MENJELANG penutupan 38 bank swasta 13 Maret lalu, selain nama-nama bank yang akan ditutup ramai dibicarakan, juga diisukan beberapa orang yang, entah mengapa, justru berencana membeli bank bobrok. Rencana itu misalnya berasal dari Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) yang mengincar Bank Sewu. Bahwa GKBI serius, terbukti dari niat menyuntikkan dana lebih dari Rp 100 miliar agar Bank Sewu langsung melompat ke kategori A (CAR lebih dari 4 persen). Mujur masih bisa diraih, Noorbasha Djunaid, Ketua GKBI, belakangan mengurungkan niatnya membeli bank milik keluarga Angkosubroto yang banyak bergerak di bidang properti itu. Di zaman sulit seperti sekarang, berurusan dengan sektor properti samalah dengan mengundang bencana.

Namun, pupuskah niat GKBI membeli bank? Ternyata tidak. Noorbasha masih memimpikan GKBI punya bank, dan kini sedang mengincar dua bank. Secara eksplisit, namanya tidak diungkapkan, tapi bos GKBI itu menjelaskan alasan di balik manuver perburuan tersebut. "Selama ini, koperasi kesulitan mendapat kredit dari bank karena bank kurang memahami koperasi," kata Noorbasha yang menggantikan ayahnya memimpin GKBI sejak 1990 itu.

Ekspansi GKBI ke bisnis perbankan erat kaitannya dengan prinsip Noorbasha dalam menjalankan koperasi. Menurut lelaki kelahiran Pekalongan 58 tahun lalu itu, koperasi harus dijalankan dengan cara-cara bisnis. "Koperasi itu harus bebas dari muatan politik, ras, dan agama," katanya menjelaskan. Untuk itu, GKBI sejak berdiri pada 1948 memilih untuk menjaga jarak dengan kancah politik. "Pokoknya, koperasi itu intinya adalah pengusaha."

Sikap GKBI sudah menampakkan buahnya saat ini. Dengan nilai aset lebih dari Rp 600 miliar, GKBI bisa disejajarkan dengan sederet konglomerat Indonesia lapis kedua. Bahkan, di saat perekonomian terpuruk, GKBI mampu membukukan keuntungan Rp 31 miliar dengan total hasil penjualan hampir Rp 850 miliar.

Sebuah catatan sukses?. Barangkali, juga tidak. Soalnya, iklim usaha memang sedang memihak bisnis tekstil. Berbeda dengan usaha lain yang terpukul krisis, industri tekstil justru mendapat berkah dari kenaikan harga dolar. Nilai dan permintaan ekspor terus meningkat, bukan hanya bagi GKBI tapi juga pemilik pabrik tekstil yang lain. Itu sebabnya, GKBI tak perlu resep khusus untuk mengeruk penjualan sebanyak itu.

Kisah bisnis GKBI bermula dari PT GKBI Investment tahun 1962, sebuah perusahaan yang khusus menangani urusan investasi anggota GKBI. Dengan wadah perseroan, GKBI lebih leluasa melakukan investasi dan kerja sama dengan badan bisnis lainnya. Langkah awalnya adalah membentuk perusahaan tekstil, PT Primissima, di Yogyakarta pada 1970, yang merupakan kerja sama GKBI dengan pemerintah.

Pelan-pelan, bisnis GKBI merangkak naik. "Di dunia bisnis itu intinya kepercayaan," kata Noorbasha. Namun citra pengusaha yang bonafide tidak jatuh dari langit. GKBI harus lebih dulu meningkatkan kinerja usahanya. Pihak bank tentu mempertimbangkan kredibilitas pengusaha sebelum memberi pinjaman ke koperasi. Wisma GKBI, di Semanggi, Jakarta, yang merupakan hasil usaha patungan GKBI dengan Mulia Group, merupakan salah satu petunjuk keberhasilan GKBI.

Tentu saja, dalam dunia bisnis ada jatuh bangun. GKBI tidak terkecuali, bahkan pernah keserimpet beberapa kali. Pada 1985, GKBI merugi Rp 19 miliar, plus cicilan utang yang mencapai Rp 47 miliar. Untuk menutup utang tersebut, Gedung GKBI nyaris dijual seharga Rp 7,5 miliar. Namun pemerintah muncul sebagai juru selamat dan mengucurkan dana Rp 12 miliar sehingga GKBI tidak gulung tikar.

Koperasi batik ini juga pernah harus berbenturan kepentingan dengan bisnis Keluarga Cendana. Waktu itu, GKBI terpilih sebagai pengelola PT Kanindotex, yang semula amburadul. Setelah GKBI masuk pada September 1994, perusahaan garmen yang sebelumnya milik Robby Tjahjadi itu berhasil untung hampir Rp 20 miliar, akhir 1994. Kemudian, datanglah Bambang Trihatmodjo yang berniat mencaplok Kanindotex. Daripada ribut, GKBI memilih mundur.

Di kalangan koperasi, GKBI tampak menonjol. Sampai kini tak ada koperasi yang skala bisnisnya sebesar GKBI. Noorbasha sendiri prihatin dengan wajah koperasi Indonesia yang compang-camping. "Semua itu gara-gara kebijakan ekonomi Orde Baru," katanya. Pemerintah terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi—dengan target setinggi 8 persen—sehingga upaya pemerataan jauh tertinggal.

Dalam pandangannya, pemerataan bukan harus dilakukan dengan memberikan kredit murah, tapi dengan proses perpajakan dan undang-undang, seperti Undang-Undang Antimonopoli dan Undang-Undang Antitrust. Adapun kebijakan yang seolah-olah berpihak pada pengusaha kecil dan menengah justru menyebabkan koperasi jadi sasaran empuk bagi berbagai kepentingan politik. "Koperasi dianggap sebagai syarat politik yang sakral," katanya

Sebagai badan usaha, catatan GKBI mungkin tergolong lumayan. Di masa sulit seperti sekarang, pabriknya tetap bisa berproduksi. Tapi dari segi lain, misalnya, pemberdayaan koperasi secara umum, peran GKBI mestinya masih bisa digenjot.

Bina Bektiati, Taufiqurrahman, Wenseslaus Manggut