Susah betul menyandingkan tiga tokoh kaliber nasional ini. Padahal, waktunya kian sempit. Masa sibuk kampanye tinggal dua hari lagi. Tapi, di saat-saat kritis itu, dari kawasan Paso, masih tak jauh dari Ciganjur di Jakarta Selatan, muncul sebuah kesepakatan politik teramat penting. Amien Rais, Megawati Soekarnoputri, dan Abdurrahman Wahid, yang sama-sama dijagokan untuk kursi presiden, akhirnya meneken komunike bersama. ''Kami akan berkampanye dalam bentuk front bersama menghadapi pihak yang masih menginginkan status quo," ujar Gus Dur dalam konferensi pers, Selasa dini hari pekan lalu.
Pertemuan genting itu sekaligus menjawab spekulasi makin jauhnya jarak ego ketiga figur paling berpengaruh di republik ini. Puluhan wartawan sempat cemas dengan berubah-ubahnya rencana pertemuan. Semula ditetapkan di Ciganjur, lalu dioper ke Hotel Gren Melia, Kuningan, sekaligus meramaikan pameran lukisan dan lelang foto Megawati. Rupanya batal, lalu digeser ke rumah Mega di Kebagusan. Belakangan pindah lagi, sampai akhirnya ada kepastian di rumah Alwi Shihab, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), di Jalan Paso. Itu pun, sebagaimana dilaporkan Rubi Kurniawan dari TEMPO, akhirnya berlangsung dini hari, saat banyak orang mulai terkantuk-kantuk.

Zig-zag, maju-mundur. Agaknya rel semacam itulah yang harus dilalui ketiga kandidat presiden ini. Ada saja halangannya. Syukurlah, bisa juga terlaksana meski dalam bentuk yang mirip pengajian?Kiai Abdurrahman Wahid dan Ustad Amien Rais duduk di atas sofa empuk, bak tengah memberi wejangan dikelilingi ratusan ''umat"-nya. Megawati? Sengaja tidak dihadirkan karena harus beristirahat menjelang berangkat ke Lampung, keesokan paginya. ''Tapi, saya baru saja bertemu Mbak Mega, dan ia sudah teken," kata Gus Dur. Amien mengangguk. Ia bahkan menegaskan bahwa status quo yang dimaksud tak lain dimotori Partai Golkar. ''Mereka menggunakan politik uang yang sangat dahsyat. Dan jika itu uang rakyat, berarti korupsi," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Yang dilirik, bahkan siap untuk dihadang ketiga kekuatan besar ini, tentulah kehadiran hantu masa lalu: kekuatan Partai Golongan Karya (Golkar). Mereka dikhawatirkan masih mendukung gaya pemerintahan Orde Baru, yang keropos dan korup. Apalagi Baharuddin Jusuf Habibie, Presiden RI sekarang, yang dianggap ikut menggembol dosa rezim Soeharto, berdasar keputusan Rapat Pimpinan Beringin, medio Mei lalu, dijadikan calon tunggal presiden. Dengan begitu, posisinya bisa digambarkan dalam konfigurasi sederhana: gerakan ''status quo", yang dimotori Habibie dan Golkar, berhadapan dengan kelompok ''reformasi", yang diwakili Amien-Mega-Gus Dur.

Kesepakatan yang mengandung lima pokok pikiran itu antara lain mengingatkan bahwa proses pembaruan politik menuju demokrasi?sebut saja reformasi?belum selesai. ''Kekuatan status quo, yang tidak ingin melihat perubahan, masih ingin terus menghadang kita," kata pernyataan yang dikasih judul Komunike Paso itu. Tekad untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang damai, tertib, jujur, adil, dan tanpa kekerasan juga ditekankan. Mereka juga mendesak agar peresmian keanggotaan DPR dan MPR serta pemilihan presiden dan wakilnya dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemungutan suara. Artinya, dipacu lebih cepat dua-tiga bulan ketimbang versi pemerintah transisi sekarang.

Beringin memang masih menancapkan akarnya begitu dalam. Peluang Habibie untuk kembali berkuasa cukup besar. Menurut analisis Heri Akhmadi, Direktur Institute of Public Affairs (IPA) yang rajin memproyeksikan perolehan suara partai, Golkar akan meraup 20,6 persen dari total kursi di DPR/MPR. Angka sebesar itu bisa diperoleh melalui akses partai Beringin di pedesaan luar Jawa. Jumlah itu bila ditambah kemungkinan perolehan suara yang diraup partai-partai sekoci pendukung Habibie, jatah kursi ABRI, dan utusan golongan. Mereka diduga akan mendukung Golkar, sehingga akan berjumlah total sekitar 52,1 persen. Pendek kata, hitungan di atas kertas, jalan Habibie terbuka lebar.

Jadi, koalisi antarpartai proreformasi tampaknya dianggap sebuah keniscayaan bila mereka ingin menghadang Golkar dan Habibie. Langkah awalnya, ya, itu tadi, ketiga partai itu akan mengadakan kampanye dalam format front bersama. Ketiganya akan mengampanyekan ke massa masing-masing pencoblosan tanda gambar, baik PAN, PKB, maupun PDI Perjuangan. Gus Dur tidak sekadar omong. Dalam kampanye di depan 5.000 massa PKB di lapangan Serbaguna Lubukpakan, Deliserdang, Sumatra Utara, Kamis pekan lalu, ia telah pasang jurus ampuh itu. ''Kalau tidak mau coblos PKB, silakan coblos PDI Perjuangan, atau PAN, '' kata Gus Dur. Tak hanya itu, dalam kampanye itu, ratusan massa beratribut PDI Perjuangan membaur di tengah massa PKB.

