Search  
 
| Advance search | Registration | Help | About us
 
 
Edisi. 10/XXIIIIIII/08 - 14 Desember 1998
   
Monitor

Demonstrasi

Aksi massa yang melanda Jakarta meresahkan warganya. Tapi mereka menolerir aksi demonstrasi.

Seorang ibu mengeluhkan situasi di Jakarta belakangan ini. Menurut dia, sekarang ia tak bisa lagi leluasa pergi berlibur akhir pekan bersama keluarganya. Sebelum pergi, ia harus menelepon sana sini menanyakan apakah akan ada kerusuhan atau demonstrasi di jalan. ‘’Kalau mau aman sih, libur di rumah saja," katanya kepada TEMPO.

Keluhan ibu muda ini tentu tidak mewakili seluruh ibu-ibu di Jakarta, meski tidak juga sepenuhnya salah. Soalnya, jajak pendapat TEMPO yang dilakukan dua pekan lalu menyimpulkan responden umumnya merasa terganggu dengan adanya berbagai aksi massa. Namun khusus untuk aksi massa berbentuk demonstrasi mereka menolerirnya sepanjang itu berlangsung tertib. "Demonstrasi adalah harga yang harus kita bayar atas segala kesalahan yang telah dilakukan selama ini," begitu kira-kira komentar mereka.

Kesalahan? Barangkali istilah ini tidak tepat benar. Tapi penjelasannya kurang lebih begini: Setelah rezim Orde Baru runtuh, terjadi partisipasi politik masyarakat yang besar. Semua hal yang dianggap tidak sreg diprotes. Maka aksi demonstrasi mahasiswa dianggap sebagai outlet untuk menyampaikan pendapat dengan efektif dan untuk membongkar "borok-borok" yang selama ini tidak tampak. Kalau ada ekses negatif, seperti jalan macet atau angkutan umum yang tiba-tiba langka, ya, harap maklum saja.

Besarnya toleransi terhadap demonstrasi itu tampak pula dari sikap responden jika mereka berada di sekitar tempat aksi ‘’pampang poster" tersebut. Lebih dari separo responden justru mengatakan ingin ikut mendukung aksi-aksi itu. Sisanya ada yang merasa biasa-biasa saja dan ada juga yang merasa jengkel karena pekerjaan mereka terganggu. Pendapat tersebut berbeda ketika responden ditanya tentang aksi tawuran dan kerusuhan. Terhadap dua yang terakhir itu mereka merasa was-was, takut terluka, takut kehilangan harta benda, bahkan merasa jiwanya terancam.

Pendapat di atas konsisten dengan jawaban terhadap pertanyaan siapa yang mereka salahkan jika suatu ketika mereka terjebak dalam hiruk-pikuk aksi massa tersebut. Terhadap aksi tawuran dan kerusuhan mereka mengumpat pelaku tawuran dan kerusuhan sebagai biang keladinya. Selain itu, aparat yang seringkali cuma bisa bengong setiap kali ada toko dibakar, rumah dilempari, dan gedung dijarah, menjadi sasaran kekesalan responden.

Namun terhadap aksi demonstrasi sebagian besar responden menganggap pemerintahlah yang paling bersalah. Soalnya demonstrasi hanya terjadi jika pemerintah tidak sensitif terhadap bentuk-bentuk penyampaian aspirasi yang tertib dan tanpa teriak-teriak. Ditambah lagi, lembaga-lembaga perwakilan resmi seperti DPR yang semestinya berpihak pada keinginan rakyat dalam kenyataannya justru berpaling pada status quo.

Artinya, terhadap dua aksi massa pertama, responden menilai pokok masalahnya pada aksi massa itu sendiri. Sedangkan terhadap aksi massa berbentuk demonstrasi mereka melihatnya dalam spektrum yang lebih luas.

Cukup adilkah penilaian ini? Bukankah tawuran, seperti bentrokan warga di Manggarai, Jakarta Selatan, dan kerusuhan, seperti kasus Ketapang, Jakarta Barat, pun punya spektrum sosial yang tidak sederhana--misalnya kesenjangan sosial dan ekses pertarungan dalam elit kekuasaan?

Namun dalam konteks rasa aman warga, meski mengganggu, demonstrasi merupakan aksi massa yang paling bisa dipahami karena aspirasi responden ikut diperjuangkan. Sedangkan dalam kerusuhan dan tawuran massal responden tidak merasa ada keterlibatan apa-apa.

Untuk menciptakan rasa aman itu, responden tampaknya tetap menginginkan agar pemerintah dan aparat militer yang mengembannya. Tentunya bukan dengan menciptakan "Tragedi Semanggi’’ yang baru.

Arif Zulkifli



INFO GRAFIS
Apakah Anda merasa aman jika terjadi aksi massa?
 DemonstrasiTawuranKerusuhan
Saya masih merasa aman67%16%8%
Saya merasa tidak aman lagi31%82%88%
 
Apakah pendapat Anda tentang aksi massa berikut?
 DemonstrasiTawuranKerusuhan
Saya tidak melihatnya sebagai masalah38%9%1%
Ini adalah harga yang harus dibayar atas kesalahan yang terjadi selama ini44%10%15%
Saya terganggu sekali dan tidak ingin hal ini terjadi17%70%83%
Tidak tahu/ragu-ragu1%1%1%
 
Apa yang Anda lakukan jika terjadi aksi massa?
Berusaha menghindari lokasi kejadian, tapi tetap menjalankan kegiatan sehari-hari61%
Berusaha pulang cepat, membatasi kegiatan di luar rumah19%
Melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa19%
Berpikir untuk meninggalkan Jakarta jika hal ini terus belangsung1%
 
Siapa yang paling disalahkan jika Anda suatu ketika terjebak aksi massa
 DemonstrasiTawuranKerusuhan
Aparat keamanan yang membiarkan peristiwa itu terjadi15%17%20%
Orang yang melakukan aksi massa18%73%63%
Diri sendiri8%1%1%
Pemerintah51%4%10%
Lain-lain5%2%2%
 
Siapa yang Anda anggap paling bertanggung jawab terhadap rasa aman Anda?
Pemerintah38%
Tentara28%
Saya sendiri14%
Polisi14%
Lain-lain3%


 
buatan Radja|endro
Majalah Tempo
29/XXXVII/08 - 14 September 2008

 

Berita lainnya

Surat Suara Pilwali Kediri Nyaris Mencapai 1 Meter - 07 Sep 2008 | 18:49 WIB
Soekarwo Dekati PGRI - 07 Sep 2008 | 18:42 WIB
Tarif PDAM Bojonegoro Naik 50 Persen - 07 Sep 2008 | 18:38 WIB
PT Sarana Tanggapi Surat Petani Super Toy HL-2 - 07 Sep 2008 | 18:34 WIB
Hanya Enam Parpol di Malang yang Penuhi Kuota Perempuan - 07 Sep 2008 | 18:33 WIB
Tiket Kereta Bojonegoro-Jakarta Ludes Terjual - 07 Sep 2008 | 18:25 WIB
Begini Rasanya Menjadi Pegawai Pertama Google - 07 Sep 2008 | 18:18 WIB
Pusat Perbelanjaan di Semarang Mulai Ramai - 07 Sep 2008 | 18:10 WIB
Soekarwo Dekati Persatuan Guru Republik Indonesia - 07 Sep 2008 | 18:02 WIB
Presiden Buka Puasa di Kediaman Ketua DPD - 07 Sep 2008 | 17:51 WIB
>

index berita

buatan danendro | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Nasional | Ekonomi & Bisnis | Nusa | Jakarta | Indikator | Opinet
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data