SETELAH tarik-ulur sekian lama, akhirnya program rekapitalisasi perbankan digelar juga. Lantaran penyakitnya parah, ongkos pengobatan pun mahal: Rp 351 triliun, berdasar uji tuntas 31 Maret 1999. Artinya, ada pembengkakan Rp 94 triliun dari rencana Rp 257 triliun yang dipatok uji tuntas Desember lalu. Angka terakhir ini sudah mendapat lampu hijau dari DPR. Toh, walau biaya membengkak, pemerintah tak menyurutkan niat. "Berapa pun biayanya harus ditanggulangi. Kalau tidak, beban ekonomi makin berat," kata Menteri Keuangan Bambang Subianto.

Tentu saja, tidak semua dikucurkan dalam bentuk dana segar. Pemerintah akan menerbitkan obligasi atau surat utang Rp 103,831 triliun dengan tiga pola. Pertama, obligasi Rp 95,149 triliun dengan suku bunga mengambang yang disesuaikan dengan suku bunga SBI. Jenis ini untuk mengangkat rasio kecukupan modal (CAR) dari negatif sampai nol persen. Kedua, obligasi Rp 8,682 triliun yang berpola fixed rate. Yang jatuh tempo lima tahun berbunga 12 persen, sedangkan yang jatuh tempo sepuluh tahun diberi bunga 14 persen. Surat utang jenis kedua ini digunakan untuk mendongkrak CAR dari nol menjadi empat persen. Terakhir, obligasi senilai Rp 53,779 triliun yang berbunga tiga persen di atas angka inflasi. Model ini digunakan untuk menutup kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia karena program penjaminan.

Pemerintah memang "cuma" harus membayar bunga ketiga macam surat utang itu. Berdasar APBN 1999/2000, pembayaran bunga program rekapitalisasi dianggarkan Rp 34 triliun. Separuh disediakan APBN, sedangkan sisanya diambil dari penjualan aset-aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Nah, adanya pembengkakan ongkos program itu membuat banyak pihak khawatir, jangan-jangan pos bunga di APBN juga turut melambung. Tapi, seorang ekonom bank ternama yakin bahwa pos Rp 34 triliun cukup aman. "Pembengkakan ongkos tidak mempengaruhi biaya bunga," kata ekonom tadi. Lagipula, pola obligasi tentu sudah disetel menurut kondisi makroekonomi. Suku bunga, misalnya, akan terus disetir turun agar tidak membebani rekapitalisasi. Malahan, menurut Gubernur BI Syahril Sabirin, suku bunga bisa jadi lebih rendah ketimbang sebelum krisis (sebelum krisis, rata-rata suku bunga deposito 16 persen setahun).

Tapi, keruwetan mungkin timbul dari penjualan aset BPPN. Maklumlah, menjual aset di tengah krisis dengan harga pantas bukan pekerjaan gampang. Setelah serangkaian road show ke berbagai negara, Farid Harianto, Wakil Kepala BPPN, baru menjanjikan terjualnya aset Rp 500 miliar-angka itu cuma 1,5 persen dari Rp 17 triliun-bulan Juni ini. Untunglah, sesuai dengan letter of intent IMF yang baru, penjualan aset BPPN diawasi penuh oleh IMF. Dengan tekanan ini, setoran BPPN Rp 17 triliun untuk program rekapitalisasi diharapkan bisa lancar.

Sebenarnya, yang lebih merisaukan adalah tingkat laku obligasi itu sendiri. Tanpa pasar sekunder, yang baru siap Januari 2000, obligasi tak bisa mengalirkan dana segar buat bank peserta rekapitalisasi. Kalau surat utang tidak terserap pasar, apa boleh buat, pemerintah terpaksa membeli obligasinya sendiri. Maka, "Base money meningkat dan inflasi melaju," kata Lin Che Wei, Direktur Riset Regional SocGen Global Equities. Tapi, persoalan belum berhenti walaupun pasar sekunder dibentuk. Bank-yang berkepentingan dengan lakunya obligasi-akan ramai-ramai menawarkan diskon paling menggoda. Alhasil, suku bunga seperti dipacu. Ujung-ujungnya, inflasi naik dan ongkos bunga obligasi membengkak. Bisa jadi, beban bunga yang harus ditanggung tahun depan lebih dari Rp 34 triliun. Apalagi, obligasi kali ini diluncurkan di tengah tahun anggaran. Tahun depan, tak bisa tidak, bunga harus dirancang untuk sepanjang tahun anggaran.

Bila pemerintah tak sanggup menganggarkan pos bunga tahun depan, apakah tak ada jalan lain? Ada. "Sayang, semuanya jelek," kata Che Wei. Mencetak uang berlebihan, misalnya, hanya akan memicu inflasi. Pilihan berikut, ya, cari utang baru dengan melobi kreditur "setia"-antara lain Bank Dunia, IMF, Jepang.

Dengan beban utang pemerintah di atas Rp 1.100 triliun, obligasi rekapitalisasi perbankan niscaya akan menjadi bom waktu untuk pemerintah baru hasil Pemilu 1999 ini.

Mardiyah Chamim dan Agus Hidayat