FAUZIAH, dokter sekaligus Kepala Puskesmas Peudada, Aceh Utara, mestinya tak usah ke mana-mana siang itu. Bukan saja karena ia sedang hamil tiga bulan, tapi tugasnya kali ini mengandung risiko. Ia harus menyertai rombongan petugas kepolisian sektor, anggota komando rayon militer, dan 12 anggota Pasukan Penindak Kerusuhan Massa (PPRM), untuk melakukan visum dan evakuasi dua korban penembakan gelap di Desa Aluekuta, Peudada, Selasa pekan silam. Dua korban itu adalah Zulkifli (mantan prajurit TNI yang dipecat dari Yon 126) dan Anto, warga transmigran.

Benar saja. Tepat ketika sampai di suatu jalan tanjakan, di Desa Buket Cot Kruet, sekitar 10 kilometer dari jalan raya Medan-Aceh, truk yang ditumpangi Fauziah mendadak diberondong tembakan segerombolan orang dari atas bukit. Walau PPRM sempat membalas, pertempuran yang berlangsung sekitar sejam itu berjalan tak imbang.

Menurut versi TNI, sebagaimana dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Hankam/TNI, Mayor Jenderal Syamsul Ma'arif, penembakan dilakukan oleh anggota Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT). Sementara itu, Komandan PPRM dan Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel (Inf.) Jhonny Wahab, menyebut pelakunya anggota kelompok separatis Aceh Merdeka. Empat korban tewas seketika, yakni dua orang anggota PPRM, Serda TNI Hendrik (Bek-Ang Korem 011/LW) dan Bharada Dominggus, serta Dokter Fauziah dan paramedis Mustafa bin Sulaiman.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), melalui siaran persnya, sangat menyesalkan terjadinya insiden yang menewaskan anggotanya itu. Mereka juga meminta aparat keamanan dan pemerintah agar segera melakukan upaya yang dapat menjamin keselamatan para dokter dan anggotanya di Aceh. Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir, menganggap TNI terlalu gegabah dengan menyimpulkan bahwa penyerang merupakan anggota GPLHT, padahal belum ada satu pun pelaku yang tertangkap.

Pemilu Khusus untuk Aceh

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akhirnya sepakat membuat satu pemilu khusus di tiga kabupaten di Aceh. Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno Jumat pekan lalu. Pertimbangannya, situasi keamanan di tiga daerah, yakni Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur, tidak stabil.

Menurut Hasballah M. Saad, anggota KPU dari Partai Amanat Nasional, komisi memutuskan ada tiga cara yang akan dilakukan khusus di tiga kabupaten tersebut. Pertama, si pemilih langsung datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari H tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Mereka boleh langsung mencoblos dengan memperlihatkan identitas diri.

Kedua, pemilih tidak perlu mencelupkan jarinya pada tinta sebagai bukti bahwa dia telah memberikan suaranya. Cara ini terpaksa ditempuh supaya pemilih tidak takut pulang dan berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan mereka tak memberikan suara. Ketiga, beberapa TPS yang dianggap rawan boleh menyatukan diri dengan TPS di tempat yang lebih aman, misalnya di ibu kota kecamatan.

Apakah pelaksanaannya juga diundur? "Tidak. Hari H tetap disetujui tanggal 7 Juni, jika memang situasinya tidak berubah ke arah yang lebih serius," kata Hasballah kepada Raju Febrian dari TEMPO. Menurut Hasballah, pendaftaran pemilih di Aceh sampai saat ini memang baru terealisasi sekitar 48 persen, bukan 52 persen seperti yang diungkapkan panitia pengawas. Dengan begitu, usulan penundaan masa coblosan di negeri Serambi Mekah, sebagaimana dilontarkan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, terjawab sudah. Komisi Pemilu tetap menginginkan tepat waktu.

Kalau Golkar Main Golok

GOLKAR dan golok. Dua kata ini belakangan sering berdampingan. Senin pekan lalu, misalnya, ketika masa kampanye memasuki putaran kedua, di Ibu Kota, ada simpatisan partai berlambang beringin yang mengacung-acungkan golok. Tujuannya untuk menakut-nakuti warga masyarakat. Insiden itu bermula ketika sekelompok warga masyarakat mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jakarta, untuk menuntut bonus uang yang katanya telah dijanjikan pengurus. Padahal, menurut para pengurus Golkar, mereka tidak pernah menjanjikan apa pun.

Buntutnya, warga pun mulai menunjukkan sikap tak ramah. Ketegangan meletus. Beberapa simpatisan Golkar berpakaian ala pendekar silat pun segera menyingsingkan lengan baju. Mereka bahkan mengacung-acungkan golok. Padahal, Komisi Pemilihan Umum telah melarang satuan tugas, simpatisan, maupun pendukung semua partai politik peserta kampanye membawa senjata tajam. "Itu bukan untuk menyerang, tapi untuk mempertahankan diri dari kemungkinan diserang," kata Ketua Umum Akbar Tandjung.

Orang-orang partai bernomor 33 itu kembali menghunus golok, pekan silam, di depan Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Golkar, Jalan Sudirman, Serang, Jawa Barat. Kali ini lebih parah karena puluhan satuan tugas partai itu sampai hati membacok tiga orang pendukung partai lain. Akibatnya, ketiga korban terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kencana, Serang. Kalau sudah begini, Komisi Pemilihan Umum tampaknya mesti bertindak tegas, agar korban tak bertambah.