ANGUNAN rumah toko di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, itu dulunya adalah sebuah show room mobil. Sehari-hari belasan mobil berjejer-jejer menunggu pembeli. Kini gedung berlantai tiga itu telah menjelma menjadi markas sebuah partai. Bersahaja tapi rapi. Selepas pintu masuk, para tamu akan bertemu dengan ruang tunggu yang terpisah dua: sebelah kiri untuk tamu laki-laki, sebelah kanan untuk tamu perempuan. Dua carik pengumuman menegaskan pemisahan itu, "Ruang Tamu Laki-laki" dan "Ruang Tamu Perempuan" tertempel di dinding ruang masing-masing.

Para pengurus partai hilir-mudik dengan gerak yang santun. Perjumpaan atau perpisahan di antara mereka selalu disertai ucapan salam. Juga jabat tangan yang karib, dengan senyuman. Para perempuan menggunakan jilbab yang rapi. Para lelaki berhem lengan panjang?tanpa digulung. Jangan berharap ada asap rokok mengepul di kantor itu. Bukan karena banyak ruang yang berpendingin udara, tapi kebiasaan merokok adalah sesuatu yang langka atau bahkan sangat dihindari di kalangan pengurus partai ini.

Itulah kehidupan sehari-hari kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan. Sebuah partai yang hanya lima bulan setelah dideklarasikan 9 Agustus tahun lalu, kini telah merambah ke 23 provinsi di Indonesia. Bulan ini saja, dua cabang lagi menyusul diresmikan, Irianjaya dan Sulewesi Tengah. Di tingkat kabupaten, telah terbentuk 200 dewan pimpinan daerah dan di kecamatan telah ada 1.000 lebih pengurus ranting. "Yang belum ada pengurusnya hanya Kalimantan Tengah dan Timor Timur," kata Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc., Presiden Partai Keadilan.

Kehadiran Partai Keadilan dalam kancah politik (Islam) Indonesia adalah sebuah fenomena yang mencengangkan. Partai ini tidak punya akar historis seperti Partai Bulan Bintang, yang sering disebut-sebut bertalian dengan Masyumi. Juga tidak memiliki kaitan dengan ormas Islam seperti hubungan yang terjalin antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama.

Partai Keadilan adalah sebuah partai yang sama sekali baru. Ia didirikan oleh anak-anak muda?umumnya berusia di bawah 40 tahun?dan dibangun dari sebuah kegiatan dakwah yang intens di kampus-kampus. Nur Mahmudi Isma'il, misalnya, adalah aktivis dakwah Islam di Institut Pertanian Bogor. Pengurus partai lainnya berasal dari universitas kenamaan seperti Universitas Indonesia, ITB, atau IKIP Jakarta. Kecepatan pembentukan jaringan partai terjadi karena telah terbentuk hampir selama 20 tahun.

Dua puluh tahun? Kegiatan dakwah kampus memang dimulai pada awal era 1980. Revolusi Islam Iran oleh Khomeini pada 1979 telah memberikan salah satu inspirasi bagi anak-anak muda kampus tentang betapa pentingnya mengembangkan dakwah Islam yang lebih "radikal". Sebuah dakwah yang mengembangkan tidak saja bagaimana orang harus saleh secara individual, tapi juga bagaimana menjadikan Islam sebagai sebuah tatanan, baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Pendek kata, Islam juga bicara soal kenegaraan. "Secara bersamaan gairah ini bertemu dengan pemikiran Islam yang datang dari luar seperti Ali Shariati dari Iran atau Hasan Al Banna dari Mesir, yang kehadirannya dijembatani oleh maraknya penerbitan Islam seperti Mizan di Bandung," kata pengamat politik Universitas Indonesia, Eep Saefulloh Fatah. Selain itu, kebijakan pemerintah yang memandulkan aktivitas politik mahasiswa melalui program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan juga menjadi faktor pendorong maraknya dakwah kampus.

"Saat itu kami tak bisa berdakwah sebagaimana ditempuh rekan-rekan di HMI dan PMII," kata Al Muzammil Yusuf, salah seorang pengurus partai. Dua organisasi ekstra itu memang tak boleh hadir di dalam kampus. Toh, dalam perkembangan selanjutnya, sebagian aktivitas dakwah itu kemudian menemukan bentuknya yang baku: intens, tertutup, dan berkembang dengan pesat berdasarkan sistem sel yang disiplin. Dan yang paling penting, mereka menghindari aktivitas politik praktis?misalnya demonstrasi mahasiswa?dan berkutat pada tema-tema dakwah yang menekankan perbaikan akhlak.

