Gereja dibakar, masjid disulut api. Terlalu sederhana untuk menguraikan konflik yang terjadi pekan lalu sebagai konflik antara umat Islam dan umat Kristen. Dalam kenyataannya, sebagian besar umat itu tidak bersengketa. Tapi, bagaimanapun, tak terlalu meleset jika, untuk praktisnya, ketegangan dan kekerasan ini akan disebut di sini sebagai ketegangan "Islam-Kristen".

Ketegangan ini serius, terburuk dalam sejarah Indonesia. Juga tak mudah diatasi. Ia menyangkut hal yang dimuliakan, sering dianggap mutlak, dan diyakini dengan sepenuh hati. Apalagi ini ketegangan antara dua kaum yang besar pengaruhnya dalam kehidupan politik Indonesia, dua kaum yang juga punya gema nyaring secara internasional. Apalagi letusan pekan lalu tidak datang dari keadaan tiba-tiba. Ada sejarahnya.

Sejarah itu berupa kondisi sosial dan politik yang tumbuh selama pemerintahan Soeharto. Tentu saja tidak semua kekacauan sekarang harus dapat kambing hitam di Jalan Cendana, juga tidak semua kesalahan pemerintahan Soeharto adalah akibat perilaku satu orang. Tapi ada satu ciri khas masa pemerintahan waktu itu yang dikembangkan, baik oleh pribadi Soeharto maupun sistem yang ada, yaitu sikap curiga. "Orde Baru" lahir dari keadaan darurat. Ia dikendalikan oleh kalangan militer yang lazim mendasarkan asumsinya juga pada keadaan darurat. Maka tak mengherankan bila "Orde Baru" dijalankan dengan sikap waspada menghadapi "bahaya". Sikap ini menumbuhkan cara memandang dan mengelola konflik sosial-politik yang tersendiri, yaitu cenderung menggunakan bredel, borgol, dan bedil.

Sasaran kecurigaan pada awal "Orde Baru" adalah kalangan politik Islam. Dengan cara sederhana—dan ini lazim bagi orang militer dalam memandang politik—"Islam" sebagai kelompok politik dianggap kelanjutan semata dari apa yang terjadi tahun 1950-an. Pada masa demokrasi parlementer itu, terutama masa kampanye pemilihan umum pertama dan sesudahnya, kekuatan politik Islam yang berpengaruh (Masyumi dan NU) mempunyai sebuah agenda politik, yaitu mendirikan "negara Islam". Waktu itu cita-cita demikian legal. Juga bisa dimengerti. Legal karena semua partai waktu itu berhak mengajukan gagasan lain tentang dasar negara. Agenda itu juga bisa dimengerti karena tahun 1950-an itu ada contoh: Pakistan, sebagai republik Islam yang penuh harapan, modern, bahkan dekat dengan Barat.

Tetapi pada saat yang sama ada gerilya "Darul Islam". Konflik bersenjata yang terus-menerus selama hampir 20 tahun itu menyebabkan elite militer mewariskan sikap "Islamofobia" atau takut Islam. Corak "fobia" ini (hal yang sama berlaku untuk orang-orang komunis, yang dihadapi dengan sikap "komunistofobia") ialah melihat pihak "sana" sebagai sesuatu yang utuh, tunggal, tak akan berubah, dan mengancam. Dengan adanya "Islamofobia" itu, tak mudah kalangan politik Islam untuk tampil ke atas. Ketegangan bermula di sini.

Banyak kalangan politik Islam mengeluh bahwa ketika Soeharto naik ke kursi No. 1, ia tak mengajak tokoh Islam duduk di pemerintahan, meskipun kalangan Islam paling berada di depan dalam menghadapi PKI dan Bung Karno. Bahkan awal "Orde Baru" ditandai dengan penangkapan, pelarangan, dan fitnah dilakukan berulang kali terhadap kelompok politik Islam. Partai Masyumi—meskipun musuh PKI—masih tetap dilarang. Bahkan "Orde Baru" menghambat tampil kembalinya tokoh Masyumi yang paling moderat, Mohamad Roem, yang juga pelaku penting dalam sejarah Republik.

"Kristenisasi"

Tak mengherankan, kalangan politik Islam tersisih. Ketersisihan ini berbareng dengan dinamik keadaan ekonomi. "Orde Baru" membuka pintu lebar bagi modal asing. Kalangan sosial-politik Islam, yang secara historis berkait dengan kaum wiraswasta yang membentuk kelas pedagang pribumi, tak bisa banyak bergerak. Mereka umumnya tak terbiasa dengan aturan main yang baru, yang bukan saja menghendaki keterampilan, tapi juga koneksi kekuasaan dan bisnis yang mereka tak punya.

