Sebagian besar rakyat Indonesia bergembira dan lega dengan disetujuinya tap MPR mengenai pengusutan harta kekayaan Soeharto, keluarga, kroni, maupun mantan atau pejabat negara. Pada Sidang Istimewa MPR dalam acara "Pemandangan Umum", hampir semua fraksi setuju, kecuali Fraksi ABRI. Hal ini dapat dimengerti (meskipun tidak dapat disetujui) karena hierarki ABRI yang kuat dan berutang budi terhadap Soeharto.

Bertolak dari kenyataan ini, mampukah Jaksa Agung mengemban tugas dari MPR yang disalurkan lewat Presiden Habibie? Saat ini, sebagian besar rakyat merasa pesimistis atas kemauan mereka berdua, terutama Jaksa Agung. Sebetulnya langkah paling ideal bagi Jaksa Agung adalah menyerahkan jabatannya agar digantikan orang lain, sehingga terhindar dari cemoohan masyarakat maupun benturan dengan orang-orang yang diusutnya. Apalagi, mulai sekarang segala tindakan Jaksa Agung akan selalu disorot masyarakat.

Presiden Habibie pun, bila menerima tugas dari MPR tersebut, harus yakin dan serius dalam menanganinya. Sebab, selain tanggung jawabnya akan dituntut oleh MPR, sorotan dan cemoohan masyarakat juga menunggu. Memang, tugas ini ibarat buah simalakama bagi Habibie.

Bila ingin menjadi seorang negarawan yang matang (bukan karbitan), segala keputusan harus diambil untuk kepentingan rakyat banyak. Tidak perlu utang budi, mikul dhuwur mendhem jero, ewuh-pakewuh. Jadi, kalau Habibie tidak mau ikut ambles bersama Soeharto, ia harus segera menentukan sikap dan bertindak. Begitu pula dengan Jaksa Agung.

WIDJAJA PASTOWO
Anggrek Rosliana RT 001/005
Kemanggisan, Palmerah
Jakarta Barat