POLITIK, kata orang, tidak selamanya bisa rasional. Logika sebab-akibat atau silogisme yang dicorat-coret di kertas bisa saja buyar ketika diuji di lapangan. Politikus punya analisis, tapi rakyatlah yang menentukan. Meski tidak persis benar, kenyataan itulah yang terungkap dari jajak pendapat TEMPO yang dilakukan terhadap 931 orang di 19 provinsi akhir bulan lalu.
Sebagian besar responden yang ditanyai TEMPO menyatakan akan memilih PDI Perjuangan dalam pemilihan umum 7 Juni mendatang. Tapi, dalam hal calon presiden, mereka lebih cenderung memilih Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, dan bukannya menunjuk Megawati Soekarnoputri, figur sentral di partai itu. Tidak konsisten? Mungkin ya. Tapi itulah politik.

Dalam jajaran partai pilihan, Banteng Megawati memang bertengger paling atas. Ia dipilih hampir seperempat responden. Di bawahnya berjajar PAN, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan (PK), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di bawah itu masih ada 42 partai lain dalam persentase yang kecil. Untuk calon presiden pilihan, Amien Raislah yang paling unggul. Di bawahnya berturut-turut adalah Megawati, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Habibie, dan Nurcholish Madjid.

Potensi unggulnya PDI Perjuangan memang sulit dimungkiri. Partai ini muncul sebagai buah dari represi politik Orde Baru yang keliru?sebuah gerakan arus bawah yang dibendung, tapi ketika dam pembatas bernama rezim Soeharto itu jebol, kekuatannya meruap ke mana-mana. Tengoklah hari pertama kampanye, Rabu pekan lalu. Ibu Kota dibuat "banjir darah" oleh merahnya massa pendukung Megawati. Posko Perjuangan yang dibangun masyarakat tiap puluhan meter adalah petunjuk lain besarnya dukungan itu.

Tapi kenapa Amien justru unggul untuk calon presiden? Sebagai pribadi, Amien, bagaimanapun, punya "rekening politik" yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Mega. Ia tokoh reformasi yang memimpin massa menjelang jatuhnya Soeharto tahun lalu. Ia bukan bagian dari rezim lama. Ia belum terbukti punya jejak buruk menyangkut praktek korupsi dan kolusi. Mega? Ia dinilai punya beberapa kelemahan menyangkut kapasitas pribadinya, terutama jika harus diuji di depan publik. Dalam beberapa kali debat calon presiden, Mega selalu menolak dengan dalih hal itu tak sesuai dengan adat ketimuran.

Relatif lemahnya dukungan terhadap pencalonan Megawati ini semakin kentara jika pertanyaan tentang pilihan partai politik dikawinkan dengan pertanyaan tentang presiden yang dikehendaki. Data yang muncul menunjukkan bahwa pendukung PAN yang memilih Amien Rais sebagai calon presiden jauh lebih banyak ketimbang pendukung PDI Perjuangan yang memilih Mega. Bahkan, nama Amien muncul sebagai alternatif calon presiden ketiga dari pendukung PDI Perjuangan (lihat tabel).

Sebegitu lemahkah kapasitas pribadi Mega dan sebegitu tinggikah posisi tawar Amien? Sementara ini, mungkin, ya. Tapi, di mata pengamat politik Eep Saefulloh Fatah, ada kecenderungan bahwa Amien sering menguras "rekening politik" yang sudah dengan susah payah dikumpulkannya. Pernyataannya dalam debat calon presiden di Universitas Indonesia beberapa waktu lalu bisa menjadi ukuran. Ia bilang bahwa feodalisme Sultan Hamengku Buwono X adalah "cabang" dari feodalisme Soeharto yang juga harus dibabat. Ini jelas akan menggerus dukungan konstituen Yogyakarta terhadap Amien dan PAN. "Kalau tidak segera dihentikan, rekening politik Amien itu bisa habis," kata Eep.

Terlebih lagi, Sultan tampaknya adalah "faktor X" yang sulit dihindari dalam perebutan kursi presiden mendatang. Yang menarik, nama Sultan disebut oleh pendukung lima dari enam besar partai politik yang akan dipilih responden. Kelima partai itu adalah PAN, PDI Perjuangan, PKB, Partai Keadilan, dan PPP. Pada PAN, misalnya, nama Sultan bertengger nomor dua, setelah Amien, meski dengan derajat persentase yang kecil.

