KERUSUHAN Ketapang, Jakarta, dan Kupang, NTT, bukan sekadar tragedi, tetapi horor. Ia menyimpan cerita menakutkan tentang hantu politik yang selalu saja bergentayangan membakar rumput kering ''kerukunan antarumat beragama". Desas-desus tentang ketegangan hubungan umat Islam dan Kristen/Katolik dipenuhi teori konspirasi. Bagi sebagian umat Islam, yang dituding ''setan besar" itu adalah mantan Pangab Jenderal (Purn.) Benny Moerdani dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Untuk sekelompok umat Kristen/Katolik, yang dituding ''setan besar" adalah mantan Pangkostrad Letjen (Purn.) Prabowo Subianto, Menteri Koperasi Adi Sasono, dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Tentu saja tudingan itu tak bisa dibuktikan dan bagi sebagian besar orang—baik yang Islam maupun yang Kristen/Katolik—adalah ngawur. TEMPO menghubungi beberapa tokoh dan mencari masukan dari mereka seputar kasus ini:

+ Frans Seda

Pemuka masyarakat Katolik, mantan Menteri Keuangan

Pembakaran gereja memang membuat kami terancam. Tapi kami tidak mau menduga bahwa itu dilakukan oleh umat Islam. Bagi umat Katolik, umat Islam bukan ancaman. Sebab pelakunya bisa siapa saja, dengan alasan apa saja. Polanya sama dengan peristiwa Situbondo. Semacam konspirasi dengan menggunakan sentimen agama. Laporan yang saya terima, sebelum gereja di Jakarta dibakar, ada ratusan orang yang di-drop untuk mengadu domba dengan cara melempar isu ada masjid dibakar. Di Kupang juga begitu. Pembakaran masjid terjadi setelah ada isu gereja Katedral dibakar. Tindakan balas dendam bukan merupakan moral Katolik.

Salah satu sebabnya masih ada pemikiran untuk meraih kekuasaan politik melalui agama. Bahwa pemeluk suatu agama mayoritas juga harus menguasai mayoritas kekuasaan politik itu tidak benar. Kalau mau demokratis, kekuasaan itu harus dicapai melalui pemilihan umum. Tapi itu hanya pemikiran sebagian elite. Dampaknya merembet ke masyarakat bawah.

Memang setahun lalu Adi Sasono bicara dengan saya soal gerakan kebangkitan Islam. Menurut dia, selama ini umat Islam dipinggirkan oleh golongan Kristen dan Katolik. Saya katakan, soal itu saya tidak tahu. Sebab kalau ditanya kenapa kabinet didominasi orang Kristen dan Katolik, ya tanyakan ke Soekarno dan Soeharto. Kalau sekarang umat Islam mau bangkit, itu wajar-wajar saja. Tampilnya Habibie juga bagian dari itu. Tapi bagi saya, Habibie bukan ancaman sebab dia sendiri menyatakan pemerintahan ini tidak boleh menjurus ke negara Islam atau menjadi negara satu agama tertentu.

+ H. Ahmad Sumargono

Wakil Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)

Jelas, kerusuhan Kupang adalah reaksi atas kasus Ketapang. Pemicunya perkabungan nasional itu. Generasi muda Kristen Kupang harus bertanggung jawab. Kita bisa melihat bagaimana kelompok minoritas ini bisa menjadi tirani bila berkuasa. Itu terjadi di mana-mana. Misalnya di Timor Timur pada tahun 1995. Masjid yang waktu itu dirusak atau dibakar sampai sekarang tidak bisa dibangun lagi, kecuali atas izin pastor. Dan Belo sampai sekarang belum mengizinkannya.

Masalahnya tidak selalu berawal dari umat Islam. Selalu ada sebabnya. Misalnya, di Jatibening satu gereja dibakar karena pendiriannya tidak mendapat izin dari masyarakat sekitar. Tapi dilangsungkan terus dengan cara kebaktian di rumah. Ketika ada pelemparan botol bir ke masjid, akhirnya timbul reaksi. Kalau umat Islam tidak diprovokasi, tak akan pernah terjadi. Peristiwa Ketapang juga terjadi karena masjid ditimpuki dan dirusak. Muncul provokator yang memang ingin mencari keuntungan politik. Lalu merembet. Bisa saja tangan ketiga yang bikin ulah. Dalam ajaran Islam, tidak ada itu bakar-bakaran rumah ibadah, apakah itu gereja atau masjid. Saya sendiri sangat tidak setuju.

Kalau kalangan Kristen selalu mencurigai Prabowo, itu tak beralasan. Saya tahu persis. Apalagi dua bulan ini dia berada di luar negeri. Itu kambing hitam oleh kelompok intelijen lama. Kalau mau dilacak, saya tak menuduh, orang-orang Ambon dalam kasus Ketapang itu kan orangnya Robby Sumampouw. Dia kan orangnya Benny Moerdani. Bukan tak mungkin itu untuk menggoyang kredibilitas Habibie dengan menjadikan keadaan tidak stabil. Muaranya ke sana semua. Mereka tak diakomodir. Jadi selama Habibie berkuasa, guncangan ini takkan pernah berhenti.

