INI memang bukan zaman Siti Nurbaya. Tapi kawin paksa masih saja dilakukan. Itulah yang bakal dialami Bank Danamon dan Bank PDFCI. Dua bank yang kini diambil alih pemerintah itu akan dikawinkan, alias dimerger. Mengapa? Tak tahulah. Yang pasti, kata seorang pejabat keuangan, "Karena keputusan merger itu sudah ditetapkan dalam kesepakatan bersama Dana Moneter Internasional (IMF)." Rencananya, perkawinan itu akan diresmikan secara hukum pada akhir Juli. Dua bulan kemudian, mereka sudah harus beroperasi sebagai bank tunggal.
Uniknya, peleburan PDFCI dengan Danamon tetap membuka peluang masuknya bank lain, yakni Bank Tiara. Dalam kesepakatan letter of intent yang diteken dua pekan lalu, Tiara akan dijual kepada sebuah bank asing. Tapi, jika tak laku, apa boleh buat, bank swasta yang juga diambil oper pemerintah ini juga ikut dilebur ke pasangan Danamon-PDFCI, menghasilkan satu perkawinan segi tiga.

Ruwet? Tak konsisten? Sudah biasa. Dalam kesepakatan yang diteken sebelumnya (pertengahan Maret lalu), malah dibuka peluang untuk menjual Danamon, PDFCI, dan Tiara sendiri-sendiri, tanpa harus dilebur lebih dulu. Belakangan, rencana ini diubah dengan alasan resmi, agaknya, karena tak banyak investor yang berminat membeli bank-bank secara ketengan.

Menurut seorang pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), merger kedua bank ini bakal menghasilkan bank kuat. Alasannya, keduanya akan saling melengkapi. Bank Danamon punya jaringan luas sehingga pintar menjala dana masyarakat. Sayangnya, alokasi kreditnya banyak yang disalurkan ke grup sendiri. Sebaliknya, Bank PDFCI cuma punya dua cabang. Tapi, bank papan tengah ini dikenal jago mengurusi kredit-kredit korporasi.

Jika melihat posisi keuangannya, kemampuan Danamon menjala dana masyarakat memang sulit dibantah. Ketika diambil alih pemerintah Agustus lalu, dana publik bank papan atas ini anjlok hingga Rp 3 triliun. Tapi, empat bulan kemudian, persisnya Desember lalu, posisinya melambung empat kali lipat menjadi Rp 12,5 triliun. Bahkan, pada Maret menanjak gila-gilaan menjadi Rp 19 triliun.

Tapi, kemampuan PDFCI dalam menangani kredit korporasi agaknya perlu juga dipertanyakan. Evaluasi BPPN terhadap bank korporasi ini menunjukkan tingkat kredit bermasalah di bank ini cukup mengkhawatirkan. Menurut data per Juni 1998, tingkat kredit bermasalah PDFCI telah mencapai 83 persen dari total kredit. Karena sebagian besar kredit bermasalah itu masuk dalam kategori macet, PDFCI memerlukan dana provisi sampai 70 persen total kredit.

Pertanyaannya, apakah prestasi ini memberi jaminan bahwa manajemen PDFCI bisa diandalkan untuk menyelesaikan kredit korporasi yang macet di Danamon? Tak ada bukti-bukti yang meyakinkan. Tapi, bagi pemerintah, agaknya tak ada pilihan lain. Soalnya, beban untuk menyehatkan bank-bank take-over ini memang tergolong besar.

Sejak April lalu, sudah ada 11 bank swasta yang diambil oper, baik kepemilikan maupun operasionalnya, oleh pemerintah. Ini tentu bukan hal yang gampang. Lebih cilaka lagi, ke-11 bank itu bukan bank yang unggul: kredit macetnya gede (di antaranya pinjaman untuk pemilik bank), dan beberapa di antaranya punya utang besar ke Bank Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah harus menyehatkan bank yang penyakitan seperti ini. Tapi, di sisi lain, ia juga harus menyelamatkan uang yang sudah disuntikkan ke bank-bank itu. Menurut seorang analis perbankan, 11 bank ini seharusnya dikawinkan satu sama lain sehingga menjadi 3-4 bank besar saja. Setelah sehat, barulah dijual.

M. Taufiqurohman, Agus Hidayat