan dan kependudukan.

Bersama sembilan anggota lainnya, Arifin digeser secara mendadak. Padahal, pada Oktober lalu Fraksi Partai Banteng Bulat itu telah merotasi 40 anggotanya.

Ada apa? Inilah yang menjadi gunjingan para politisi PDIP. Sebuah sumber TEMPO di partai ini menyebut hal itu sebagai upaya Roy B.B. Janis, Ketua Fraksi PDIP sekarang, untuk menyingkirkan orang-orang Arifin dari posisi yang penting di parlemen.

Sebagian politisi yang digeser memang dikenal cukup dekat dengan bos Medco itu. Beberapa dari mereka semula berada di Komisi IX yang mengurusi masalah BUMN, anggaran negara, dan BPPN. Misalnya saja Julius Usman dan Didi Supriyanto, yang digeser dari komisi basah tersebut ke ke Komisi II yang membidangi masalah hukum. Lalu, ada juga nama Chandra Widjaya, yang dipindah ke Komisi V, yang mengurusi sektor industri.

Selama ini ketiga politisi tersebut cukup aktif menghadiri pertemuan kelompok lintas fraksi di rumah Arifin Panigoro di Jalan Jenggala, Jakarta Selatan. Tapi, sejak beberapa bulan silam, akti-vitas kelompok yang punya andil menaikkan Megawati jadi presiden ini agak surut. Penyebabnya, antara lain, karena semakin merosotnya pengaruh Arifin di PDIP.

Di luar orang-orang Arifin, ada juga politisi yang dikenal akrab dengan Roy B.B. Janis maupun Taufiq Kiemas, suami Presiden Megawati, yang ikut digeser dari Komisi IX. Salah satunya, Tjahjo Kumolo. Mantan Ketua Umum KNPI ini sekarang ditempatkan di Komisi I, yang mengurusi masalah pertahanan dan keamanan. Tapi, kata sumber TEMPO, ini untuk menyamarkan saja agar penggusuran terhadap kelompok Arifin tak terlalu mencolok.

Benarkah demikian? Tjahjo Kumolo membantahnya. Walau sekarang Roy B.B. Janis paling berwenang mengatur rotasi, menurut mantan politisi Golkar ini, bisa dipastikan tujuannya bukan untuk menyingkirkan kelompok tertentu. Lagi pula, katanya, sampai sejauh ini belum ada keberatan resmi dari anggota PDIP yang dirotasi. "Prinsipnya, seorang politisi memang harus siap dipindah ke komisi mana pun," kata Tjahjo.

Sebagian politisi yang digeser dari Komisi IX memang dikenal cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah. Mereka, misalnya, pernah menuding BPPN sebagai tukang obral aset negara. Sebagian dari mereka juga kurang setuju dengan rencana penjualan sejumlah BUMN. Sikap mereka ini membuat para menteri yang mengurus bidang ekonomi merasa terganggu.

Antara politisi PDIP dan pimpinan fraksinya juga sering terjadi friksi. Kasus paling anyar adalah rencana pergantian Direktur Utama PT Danareksa, Dian Wiryawan, oleh Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Menurut Didi Supriyanto, ia dan teman-temannya saat itu sepakat mengganti Dian dengan alasan kinerjanya tak bagus dan ia bekerja lamban. Eh, kata Didi, belakangan Roy Janis tak setuju dengan langkah itu, karena dinilainya Dian akan mampu membenahi dan membongkar semua kebobrokan yang ada di Danareksa.

Bahkan, akibat perseteruan ini, rumah Laksamana Sukardi di Blok S, Jakarta Selatan, menurut Didi, sempat didatangi sekelompok orang dari organisasi massa tertentu yang meminta Laksamana mempertimbangkan pergantian Dian. Menghadapi tekanan ini, Laksamana memilih menurunkan suhu pertarungan, dan sampai hari ini ia masih mengambangkan rencana pergantian itu.

Hanya, bagi Heri Akhmadi yang juga dekat dengan Arifin Panigoro, ribut-ribut soal Danareksa hanya persoalan kecil di partainya. Ia mengaku bisa memahami penundaan pergantian itu karena saat ini Laksamana harus memeriksa kinerja puluhan BUMN. Ia juga mesti menunggu hasil penyelidikan untuk menunjuk direksi BUMN yang baru.

Soal serbuan ke rumah Laksamana pun, menurut Heri, tidak mungkin hal itu digerakkan oleh Roy Janis atau pengurus partai yang lain, karena aturan partai tegas-tegas melarangnya. "Perseteruan itu tak melibatkan pengurus PDIP," katanya.

Heri juga tidak setuju jika rotasi di Fraksi PDIP kali ini dilihat sebagai upaya menyingkirkan orang-orang Arifin. Buktinya ia sendiri sekarang berada Komisi IX. Lagi pula, "Meilono Suwondo dan Indira Damayanti, yang masih terhitung kerabat Arifin, kini juga berada di komisi tersebut," ujarnya.

Hanya, orang sering lebih percaya pada pergunjingan daripada komentar resmi.

I G.G. Maha Adi