Pola hubungan antaraktivis dakwah diatur dalam sebuah strata yang ketat dan menggunakan pola patron-client. Intensitas keterlibatan seorang aktivis dalam "lingkaran" dakwah ini diatur dalam sebuah tata kerja yang rapi. Para pendatang baru hanya akan "bertemu" dengan pendakwah seniornya dari lapis terluar. Semakin tinggi "jam terbang" seorang pendakwah, semakin dalam ia mengenal dan tahu jaringan dakwah. Di kalangan mahasiswa, kelompok pengajian yang kemudian menjadi "bahan baku" Partai Keadilan ini dikenal dengan kelompok usroh (dalam bahasa Arab berarti keluarga). Profil mereka mudah dibedakan dengan mahasiswa lain: sederhana, sopan, rendah hati (tawadlu), rajin beribadah, dan menegakkan sunah?termasuk memelihara jenggot.

Tidak mengherankan memang jika kini pendukung terbesar Partai Keadilan adalah mahasiswa dan aktivis dakwah kampus. Al Muzzamil Yusuf, salah seorang pengurus Partai Keadilan, menyebut paling tidak tiga perempat anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjadi pendukung partainya. Adapun Nur Mahmudi menyebut kalangan kampus bukan satu-satunya kelompok pendukung. Cikal bakalnya memang dari kampus, tapi kemudian berkembang ke pesantren, kalangan profesional, pegawai negeri, pemuda, dan kelompok perempuan. "Bahkan saat ini ada lima anggota partai yang non-muslim," kata anggota Komisi Fatwa MUI ini.

Tapi betulkah kehadiran Partai Keadilan benar-benar merupakan sesuatu yang baru? Inikah sebuah partai yang tiba-tiba menjelma dari gerakan moral menjadi gerakan politik? Menurut Eep, tidak. Sejak 1994, para penggiat usroh telah mulai melakukan pelatihan politik yang tujuannya adalah membangun kesadaran berpolitik di kalangan mereka. Tidak kurang ilmuwan politik seperti Arbi Sanit dan Deliar Noer terlibat sebagai pemberi materi, di samping Eep sendiri. "Belakangan di daerah-daerah saya menemukan bahwa pengurus Partai Keadilan adalah mereka yang terlibat dalam pelatihan-pelatihan itu," ujarnya lagi.

Kapan pun awalnya, Partai Keadilan toh kemudian muncul menjadi sebuah partai yang "cair", terbuka, dan jauh dari kesan ketat seperti citra yang ditangkap orang ketika melihat kelompok usroh. Kenyataan ini paling tidak bisa dilihat dari platform Partai Keadilan. Mereka tak ngotot akan perlunya negara Islam, tapi cenderung berupaya menegakkan nilai-nilai Islam yang lebih universal, misalnya pemerintahan yang bersih dan birokrasi yang efisien dalam pemerintahan. Mereka juga?setidaknya menurut Nur Mahmudi?akan menghargai proses demokrasi. Meski demokrasi kelak menempatkan perempuan atau nonmuslim sebagai pemimpin negara? "Kami bukan mendukung, tapi akan menghargai proses demokrasi itu," kata Mahmudi, berdiplomasi.

Tak mustahil jika dengan sikap moderat bahkan modern itu, partai ini bisa menjadi besar kelak. Apalagi mereka memang serius mengorganisasi partai. Selain jaringan yang meluas (termasuk dari kalangan alumni Timur Tengah) tadi, buku partai dicetak beribu eksemplar. Informasi lengkap mereka juga bisa diklik di sebuah kios internet. Pendeknya, siap tempur. "Kalau dulu kami berdakwah di lingkungan kampus, kini saatnya berdakwah di parlemen," ujar Muzammil yakin.

Partai yang lambangnya mengambil simbol Kakbah, bulan sabit, dan garis lurus ini bukannya tanpa persoalan. Citra inklusif yang ingin dibangun pengurus teras partai belum tentu bertemu dengan pelaku dakwah kampus yang masih terbiasa dengan sikap eksklusif dan tertutup. Artinya, mentransfer karakter dakwah khas usroh yang telah belasan tahun mereka tekuni menjadi sebuah karakter parpol yang siap berkompromi bukanlah persoalan yang gampang. Apalagi jika harus dilakukan terhadap berbagai pihak yang sangat beragam. "Paling tidak mereka butuh lima atau enam tahun lagi," ujar Eep, yang juga pernah aktif dalam kegiatan keislaman di UI.

Selain itu, jaringan dakwah yang kini dipakai juga masih terkesan elitis. Hanya berputar di sekitar kalangan akademisi kampus?terutama kampus umum. Padahal massa pemilih yang harus mereka rebut lebih luas. Dan meluaskan jaringan itu bukan perkara sederhana. Apalagi mereka juga harus bersaing dengan partai berlabel Islam lain yang juga punya massa yang khas. Sebutlah PKB, yang sejak lahir telah didukung massa pesantren yang berbasis NU.

Walhasil, Partai Keadilan, seperti halnya partai yang lain, adalah sebuah partai yang sedang berpacu dengan waktu. Mampukah ia meluaskan massa pendukungnya di tengah kejaran waktu pemilu yang tinggal lima bulan lagi? Wallahualam.

Arif Zulkifli dan Ardi Bramantyo