Hal yang sama terjadi pada PKB dan PPP. Nama Sultan muncul setelah Gus Dur dan Hamzah Haz. Nama Raja Mataram itu kembali nongol di PDI Perjuangan dan PK, setelah nama Mega dan duet Amien-Cak Nur?keduanya mendapat skor sama. Artinya, bukan tidak mungkin ia dapat menjadi pintu keluar cadangan jika blunder politik tak terselesaikan di parlemen kelak. Soalnya, dalam blunder itu, diktum politik bisa berubah: dari siapa calon yang "paling bisa diterima" menjadi siapa calon yang "paling tidak ditolak". Dan nama Sultan?setidaknya dari jajak pendapat ini?siap maju sebagai calon yang "paling tidak ditolak".

Data menarik lainnya menyangkut calon presiden dari Partai Keadilan. Meski partai "dakwah kampus" ini telah menjagokan kiai kalem Didin Hafidhudin, nama itu kelihatannya belum tersosialisasi dengan baik. Akibatnya, nama dosen agama Islam di Institut Pertanian Bogor itu bahkan tidak muncul sebagai calon presiden PK. Posisinya digantikan oleh Nurcholish Madjid dan Amien Rais.

Bagaimana posisi Golkar? Betulkah ia sudah terpuruk? Bukankah dalam kampanye pertama, Rabu pekan lalu, kadernya terbirit-birit dikejar massa dan mobil hiasnya diterjang orang-orang yang marah? Tampaknya tidak. Dalam ranking partai pilihan, Golkar masih dilirik sehingga menempati posisi ketiga. Ia bahkan masih bisa mengungguli PKB dan PPP, yang disebut-sebut didukung oleh massa tradisional Islam.

Golkar memang punya infrastruktur yang kuat. Jaringan organisasinya menancap ke lapis masyarakat paling bawah melalui kader penggerak teritorial tingkat desa. Dan jangan lupa, ia juga punya uang yang tidak sedikit. Untuk memenangi pemilu, Beringin tua itu telah menyiapkan pundi-pundi uang senilai Rp 300 miliar sampai Rp 400 miliar. Jadi, di kertas, Golkar aman.

Namun, meski partai itu masuk peringkat ketiga, terhadap pertanyaan tentang partai yang paling dikhawatirkan responden jika menang, sebagian besar responden menjawab Golkar. Artinya, meski dikehendaki oleh sekitar 10,3 persen responden, dalam ranking partai yang tidak diinginkan menang, Golkar justru nangkring paling atas. Di bawahnya ada PDI Perjuangan, PAN, dan juga PPP.

Sepintas data ini menunjukkan bahwa realitas sistem multipartai di negeri ini kini seperti memunculkan polarisasi "kecintaan" dan "ketidakcintaan" terhadap suatu partai secara ekstrem. Namun, jika ditelisik lebih jauh, fakta ini menunjukkan betapa sebenarnya ada jarak yang cukup lebar antara mereka yang menyukai sebuah partai?diwujudkan dalam bentuk kesediaan untuk mencoblos partai tersebut dalam pemilu?dan mereka yang tidak menyukai partai tersebut.

Ambillah contoh Golkar. Ia dipilih oleh 10,3 persen responden dan ia ditolak oleh 36,9 persen responden lainnya. Artinya, tidak semua responden yang tidak akan memilih Partai Beringin itu otomatis khawatir jika Golkar menang. Mereka yang tidak memilih dan juga tidak membenci adalah massa mengambang (floating mass) yang tidak punya pilihan yang pasti. Dalam konteks penelitian ini, jumlah massa tak terurus ini sangat signifikan (42,8 persen).

Massa mengambang ini kemudian menjadi massa yang sangat sensitif terhadap politik main uang (money politics). Mereka gampang digiring ke salah satu partai karena tidak punya ketetapan ideologis yang pasti. Dan meski partai lain juga punya "ruang" massa mengambang yang lebar, potensi terbesar tarikan melalui politik main uang dilakukan oleh Golkar. Saweran uang yang dilakukan pengurus Golkar A.A. Baramuli di Sulawesi belum lama ini, untuk menyebut salah satu contoh, menunjukkan bahwa politik main uang ini telah masuk ke praktek yang paling terang-terangan.

