Ternyata kita tak semiskin yang kita duga. Laporan terbaru yang dipublikasikan Bank Dunia pekan lalu menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang dimiskinkan oleh krisis moneter ternyata "cuma" 14 persen dari total penduduk. Perkiraan itu jauh lebih rendah ketimbang hasil penelitian yang ada selama ini. Pemerintah Indonesia, misalnya, mengaku jumlah penduduk miskin mencapai 39 persen dari total populasi. Bahkan Organisasi Buruh Sedunia mematok angka 48 persen.

La, kok bisa beda? Menurut Martin Panggabean, ekonom dari Lippo Securities, perbedaan ini semata-mata karena metodologi penelitian. Bank Dunia, katanya, banyak memakai pertanyaan kualitatif. Misalnya, ada pertanyaan, apakah konsumsi beras naik, turun, atau tetap. Karena sebagian besar responden menjawab "tetap", Bank Dunia menyimpulkan "tak terjadi krisis". Padahal, boleh jadi pembelian beras itu tak lagi memakai duit gaji seperti dulu, melainkan dengan menggunakan uang hasil penjualan simpanan aset. Jadi, mereka bisa bertahan makan dengan merongrong simpanan.

Barangkali karena pertanyaan yang kualitatif itulah, dari segi kesimpulan studi Bank Dunia tampaknya tak rasional. Soalnya, pada 1996, Bank Dunia sudah menyebut bahwa jumlah penduduk miskin kita sudah 14 persen. Lo, kok sekarang setelah krisis masih tetap. "Ini kan tidak masuk akal?" kata Adrian Panggabean, ekonom UI yang kini bekerja untuk United Nations for Development Program.

Adrian melihat bahwa hasil penilitian itu memang bisa digunakan sebagai alat politik. Ini bisa dipakai sebagai pembenaran bahwa resep IMF dalam penyehatan perekonomian Indonesia cukup berhasil. Atau, sebagai alat untuk menekan bantuan yang harus dikeluarkan Bank Dunia. Menurut Adrian, Bank Dunia selama ini bertanggung jawab memasok bantuan untuk Jaring Pengaman Sosial, yang jumlahnya sangat tergantung jumlah orang miskin. Kalau jumlah penduduk miskin menyusut, mestinya bantuannya akan makin kecil.

Agaknya memang sulit dibantah, terlepas dari perbedaan metodologi, hasil penelitian Bank Dunia tampaknya akan dapat mempengaruhi persepsi negara-negara donor. Kalau sudah tak terlalu miskin, mestinya tak perlu bantuan terlalu banyak.

Kalau studi Bank Dunia yang dipakai, bisa-bisa Indonesia tak akan menggaet kredit lunak. Soalnya, semakin miskin suatu negara, makin besar kesempatannya mendapat kredit dengan syarat bunga rendah dan jangka panjang.