BESARNYA gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI merupakan determinasi kestabilan politik. Ada korelasi signifikan antara besarnya gaji dan minat profesi, dan kecenderungan perilaku PNS dan ABRl di bidang politik. Semakin besar gaji PNS dan ABRI, semakin besar harapan kita memperoleh pelayanan prima, pengamanan, serta jaminan netralitas aktivitas mereka di bidang politik. Pada gilirannya, posisi ini akan membawa organisasi birokratis PNS dan ABRI kembali bercitra teratur dan berfungsi positif. Dengan gaji yang besarnya memadai, diikuti dengan ethics code of conduct yang tegas dan lugas, gampang dipahami bila proses pengendalian reward dan punishment oleh pimpinan eksekutif akan semakin mudah dilaksanakan.

Gaji yang besarnya memadai, adanya ethics code of conduct yang efektif, serta adanya sanksi hukum yang tegas dan cepat dalam pola netral politik akan menciptakan PNS dan ABRI yang bersih dan berwibawa. Alokasi dana APBN yang besar bagi peningkatan kesejahteraan PNS dan ABRI, yang secara politis dituntut netral, merupakan kebijakan yang tepat guna, sementara tingkat kualitas pelayanan publik terus dituntut agar lebih baik. Kerangka berpikir seperti inilah yang telah lama dianut oleh negara-negara maju. Pemerintahan di negara-negara besar tidak akan pernah berani mengambil risiko untuk tidak merumuskan imbalan kesejahteraan terbaik bagi pegawai negeri dan militer negara mereka. Peningkatan kesejahteraan PNS dan ABRI merupakan kata kunci bagi penyelenggaraan negara yang "toto tentrem kerta raharja".

Ditinjau dari aspek ekonomi, penghasilan PNS dan ABRI memang harus besar. Pada kondisi Indonesia sekarang ini, hanya sektor pemerintahlah yang dapat menjadi agen penggerak perekonomian masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di seluruh pelosok tanah air, tempat bagian terbesar PNS dan ABRI telah berada di sana beserta keluarganya. Sesungguhnyalah mereka sangat berpotensi untuk menjadi cikal bakal dan pelopor perkembangan ekonomi rakyat di pedesaan.

Gaji yang layak bagi PNS dan ABRI bisa menjadi pelopor penggerak perekonomian masyarakat tanpa tendensi politik. Dibandingkan dengan penerimaan mereka sekarang ini, upaya meletakkan pada posisi yang semestinya paling kurang haruslah 10 kali dari yang diterima sekarang ini. Dengan jumlah yang memadai, PNS dan ABRI dapat hidup secara layak dan tenang. Biaya konsumsi yang mereka keluarkan secara rutin di seluruh daerah selama 30 hari akan menghidupkan kembali usaha-usaha nonformal yang pada saat ini sudah mulai mati satu-satu karena daya beli masyarakat sudah sangat lemah, misalnya pedagang bakso, roti gerobak, maupun jajanan pasar lainnya.

Apabila benar gaji PNS dan ABRl ini dialokasikan secara lebih serius dengan logika di atas, dapat dibayangkan betapa daya beli masyarakat meningkat secara kontinu dan merata di seluruh pelosok dalam tempo yang bisa diperhitungkan. Pertumbuhan ekonomi rakyat akan mulai merangkak naik, pedagang-pedagang kecil mulai hidup lagi, industri rakyat terus berkembang dan mampu menambah tenaga kerja. Pada gilirannya, mereka akan butuh bank untuk kegiatan menabung maupun investasi mereka. Bank-bank akan mulai bergairah bangkit karena jelas bahwa "darah" bank adalah nasabah. Apabila daya simpan masyarakat baik, kondisi bank akan juga sehat. Dengan kondisi bank yang sehat, tentu lembaga perbankan akan dapat memberi dukungan finansial lebih besar kepada sektor riil lainnya.

Untuk memperbaiki gaji PNS dan ABRI, pengalokasian dana APBN perlu ditinjau kembali. Pengeluaran untuk pembangunan proyek fisik sebaiknya ditiadakan dan dana pembangunan dapat digeser untuk pengeluaran gaji PNS dan ABRI. Sementara itu, pembangunan proyek-proyek fisik idealnya dibiayai dan dikerjakan oleh konsorsium lembaga perbankan yang sehat, dengan pertimbangan biaya dan manfaat yang lebih profesional. Di lain pihak, apabila sangat diperlukan, dana APBN untuk proyek-proyek penting dapat dikeluarkan untuk sebatas penyertaan modal pemerintah (PMP) pada lembaga perbankan. Jadi, pada pola ini, industri perbankan memang harus sehat. Namun sehat di sini dalam arti mempunyai nasabah yang punya daya simpan baik. Artinya, ada faktor kondusif meningkatnya tabungan masyarakat secara berkelanjutan dan tenang.

Berbeda halnya dengan rencana rekapitalisasi perbankan yang sedang diributkan dewasa ini. Rekapitalisasi perbankan harus dimulai dari rekapitalisasi nasabah. Rekapitalisasi yang paling merata saat ini hanyalah melalui penyaluran gaji PNS dan ABRI di seluruh pelosok Tanah Air, dan itu proporsional dengan beratnya beban tugas mereka sebagai penyelenggara administrasi negara yang netral, serta pemelihara pertahanan dan keamanan bangsa.

Bambang Nugroho

Jakarta Selatan