Lalu, mengapa PAN dan PDI Perjuangan ikut-ikutan terseret sebagai partai yang ditakuti jika menang?meski dalam persentase yang sangat kecil? Bagaimanapun, kedua partai itu adalah partai yang high profile. Mereka punya pendukung fanatik. Karena itu, orang yang berada dalam posisi berseberangan dengan fanatisme itu akan menganggap keduanya sebagai ancaman. Fakta ini sah-sah saja. Khusus untuk PDI Mega, ada yang menilai menang atau kalahnya partai itu tetap saja mengkhawatirkan. Soalnya, "PDI Perjuangan itu kerumunan dan bukan barisan. Sehingga, jika kalah, mereka bisa tidak ikhlas dengan kekalahannya," kata Eep kepada wartawan TEMPO Hendriko L. Wiremmer.

Tapi, secara umum, alasan responden terhadap partai yang mereka khawatirkan jika menang sangat beragam, tergantung jenis partainya. Terhadap Golkar, reponden memberikan alasan bahwa Partai Beringin itu adalah bagian dari rezim Orde Baru. Bangun politik Golkar adalah tiang penyangga utama rezim Soeharto. Setiap orang yang datang dari bangun politik itu adalah sisa-sisa laskar lama yang harus diwaspadai. Terhadap PDI Perjuangan, mereka beralasan partai itu berdiri dengan visi yang tidak terang benar, selain figur Megawati yang juga kurang meyakinkan. Pada PAN, responden menilai ada ketidakcocokan dengan program partai berlambang matahari tersebut.

Keberagaman tersebut seiring pula dengan keberagaman alasan mengapa mereka memilih sebuah partai. PDI Perjuangan dipilih dengan alasan figur pemimpin partai bisa dipercaya. Ia bukanlah bagian dari rezim Orba, dan merupakan simbol perlawanan terhadap Orde Baru. PAN dipilih karena pemimpinnya bisa dipercaya, punya visi, dan program kerjanya bagus. Sedangkan Golkar dan PKB dipilih karena keduanya punya program yang jelas dan pemimpinnya punya visi yang jernih.

Di luar alasan itu semua, pertanyaan selanjutnya adalah mungkinkah terjadi koalisi politik berdasarkan basis dukungan partai yang beragam. Jajak pendapat ini melihat kemungkinan itu tidak tertutup. Kami tanyakan, "Partai apa yang paling mungkin berkoalisi dengan partai pilihan Anda?" Responden menunjuk sejumlah partai, setidaknya, berdasarkan dua alasan.

Pertama, karena kepentingan pragmatis partai yang bersangkutan. Koalisi di sini dipahami sebagai pengentalan dukungan sehingga pihak di luar kolasi tersebut akan menjadi kelompok minoritas. Untuk itu, koalisi dengan partai besar seperti menjadi resep jitu. Pendukung PDI Perjuangan, misalnya, menyebut PAN pada posisi pertama kemungkinan koalisi. Demikian pula sebaliknya. PPP juga menyebut PAN dan PDI Perjuangan. Pendukung Golkar masih menyebut PKB, dan seterusnya (lihat tabel).

Kedua, masih ada keinginan melakukan pengelompokan ideologis. Tapi ini tidak seketat pengelompokan pada 1955 seperti yang pernah digambarkan Herbert Feith. Selain itu, jika hendak dibandingkan dengan gambaran Feith yang menyebut unsur Islam, nasionalisme, sosialisme, dan komunisme, pada 1999 ini dua ideologi yang terakhir itu tampaknya sudah mulai pudar.

Tengoklah misalnya pendukung Partai Keadilan yang merasa perlu berkoalisi dengan PAN, Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Nahdlatul Ummat (PNU). Demikian pula PPP yang masih menyebut PAN, Partai Ummat Islam (PUI), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Lalu pendukung PDI Perjuangan yang memilih Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Kristen Nasional Indonesia (Krisna).

