Orang Madura bagai hidup dalam gua. Gelap-gulita. Listrik seolah-olah belum ditemukan di pulau itu. Penduduk, yang sudah didera krisis ekonomi, terpaksa ''membeli terang" dengan merogoh kocek lebih dalam. Ekonomi kembali ke zaman antre. Ya, antre beli lampu petromaks, lampu teplok, lilin, minyak tanah, sampai arang bahan bakar setrika. Malam hari, selepas waktu salat isya, denyut kehidupan seolah-olah berhenti. Toko-toko tutup. Tak ada nyala lampu listrik. Televisi, radio, tape, dan barang elektronik lainnya terpaksa menganggur.

Begitulah kehidupan Madura setelah jaringan kabel bawah laut, yang memasok listrik ke seluruh pulau, jebol diterjang jangkar kapal MV Kota Indah. Minggu dua pekan lalu, kapal berbendera Singapura ini melego jangkar di daerah terlarang, perairan Gresik-Surabaya, tempat kabel listrik berkapasitas 73 megawatt milik PLN ditanam. Akibatnya, suplai listrik terhenti total. Perbaikan jaringan kabel, paling tidak, butuh delapan bulan. Untuk sementara, PLN memindahkan diesel terapung berkapasitas 10 MW dari Kalimantan. Selain itu, 20 unit pembangkit darurat berdaya 5 MW segera diaktifkan guna memasok listrik untuk instansi penting seperti rumah sakit dan perusahaan daerah air minum (PDAM). Tapi harap sabar. ''Yang darurat ini pun butuh dua bulan," kata Adhi Satriya, Direktur Utama PLN.

Selama menunggu perbaikan, para pelaku bisnis di Madura harus berakrobat mengelola pengeluaran. Tak sedikit ongkos yang dibutuhkan untuk mengaktifkan peralatan seperti komputer, mesin faksimile, atau fotokopi. Sewa generator, misalnya, sekitar Rp 100 ribu per hari, di luar biaya pembelian solar. Sudah tentu, kelangsungan bisnis yang mengandalkan tenaga listrik jadi seperti telur di ujung tanduk. Untuk jasa fotokopi atau cuci cetak film, misalnya, mau tak mau generator jadi alat yang tak bisa dihindarkan. Generator berkapasitas 7.500 watt di pasaran berharga sekitar Rp 7 juta. Memang, tersedia pilihan yaitu menyewa generator. Tapi, di tengah suasana krisis, kedua pilihan ini terasa sangat mahal. Toko Panca Film, sebagai contoh, memilih menunggu listrik PLN pulih. ''Untuk sementara, layanan cuci-cetak disetop. Kami hanya melayani penjualan film," kata Suhari, karyawan Panca.

Para ibu rumah tangga lebih rumit menambal biaya belanja yang membengkak. Untuk menerangi ruang tamu, kamar, dan dapur, paling sedikit harus disiapkan Rp 20.000. Betapa tidak, lampu teplok kecil harganya melonjak dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.500, yang ukuran besar harganya dua kali lipat. Minyak tanah pun melambung dari Rp 400 menjadi Rp 1.000 tiap liter. ''Itu pun dibatasi. Tiap orang hanya boleh beli sepuluh liter," kata Wahyuni, istri pegawai kantor Pemerintah Daerah Bangkalan.

Ada lagi yang sangat mengganggu penduduk, yakni pasokan air bersih. Seiring dengan terhentinya aliran listrik, arus air produksi PDAM juga terhambat. Sebagai alternatif, penduduk menggunakan air tanah. Sayang, kualitas air tanah di Madura kurang bagus—berlumpur, asin, dan amis—sehingga tak layak diminum. ''Paling-paling hanya untuk mandi dan cuci. Itu pun harus disaring dengan kain," kata Wahyuni. Untuk kebutuhan minum, penduduk terpaksa membeli air mineral, yang tiap galon berharga Rp 8.000.

Syukurlah, cerita di pedesaan tidak terlalu buruk. Penduduk tak terlalu kaget dengan mandeknya aliran listrik. Maklumlah, listrik baru merambah Madura awal 1990. Malahan, untuk kawasan pedesaan, listrik baru masuk sekitar dua tahun lalu. Peralatan nonlistrik seperti mesin diesel, setrika arang, dan lampu teplok masih tersimpan. ''Untung, durung dirombeng," kata Mahadi, penduduk Desa Bilatorah, Kecamatan Lenteng, Sumenep. Dua tahun lalu, sebelum listrik masuk Bilatorah, penduduk menggunakan kincir air dari air terjun untuk membangkitkan tenaga listrik.

Kini, saat PLN tak bisa diandalkan, kincir air akan dioperasikan kembali. Memang, dayanya tidak terlalu besar. Tapi penduduk Bilatorah dan banyak desa lainnya juga tidak terganggu, seperti tercermin dalam komentar santai Mahadi, ''Ndak pa-pa tada' lampu, sik bada mbulan." Masih ada bulan yang menggantikan lampu.

Lepas dari sikap pasrah Mahadi, menurut Tini Hadad, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, masyarakat punya hak menuntut PLN (class action), yang lalai membuat sistem pengaman yang dapat diandalkan. Untuk awalan, sebaiknya tiap keluarga atau perusahaan membuat daftar kerugian tiap hari, dikalikan jumlah hari listrik padam. ''Kemudian secara bersama menggugat PLN," kata Tini kepada Setiyardi dari TEMPO. Akankah PLN berkilah: bukankah sudah ada cahaya terang dari bulan?

Mardiyah Chamim (Jakarta), Jalil Hakim (Madura)