Umat Islam sekarang serba salah. Sebetulnya, menurut hukum Islam, harus ada qishas (pembalasan setara yang adil). Mereka bakar, kita bakar. Tapi kan ada aturan Islam lain, tidak boleh merusak tempat ibadah. Lebih baik umat Islam tenang, tidak bereaksi balik yang bikin repot. Tapi kita harus meminta pemerintah bersikap tegas. Kasus Ketapang harus terus diusut.

+ Harry Tjan Silalahi,

Wakil Ketua Dewan Direktur CSIS

Peristiwa itu terjadi karena aksi vertikal menemui jalan buntu. Konflik di tingkat elite tidak ada penyelesaiannya. Akibatnya, letupan menyebar ke kiri dan kanan menjadi konflik horizontal. Dan jika penyulutnya adalah isu agama jadi amat rawan. Sebenarnya, di tingkat akar rumput pemahaman mengenai toleransi beragama sangat baik. Juga di tingkat elit. Terlihat dari seringnya pemuka agama bertemu. Masalahnya ada di tingkat menengah. Kelompok ini yang banyak memunculkan isu. Karena frustasi akibat buntunya aksi vertikal itu.

Selama tekanan politik kepada pemerintah tidak selesai, berbagai kerawanan di masyarakat, terutama agama dan ras, sangat mudah dipicu. Jadi, tidak bisa dilihat sebagai pertentangan Islam-Kristen. Sangat bahaya kalau kita sudah melihatnya seperti itu. Tapi memang ada indikasi penyalahgunaan simbol agama dijadikan alat politik. Itu sangat berbahaya. Kita harus mencegahnya.

Sumber masalahnya, tidak adanya kewibawaan pemerintah. Karena masih bersifat transisi dan kepemimpinan politiknya juga tidak mantap. Semua orang kan tidak puas dengan kepemimpinan politik saat ini. Krisis itulah ditambah krisis ekonomi yang membuat masyarakat menjadi gampang uring-uringan.

+ Pdt. Sularso Sopater

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia

Kerusuhan seperti ini mulai meningkat tiga tahun terakhir. Pertama kali, pembakaran gereja Kristen di Surabaya pada 1996. Setelah itu Situbondo, Tasikmalaya, Banyuwangi, Ketapang, Kupang dan Ujungpandang.

Mustahil kerusuhan beruntun ini terjadi secara spontan. Pasti ada yang merekayasa. Tapi karena tidak punya intel, saya tidak tahu siapa Mr. X itu. Seharusnya pemerintah yang mengusut. Setelah kasus Situbondo, Pangab Feisal Tanjung bilang dalangnya sudah diketahui. Tapi kenapa tidak pernah ditangkap? Seharusnya dalam negara beradab, pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum. Tapi itu tidak pernah dijalankan. Wajar rakyat menjadi apatis. Apalagi dunia internasional.

Politik adalah bidang olah kekuasaan. Barangkali orang tidak siap untuk melepaskan kekuasaan. Untuk mempertahankannya ia menggunakan segala cara. Termasuk agama. Perlu ditanyakan, saat ini ABRI masih membela Pancasila atau membela dirinya sendiri? Dalam situasi ini sering muncul sikap saling menyalahkan. Pihak Islam melihat CSIS dan Benny Moerdani masih bermain. Sebaliknya, umat Kristen dan Katolik mencurigai Adi Sasono atau kelompok ''Islam garis keras". Memang, rasa ketakutan antarumat beragama masih berlebihan. Meski tidak semuanya seperti itu. Kita semua perlu belajar memupus rasa curiga itu dan melihatnya lebih kritis. Barangkali kerusuhan itu cuma digunakan untuk menutupi pergulatan kekuasaan.

+ K.H. Ali Yafie

Ketua Majelis Ulama Indonesia

Ini adalah krisis kerukunan antarumat beragama. Faktor agama akhirnya dijadikan tumbal untuk kepentingan politik. Mungkin karena sudah kehabisan akal di sektor lain. Ada kekuatan-kekuatan dari orang beragama yang sedang berkuasa ingin memanfaatkannya untuk mendapat pembenaran dan pelanggengan kekuasaannya.

Tapi orang tidak bisa mengingkari adanya partai politik berdasarkan agama. Itu konstitusional. Kalau kita demokratis, itu tidak masalah. Yang membuat rumit, saat ini orang menggunakan simbol agama di luar kerangka demokrasi. Jelas, kerusuhan itu tidak terjadi secara spontan. Ada aktor-aktor di belakangnya. Masalahnya, ini tidak mudah diketahui. Peristiwa Banyuwangi saja belum bisa diungkap tuntas aparat. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan keamanan bagi setiap pemeluk agama. Itu undang-undang dasar. Itu kewajiban utama negara.

Rembuk Nasional yang diprakarsai Letjen TNI Agum Gumelar adalah solusi yang bisa membantu keadaan. Karena jelas, saluran formal sudah kewalahan menampung derasnya perkembangan. Dan harus dilakukan secepatnya sebelum pemilihan umum.

Karaniya D., Ali NY., A. Bramantyo, Dharmawan S., Iwan S., Z. Abidien