Tujuh kandidat sudah siap menghadapi pemilihan umum Presiden Aljazair. Inilah negara yang terakhir bersentuhan dengan pemerintahan sipil pada 1965. Sebenarnya ada 48 orang yang melamar maju ke pemilihan presiden pada 15 April nanti, tapi hanya 11 kandidat yang memperoleh tanda tangan dari 75 ribu rakyat Aljazair dan dukungan politik sebagaimana persyaratan yang digariskan konstitusi.

Dewan Konstitusi Aljazair memangkas daftar kandidat dengan mengeluarkan empat dari 11 kandidat itu. Presiden Liamine Zeroual, seorang pensiunan jenderal, mempercepat penyelenggaraan pemilu dengan mengundurkan diri 18 bulan sebelum masa pemerintahannya berakhir. Masa kepresidenan Zeroual seharusnya berakhir pada Oktober tahun 2000.

Abdelaziz Bouteflika, yang pernah menjadi menteri luar negeri pada 1970-an di bawah pemerintahan Houari Bumidene, diduga berpeluang memenangi pemilihan. Tapi Bouteflika disinyalir memiliki hubungan dengan militer. Ia mendapat dukungan dari Front Pembebasan Nasional dan Gerakan Islam Nahdal. Ia dicap oleh lawan politiknya dan pers sebagai kandidat pemerintah.

Dua kandidat lain adalah bekas perdana menteri Hamrouche serta Ibrahimi, bekas menteri yang, disebut pers, menikmati dukungan dari partai Islam yang dibubarkan Front Penyelamat Islam. "Adalah sebuah keharusan untuk memperbaiki liberalisasi sipil dan mengukuhkan sistem keadilan," ujar Hamrouche. Kandidat lain yang akan memperoleh suara dari pemilih Islam adalah bekas menteri luar negeri Ahmed Taleb.

Sejak Aljazair merdeka dari Prancis, militer merupakan sumber kekuasaan di negara-negara Afrika Utara. Dari 1992 hingga 1995, militer secara langsung memerintah Aljazair, yang menjerumuskan Aljazair ke situasi yang sangat kacau. Dalam pemilu ini, muncul kekhawatiran bahwa militer akan kembali campur tangan. Tapi, dalam sebuah tulisan di surat kabar, militer Aljazair menyatakan tak akan campur tangan dalam pemilu kecuali untuk menjaga keamanan dan kemurnian proses pemilu. Untuk itu, para petinggi militer kembali memberikan jaminan kepada Presiden Liamine Zeroual bahwa militer tak akan campur tangan. Pemilu ini akan menjadi pemilihan presiden kedua secara multipartai. Kampanye secara resmi akan dimulai pada Selasa pekan ini.

Pada 1992, lebih dari 75 ribu rakyat Aljazair terbunuh dalam kekerasan dan kekacauan. Ini dipicu oleh keputusan militer yang mengingkari pemilihan yang diduga akan dimenangi oleh Front Penyelamat Islam. Pada 1997, aparat keamanan menyebutkan, setidaknya terdapat serangan enam bom mobil dalam sehari, yang kemudian dibalas militer dengan pembunuhan terhadap kelompok Islam garis keras. Pemerintah menyatakan 21 orang mati dan 30 orang luka parah. Jalan dipenuhi tubuh berdarah yang bergelimpangan.

Beni-Slimane, sebuah desa di selatan Aljir, diserang oleh gerombolan tak dikenal, yang membunuh 36 penduduk. Beberapa penduduk bahkan dipenggal lehernya. Pada saat lain, sebuah bom mobil meledak di sebuah pasar di selatan Aljir dan membunuh 12 orang. Satu jam sebelumnya, militer membunuh selusin muslim garis keras di distrik kuno Kasbah.

Pemerintah akhirnya mengubah konstitusi yang melarang partai yang berdasar keagamaan—untuk menghindari pertumpahan darah lebih jauh. Tampaknya, ada tanda-tanda bahwa harapan akan muncul dari pemilihan presiden kali ini. Apalagi Front Penyelamat Islam tidak lagi menyerukan pemboikotan pemilu seperti yang dilakukannya dulu.

Berbeda dengan beberapa negara lain di Afrika, pemerintah Aljazair menolak seruan Amerika agar mengizinkan pengamat internasional memonitor pemilihan presiden. Seruan Amerika ini agak terlambat. Sebab, Amerika dan Barat pada umumnya hanya berdiam diri ketika militer Aljazair mengingkari kemenangan Front Penyelamat Islam dalam pemilihan umum yang demokratis pada 1992.

R. Fadjri
(sumber: Associated, Press)