Di sisi lain, ada ketakutan yang meluas tentang "Kristenisasi". Sebenarnya tak pernah ditelaah secara teliti, sejauh mana "Kristenisasi" ini sebuah ancaman serius yang akan menghabisi posisi kaum muslimin di Indonesia sebagai mayoritas. Bahwa pemeluk agama Kristen dan Katolik bertambah, itu amat mungkin. Para pemimpin Islam menuduh bahwa di sini terjadi "proselitisasi" dengan bujukan materi dan organisasi yang kuat dari negeri Barat. Hal itu terjadi, sedikit atau banyak. Tetapi persepsi kalangan Islam akhirnya hampir sepenuhnya diwarnai oleh rasa terancam yang menahun. Ada dasar kuat untuk itu, tetapi dari sini kuat pula berkembang rasa curiga yang merambah ke mana-mana. Tak sedikit kalangan Islam yang melihat kehidupan sosial-politik sebagai dua benteng yang berhadapan, Kristen dan Islam, "mereka" dan "kami".

Sikap yang melihat dunia hanya terdiri dari "kita" (Islam) dan "mereka" (Kristen) ini menilai, siapa saja yang menguntungkan "kita" harus didukung, meskipun orang atau sistem itu tidak menjamin akan terus berlakunya keadilan. Maka, ketika Soeharto menjelang akhir kekuasaannya menunjukkan sikap yang "menguntungkan Islam", ia pun dibela. Sejarah "Orde Baru" dan "Islamofobia"-nya di masa lalu hanya dianggap sebagai hasutan pembantu Pak Harto belaka—apakah itu Ali Moertopo dan CSIS atau Benny Moerdani—dan tidak dilihat sebagai kelanjutan dari konflik yang lama.

Tapi tak semuanya getir. Perubahan terjadi. Ide "negara Islam" sudah tak terdengar lagi di kalangan politik Islam secara luas. Soalnya, dunia tak punya tauladan yang baik dan bisa berlaku untuk "negara Islam" pada abad ke-20 dan 21. Tidak Iran, tidak Arab Saudi. Kaum "Islamofobia" mulai kehilangan alasan. Sementara itu, ruang interaksi antaragama berlangsung hangat, meluas, meskipun terbatas.

Semakin lama tampak bahwa semakin tumbuh kepercayaan-diri kalangan Islam bahwa Islam tak akan bisa punah. Bahkan bisa punya kontribusi besar bagi dunia—satu sikap percaya diri yang terbit bersama kemajuan sosial-ekonomi dan intelektuil kalangan Islam di Indonesia dan Malaysia. Dewasa ini salah satu semboyan yang mulai marak ialah bahwa Islam itu "rahmat bagi alam semesta", dan bukan suara yang berpusat hanya kepada diri sendiri dan berpikir bahwa hanya diri sendiri yang bernasib buruk. Berbareng dengan kian berkurangnya "mentalitas dalam benteng", ada perkembangan lain: terbagi-baginya kalangan politik Islam dalam banyak (lebih dari 10) partai. Walhasil, meskipun kekerasan yang terjadi pekan lalu itu cukup merisaukan, "Islamofobia" tak cukup beralasan lagi.

Pada saat yang sama, juga tak beralasan untuk mengidentifikasi "Kristen" sebagai suatu kekuatan yang utuh, tak saling bertentangan, dan tak berubah-ubah, dan sepenuhnya bersikap "anti-Islam". Yang terjadi sekarang ialah bahwa kalangan Protestan dan Katolik merasa tersisih, terancam, dan sebagai minoritas, tak berdaya. Kekerasan yang terjadi di Kupang terhadap masjid menunjukkan frustrasi itu. Tapi kekerasan yang satu akan memicu kekerasan lain, fobia yang satu menumbuhkan fobia yang lain. Hanya serangkaian niat baik yang bisa menyetop itu: para pemimpin Islam perlu meneruskan seruan—terdengar sebentar pekan lalu—bahwa umat Islam siap membantu perbaikan gereja yang dirusak. Para pemimpn Kristen juga memberikan isyarat rekonsiliasi yang sama. Setelah isyarat, mereka perlu meneruskan usaha membangun lembaga sosial-politik yang diarahkan untuk meredakan konflik Islam-Kristen sekarang. Kalau tidak, siapa yang akan diuntungkan? Indonesia akan hancur. Sisanya hidup dalam kebencian.