ADA tiga perkataan Inggris yang bisa keliru didengar atau dipelesetkan: coalition, collusion, dan collision. Kita telah maklum, koalisi adalah persekutuan, kolusi adalah kerja sama gelap untuk main curang. Yang ketiga, "kolisi"?kalau boleh ditransliterasikan demikian?artinya: tabrakan, atau bentrokan. Mirip bunyinya, lain artinya. Koalisi, kolusi, kolisi. Yang mana yang dikandung dalam komunike bersama Gus Dur, Amien Rais, dan Megawati baru-baru ini?

Komunike, yang tidak lain adalah pengumuman, tentu bersifat terbuka. Jadi, bukan kolusi karena tak bersembunyi-sembunyi. Jelas dikatakan?selain pernyataan yang lumrah tentang pemilu yang harus jujur, tertib, damai?tekad untuk bersatu melawan pembela status quo. Dan untuk itu, jangan membuang-buang waktu lagi. Implikasinya, kata Gus Dur, pilihlah PDI Perjuangan, atau PAN, kalau bukan PKB.

Jadi, komunike itu menyiratkan kehendak bersekutu, berkoalisi. Tapi sebetulnya waktu sudah banyak terbuang. Sejak masa prareformasi, masih sebelum Maret 1998, persekutuan antara ketiga tokoh ini sudah dianjurkan dan getol diusahakan oleh mereka yang antirezim Soeharto. Tapi tak bersambut, atau gagal di tengah jalan. Rupanya perbedaan yang cukup mendasar antara ketiganya belum bisa diatasi, walaupun tuntutan keadaan telah amat mendesak. Memang disadari bahwa Gus Dur, sebagai pimpinan nahdliyin, dan Amien Rais yang Ketua Muhammadiyah dari sumbernya sudah saling bergerak ke arah "kolisi", di jalur bentrok. Inilah yang sering membuyarkan titik temu yang susah payah dibuat.

Barulah menjelang Sidang Istimewa MPR, itu pun berkat paksaan dari beberapa kelompok mahasiswa, mereka berkumpul dan menelurkan Deklarasi Ciganjur. Ada yang berpendapat hasilnya lumayan, tapi banyak juga yang kecewa, terutama karena sifatnya yang kompromistis terhadap dwifungsi ABRI. Dan kisah awal koalisi itu tak ada kelanjutannya. Mungkin, dengan adanya musuh bersama seperti sekarang, persekutuan bisa lebih ditempa, hingga memberikan manfaat. Harus segera diingat, biang kerok kegagalan sering terletak pada soal detail teknisnya. Perundingan di tingkat pelaksana partai jadi amat penting artinya. Misalnya, apakah pembagian hak dan kewajiban politik dalam usaha bersama ini sudah diatur? Siapa akan mendapat apa kelak?

Komunike bersama memang belum memastikan adanya komitmen untuk membentuk pemerintahan koalisi. Jadi, sebetulnya, cita-cita koalisinya masih belum menentu, kecuali sebatas mengamankan kursi DPR dari serobotan orang. Soalnya menjadi lebih kompleks ketika ada komunike bersama lain yang dikeluarkan oleh PPP, Partai Keadilan, dan PAN, meski sasarannya masih sejurusan: pokoknya bukan Habibie. Menggandengkan kedua bakal koalisi ini kelihatannya sukar karena ada saling tolak di antara unsurnya. Untuk tetap terpisah dalam dua gugus dan berjalan seiring, itu bukan mustahil. Tapi, bagaimana bisa mengatur pembagian kapling agar dari dua koalisi tidak jadi satu "kolisi", bertubrukan?

Walhasil, yang terwujud barulah cita-cita koalisi separuh hati. Atau, baru menggagas separuh koalisi saja. Barangkali ini masih akan berkembang. Tetapi, apa pun dan yang mana pun, kalau betul koalisi yang dituju, pengaturan teknis yang detail pasti perlu dilaksanakan dulu. Jangan sungkan lagi, deh.