Onghokham
Sejarawan

Gagasan "dwifungsi ABRI" berangkat dari kenyataan sejarah Indonesia, tapi juga, menurut hemat saya, mendapatkan pengaruh dari Jepang zaman Meiji dan Jepang zaman Showa (1870-1945). Pengaruh itu datang melalui tentara pendudukan Jepang di Indonesia pada 1942-1945. Tentara pendudukan ini, yang melatih banyak pemuda Indonesia dalam keterampilan militer, tentulah tentara yang secara 100 persen menghayati ideologi "dwifungsi" Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang, sebelum keruntuhannya pada l945.

Embrio tentara Indonesia bermula dari pertemuan itu. Bentuknya adalah para pemuda yang bergabung dalam Peta (Pembela Tanah Air). Banyak perwira Republik Indonesia pada awalnya berasal dari Peta, termasuk Jenderal Soeharto, mantan presiden.

Ide-ide militer Jepang bertaut dengan fasisme. Fasisme Jepang berlainan dengan fasisme Italia atau nazisme Jerman. Di Italia, partai fasis dan diktator Mussolini memegang peran yang dominan, bukan tentara profesional. Juga demikian halnya di Jerman pada masa Nazi. Partai dan Fuhrer-lah yang dominan, sedangkan tentara Jerman dibawahkannya. Di Jepang, sejak sekitar 1930, menjelang Perang Dunia II (1942-1945), tentara adalah unsur politik dominan. Tentara Jepang kemudian menduduki daerah-daerah yang ditaklukkan, misalnya Manchuria, bagian-bagian dari Cina, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

"Dwifungsi" Angkatan Bersenjata Jepang juga berhubungan dengan sumber-sumber kekayaan di masa Meiji. Tentara berhubungan erat dengan kalangan industriwan, dan juga politisi, yang dalam zaman tersebut membangun perekonomian industrial. Hubungan itu, di Jepang, tidak memberikan kekayaan pribadi bagi para perwira militer. Tapi tetap "dwifungsi" angkatan bersenjata itu melindungi sistem jalin-menjalin antara dunia bisnis dan dunia kekuasaan politik dan militer, yang kemudian masih berbekas dalam masa kebangkitan ekonomi Jepang setelah perang.

Bagaimana dengan "dwifungsi" Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? ABRI sebagai suatu lembaga ketentaraan tidak dapat lepas, apa pun kemauannya dan teorinya sendiri, dari masalah-masalah serupa yang dimiliki lembaga-lembaga militer sejenis yang dibicarakan tadi. Manusia adalah manusia.

Bagaimanapun, posisi ABRI yang dominan dalam masyarakat pernah sangat didukung, khususnya di kalangan golongan menengah, terutama di kalangan berbagai golongan minoritas, baik agama maupun ras. Konfirmasi kedudukan ABRI adalah pada 1959. Itu tahun awal Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno, yang ditandai dengan kembalinya Indonesia ke UUD 1945. Salah suatu tugas penting ABRI adalah menjaga kesatuan Indonesia, yang ketika itu menghadapi pemberontakan PRRI di Sumatra Barat, Permesta di Sulawesi Utara, serta Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Pada 1965, "dwifungsi" ABRI semakin kukuh, dalam menghadapi ancaman komunis.

Tapi, dalam masa yang tanpa perang, "dwifungsi" telah menyebabkan ABRI makin tampak sebagai salah suatu fokus terpenting sebagai kekuatan politik. Di mana ada pusat kekuatan politik, di sana pasti ada gejolak politik paling seru.

Dalam hal ABRI, menjadi fokus politik yang amat penting, pasti ada perwira-perwira yang mempunyai ambisi atau keyakinan politik yang hendak tampil. Lembaga ABRI secara tidak langsung menjadi tempat persaingan politik, sebagaimana parlemen di Eropa atau Kongres di Amerika Serikat. Tentu saja, bedanya, arena perpolitikan di ABRI tertutup bagi yang mereka tidak ada di dalamnya, kecuali ada perwira populis, yang menyertakan rakyat ke dalam persaingan itu.

Berlainan juga dengan permainan politik di lembaga seperti parlemen, politik di Angkatan Bersenjata adalah persaingan antara pasukan bersenjata, dan tidak ada , hukum, bahkan yang mengaturnya. Dalam sejarah ABRI, terjadi berbagai macam pemberontakan, usaha kudeta, gerak politik dari perwira-perwira, serta perpecahan antara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, umpamanya pada zaman Presiden Soekarno. Selain itu, ada pengaruh divisi-divisi seperti Divisi Siliwangi atau Diponegoro, juga naik turunnya posisi pasukan elite seperti Kopassus. Ini adalah bagian dari politik ABRI, walaupun statemen resmi menyatakan bukan. Dan bila ada pengaruh dari luar, itu juga karena posisi sentral ABRI dalam politik Indonesia. Dalam posisi itu, mau tak mau berbagai politisi dan kekuatan politik pasti bermain di dalam ABRI.

Pada 1966 dan sesudahnya, penghancuran terhadap PKI terlaksana dengan sukses. Dalam waktu yang sangat singkat, sebuah partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan RRC bisa dibasmi. Apalagi kini komunisme bangkrut di seluruh dunia, sehingga tidak merupakan ancaman apa pun.

Namun sukses menghadapi PKI telah menjadikan ABRI, khususnya Angkatan Darat, terlalu percaya diri, terutama dalam metode penindasannya. Metode eliminasi komunis ini lalu dipakai juga dalam menjaga "kesatuan dan persatuan" di pelbagai daerah. ABRI lupa bahwa pada zaman Presiden Soekarno, hal itu artinya perdamaian dengan para "pemberontak", terutama PRRI dan Permesta, dicapai dengan cara amnesti dan kompromi. Tapi metode ABRI seperti yang dilaksanakan di Timor Timur, Aceh, dan Irian, dan mungkin daerah-daerah lain, tidak cukup menggunakan kompromi dan perundingan. Bahkan, dibandingkan dengan itu?misalnya di Aceh, sehingga Jenderal Wiranto, harus , minta maaf kepada masyarakat?metode tentara pendudukan Jepang (1942-1945) masih dapat dikatakan lunak.

Metode ABRI pada 1965-1966, ataupun yang dipakai di Aceh dan di tempat lain, sudah bukan zamannya lagi. Indonesia, baik secara sosial dan ekonomi maupun politik, telah menjadi lebih kompleks. Kini sebenarnya masih ada sisa modal ABRI untuk memperbaiki diri, biarpun kepercayaan sudah sangat menipis dengan timbulnya kerusuhan di mana-mana dan kegagalan menjaga ketenteraman, khususnya di Ibu Kota. Selain itu, kini muncul suatu golongan menengah dengan niat dan program reformasi.Yang diperlukan adalah sebuah pemilu jujur dan adil sebagai roda politik. Juga kebebasan informasi dan suatu sistem hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik masyarakat?bukan bersandar pada kekuasaan dan uang. Masa depan "dwifungsi" ABRI perlu dilihat dari perkembangan keperluan untuk tumbuhnya lembaga-lembaga itu.