FREEPORT telah jadi nama yang kontroversial. Sebagian karena salah paham umum. Sebagian lagi karena memang ada yang belum lurus dalam hubungan antara Republik Indonesia dan perusahaan pertambangan itu.

Salah paham umum berasal dari sikap syak umumnya orang Indonesia kepada sebuah perusahaan asing yang punya investasi raksasa dan dengan hasil yang raksasa pula. Apalagi di bidang pertambangan. Orang Indonesia sudah terbiasa menganggap kekayaan alam adalah milik publik, bukan milik partikelir. Maka, Freeport, yang menambang kandungan tembaga dan emas di Irian, dan dengan gegap gempita mengubah lingkungan yang asli menjadi enklave yang mewah dan terpisah, jangan berharap untuk diterima begitu saja.

Apalagi sejarah Freeport adalah sejarah Orde Baru. Dan dalam perkembangannya, sejarah Orde Baru juga sejarah patgulipat antara swasta dan Presiden Soeharto, anak-anaknya, dan para pejabatnya.

Seandainya sejak dulu PT Freeport Indonesia memperhatikan pentingnya informasi yang cukup terbuka tentang dirinya, salah paham itu bisa dikurangi. Tetapi Freeport tak melakukan itu. Tentu ini ada kaitannya dengan banyaknya hal yang tak transparan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dan dengan segala rencana jangka panjang (sampai 2041), para pengusaha dari New Orleans itu pandangannya pendek: tak jauh dari kaki penguasa Orde Baru.

Perundingan antara pihak investor Amerika dan pucuk atas pemerintahan dilakukan dengan cara ''entre-nous", antara-kita-kita-saja. Hubungan antara ketua dewan komisarisnya, James Moffet, dan Keluarga Cendana sudah jadi cerita bisik elite Jakarta. Maka wajar, ketika Soeharto mundur, apa yang selama ini samar-samar dicoba diungkit agar terang benderang. Moffett pernah dipanggil Kejaksaan Agung pada November 1998. Bagaimana hasilnya, umum belum tahu. Dan sebelum dilakukan investigasi yang tuntas untuk mengecek sejauh mana patgulipat pernah terjadi, Freeport jangan berharap akan dapat sertifikat kebersihan.

Buktinya, ketika pekan lalu diberitakan bahwa Presiden Habibie memberi izin peningkatan kapasitas produksi Freeport menjadi 300.000 ton per hari?atau dari 210 K ke 300 K?publik mencium bau. Koran memberitakan bahwa Menteri Pertambangan Kuntoro tidak setuju. Orang bertanya, apa gerangan permainan kali ini.

Sebetulnya, sejauh ini tak ada sesuatu yang dramatis (lihat hal. 73). Memang ada rencana Freeport meningkatkan produksi, tapi itu sudah disetujui pemerintah Indonesia pada Desember 1997. Menteri Kuntoro tidak menentang keputusan apa pun, karena memang tak ada keputusan. Namun tidak seluruhnya perkara beres sudah.

Selama ini rata-rata royalti yang diterima Indonesia untuk tembaga 1,5 persen sampai 3,5 persen, dan untuk emas 1 persen. Atau kasarnya 2 persen sampai 3 persen. Ada 1 persen yang dialokasikan untuk suku-suku Irian di sekitar tambang. Kini pihak Indonesia menghendaki royalti dinaikkan hingga 7 persen, dan buat orang Irian 2 persen. Pemerintah juga meminta agar masalah lingkungan lebih diperhatikan. Pihak Freeport belum mengadakan negosiasi lagi. Moffet sudah langsung mengetuk pintu Habibie?seakan-akan kebiasaan lama akan berulang, dan yang transparan dibiarkan tak transparan. Pelajaran dari ini hanya satu: salah paham akan lebih sering terjadi jika Freeport tak mengubah pendekatan.