Tapi bisakah skenario itu dipraktekkan di lapangan? Belum tentu juga. Pasalnya, peta koalisi ini adalah apa yang diinginkan massa pendukung di level akar rumput. Kasak-kusuk sebenarnya ada di puncak elite dan itu baru akan terjadi pada akhir tahun mendatang, ketika 700 anggota MPR sudah terpilih. Kekuatan yang didapat dari perolehan suaralah yang akan menentukan bagaimana peta konstelasi yang sesungguhnya.

Meski demikian, pengamat politik asal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Mochtar Pabottingi, masih optimistis tiga partai besar di luar Golkar, yakni PKB, PDI Perjuangan, dan PAN, punya potensi untuk bergandengan tangan. "Tapi, kalau PKB dan PDI Perjuangan masih bermain di status quo, saya khawatir (koalisi itu gagal)," katanya. Dengan kata lain, koalisi memang masih membutuhkan pengorbanan dari para petinggi partai. Jika partai masih berkeras dengan egonya masing-masing, koalisi agaknya sulit. Kecuali kalau kita masih percaya kata pepatah bahwa politik tidak selalu rasional dan keajaiban bisa terjadi kapan saja. Jadi, kita tunggu saja.

Arif Zulkiflli

Asal Provinsi
Jabotabek Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Sumatra Barat Sumatra Utara Lampung Bali DI Aceh Sumatra Selatan Irianjaya Sulawesi Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Maluku Nusa Tenggara Barat Timor Timur	15,6 11,3 11,1 10,8 7,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1 3,5 3,2 2,8 2,7 2,3 1,6 1,1 1,1
Total	100

Calon presiden pilihan*
Amien Rais Megawati Soekarnoputri Sri Sultan HB X Habibie Nurcholish Madjid	21,2 20,1 15,0 10,1 4,2

*Lima besar

Alasan memilih calon presiden*
Mampu memimpin dengan baik Karismatis Bersih dari KKN Tokoh reformasi Bukan bagian dari rezim Orde Baru Berpengalaman di pemerintahan Satu agama dengan saya Bukan figur militer Satu suku dengan saya	49,1 38,7 38,6 37,7 27,7 20,1 18,8 18,8 2,7

*responden dapat memilih lebih dari satu jawaban

Partai pilihan dalam pemilu mendatang*
PDI Perjuangan PAN Golkar PKB Partai Keadilan PPP	24,9 19,5 10,3 7,2 5,8 5,7

*Enam besar

Partai yang tidak dikehendaki menang dalam pemilu*
Golkar PDI Perjuangan Partai Krisna PAN PPP	36,9 11,2 9,0 5,3 1,7

*Lima besar

Apa yang bisa diperbuat oleh partai pilihan responden*
Membentuk pemerintahan yang bersih dari KKN Menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih adil dan merata Mencegah Indonesia dari ancaman perpecahan Memberikan jaminan keamanan Memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah Mengurangi peran sosial politik ABRI Memberikan kepastian hukum Menyediakan lapangan pekerjaan	64,4 39,5 36,2 30,6 23,6 24,3 30,1 19,8

Yakinkah bahwa setelah pemilu akan terbentuk pemerintahan yang kuat dan stabil?
Ragu-ragu Ya Tidak	53,5 39,5 6,1

*responden dapat memilih lebih dari satu jawaban

KEPADA SIAPA MEREKA MENGINGINKAN KOALISI
PAN PDI PERJUANGAN PARTAI GOLKAR PARTAI KEADILAN PPP	PDI-PERJUANGAN, PPP, PBB, PKB, GOLKAR PPP, PAN, PDI- PERJUANGAN, PUI, PKU PAN, PKB, PPP, PNI, PARTAI KRISNA PPP, PKB, PBB, PDI, PARTAI KRISNA PAN, PUI, PDI-PERJUANGAN, PBB, GOLKAR

PARTAI YANG AKAN DIPILIH
PDI-Perjuangan PAN Golkar PPP	24.9 19.5 10.3 5.7

PARTAI YANG TIDAK DIINGINKAN MENANG
Golkar PDI-Perjuangan PAN PPP	36.9 11.2 5.3 1.7