Ibarat lokomotif, komunike yang dicetuskan tiga partai babon itu akhirnya membawa sejumlah gerbong. Kebetulan Amien Rais gencar mengajak partai lain buat bergabung. Empat hari kemudian, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), dan PAN membikin kesepakatan semacam komunike itu. Kali ini aktor-aktornya lumayan bikin kaget. Amien disokong Hamzah Haz (Ketua Umum PPP) dan Nur Mahmudi Ismail (Presiden PK). Misinya serupa. ''Kami ingin melipat Golkar," kata Amien Rais mewakili ketiga partai. ''Bayangan koalisi antara kami sudah lebih dari 50 persen, '' kata Nur Mahmudi. Paling tidak, rencana penggabungan suara dari masing-masing partai untuk salah satu partai yang paling berprospek menang mendekati tuntas.

Nur Mahmudi menyebut kerja bareng ini berkat peran Amien sebagai pelobi tangguh. Toh komunike kloter kedua ini sempat bikin tanda tanya. Sudahkah skenario lanjutan ini dibahas, setidaknya, bersama Mega dan Gus Dur? Sudahkah kulonuwun kepada kedua bos tadi? ''Pak Amien telah memperoleh sinyal lampu hijau dari Gus Dur," kata Alwi. Cuma, anehnya, sehari kemudian, Matori Abdul Djalil, Ketua Umum PKB, mencak-mencak. Ia menilai langkah Amien yang merangkul PPP itu tidak konsisten. Besar dugaan, sikap keras itu berkaitan dengan masa lalu Matori, juga umumnya NU, yang tidak mesra dengan PPP. Namun agak mengherankan jika ia sampai mengancam: meninjau kembali gandeng-tangan dengan PAN.

Sikap mengambil jarak yang tegas pada Golkar, dan tentunya Habibie, memang terasa aneh. Terutama bagi PPP dan PK. ''Pencalonan Habibie itu secara moral bermasalah," kata Nur Wahid. Kesediaan Habibie untuk dicalonkan sebagai presiden dianggap sebagai suatu ingkar janji, alias cacat moral, di mata partai yang menjadikan akhlak sebagai jualan politik itu. Mereka mencatat: Habibie pernah bilang menjadi RI-1 untuk sementara waktu. Ia juga dinilai tidak serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya menyangkut pengusutan mantan presiden Soeharto. Bisa dimaklumi jika kesepakatan (Hotel) Kartika Chandra itu secara tegas menyatakan tidak mendukung pencalonan Habibie menjadi presiden RI mendatang.

Penolakan itu bukan berita baru bagi pendukung PAN dan PK. Keduanya telah memiliki calon masing-masing: Amien Rais untuk PAN dan Didin Hafidhuddin untuk Partai Keadilan. Tapi, PPP tidak mendukung pencalonan Habibie? Agak aneh. Soalnya, partai itu pernah dikabarkan bersikap ambivalen: akan mendukung Habibie asal kursi wakil presiden diserahkan ke PPP. Juga dikabarkan bahwa A.M. Saefuddin, mantan ketua PPP, yang kini Menteri Pangan dan Hortikultura, akan menyerahkan perolehan suara partai Ka'bah untuk mendukung Habibie.

Hamzah Haz menepis tudingan itu. ''Saya membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa PPP akan mencalonkan Habibie sebagai presiden," katanya. Pengurus pusat PPP bahkan sepakat akan mencalonkan presiden dan wakil presiden dari kader partai. Menurut sumber TEMPO di partai Ka'bah, Hamzah Haz sejak menjadi Ketua Umum DPP PPP tidak tegas dalam mengajukan calon presiden. Ini karena posisi Hamzah sebagai Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi, setelah dibisiki para penasihatnya, Hamzah tampaknya berubah pikiran. Apalagi setelah ia menyatakan mundur dari jabatan menteri untuk kampanye partainya.

Kini aliansi antarpartai perkasa telah terbentuk. Koalisi? ''Itu nanti setelah pemilu. Ibarat pernikahan, sekarang baru tahap pinangan," kata Alwi Shihab. Walau begitu, kesepakatan itu merupakan langkah maju. Soalnya, langkah koalisi atau aliansi selama ini bukan tanpa kendala, terutama di kalangan partai-partai unggulan. Gus Dur dan Amien Rais, misalnya. Walaupun pernah bersemeja dalam Deklarasi Ciganjur, jarak ego kedua tokoh Islam itu menjadi hambatan untuk saling bergandengan.

Amien, di mata kiai Ciganjur, dianggap refleksi Natsir muda, atau Masyumi muda, yang pernah memiliki trauma politik dengan Nahdlatul Ulama pada masa lalu. Pun sebaliknya: Amien kurang sreg dengan langkah-langkah politik ''kuda" Gus Dur, terutama yang mendongkrak popularitas mantan presiden Soeharto. Tapi, itu dulu. Sekarang mereka sudah saling meminang. Apakah ''pernikahan" partai-partai proreformasi nanti terwujud dan efektif untuk mengganjal Golkar? Pemilu mendatang memang sulit ditebak.

Wahyu Muryadi, Kelik M. Nugroho, Hardy R. Hermawan