JANGAN sakit di masa krisis begini. Ini nasihat yang paling mungkin bisa dianjurkan mengingat harga obat yang makin mencekik leher. Mau apa lagi? Kalau sudah telanjur sakit, orang mau tak mau harus membeli obat. Sementara itu, harga obat sulit diharapkan bisa turun karena hampir semua bahan bakunya masih harus diimpor.

Harga obat-obatan bermerek umumnya naik dua kali lipat. Obat sakit lambung Magasida, misalnya, akhir tahun lalu harga satu boks berisi 100 tablet masih Rp 8.400, tapi kini hanya bisa ditebus dengan Rp 19.500. Harga krim untuk penyakit kulit, Chloramphecort, yang dulu cuma Rp 2.250, kini sudah berlipat dua harganya. Kenaikan ini makin terasa pada obatan-obatan mahal semacam Minprog untuk injeksi, yang meski sudah turun dibandingkan dengan harga beberapa pekan sebelumnya, tapi masih berharga lebih dari Rp 800 ribu. Padahal, obat suntik Minprog ini sangat vital, dibutuhkan oleh bayi baru lahir yang mempunyai kelainan jantung.

Memang betul, posisi rupiah terhadap dolar saat ini sudah lebih kuat ketimbang beberapa bulan lalu. Tapi harga obat masih juga bertengger di atas. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (POM), H. Sampurna, "Pada umumnya obat bermerek kursnya dikalkulasi pada kurs satu dolar sama dengan Rp 8.000 - Rp 9.000." Dengan kata lain, jangan berharap harga obat bisa turun bila kurs dolar belum anteng di bawah Rp 8.000.

Harga obat memang sangat tergantung pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Penyebabnya, hampir 95 persen masih tergantung impor. Kami ini sebetulnya cuma menjahit saja," kata Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia yang juga Direktur Pemasaran PT Kimia Farma, Tatong Suryanto. Sebenarnya, 250 anggota GP Farmasi telah mencoba berembuk untuk menekan harga. "Tapi ternyata susah. Sebab, untuk mencetak etiket, dos, dan sebagainya, komponennya dari impor juga," ujar Tatong.

Apa boleh buat, karena ketergantungan terhadap impor sudah sedemikian tinggi sedangkan harga obat tidak bisa diturunkan, konsumsi obat pun menurun drastis. Akibatnya, bukan hanya konsumen yang sesak napas. Perusahaan farmasi pun kembang kempis. Kalau dulu pabrik obat memproduksi 100 macam obat, misalnya, kini cukup memproduksi 20 macam saja. Menurut Tatong, sekitar separuh anggota GP Farmasi kondisinya sudah seperti itu. "Yang diproduksi itu pun sebatas yang bahannya masih punya, dan itu kan makin lama makin tipis. Ya, ini cuma untuk bertahan hidup saja," ujar Tatong.

Menurut Dirjen POM, kapasitas produksi perusahaan farmasi kini rata-rata tinggal 40 persen dari kapasitas terpasang. Bahkan ada beberapa yang terpaksa tutup, merger, dan menghentikan produksi. "Kemarin ada satu lagi yang minta izin berhenti. Tapi ini tidak secara harfiah berhenti karena perusahaan itu melakukan merger dengan perusahaan lain," kata Sampurno ketika ditemui TEMPO, pertengahan November lalu.

Pemerintah bukannya tidak tahu kesulitan yang dialami perusahaan farmasi. Karena itu, guna membantu kesulitan modal kerja, pemerintah berusaha mencarikan fasilitas permodalan dari Islamic Development Bank. Sekitar 21 perusahaan sudah mengajukan pinjaman dan diharapkan dalam waktu dekat pinjaman sebesar US$ 90 juta sudah bisa mereka terima. "Ini cost of capital-nya sangat murah," kata Sampurno. Tapi ia tak menyebutkan angka persisnya.

Untuk masyarakat, pemerintah memberikan kebijakan subsidi kurs sebesar US$ 80 juta. Subsidi ini diberikan kepada produsen obat generik dengan mematok kurs tukar dolar pada angka Rp 5.000 untuk pembelian bahan baku yang diimpor. Dengan subsidi inilah obat generik bisa dijual dengan harga yang sulit ditandingi obat-obat bermerek. Bagaimana bisa bersaing bila antibiotik Amoxylline generik 500 mg per 100 tablet harganya hanya Rp 38 ribu sedangkan obat paten Amoxil berdosis sama harganya sampai Rp 240 ribu?

Alhasil, omzet yang diraih para produsen obat generik pun luar biasa meningkat. Dibandingkan dengan sebelum krisis, menurut Sampurno, omzet meningkat sampai 3 - 4 kali. Dan produksi obat generik pun digenjot hingga bisa untuk mengobati 80 persen pola penyakit di Indonesia. PT Indofarma, misalnya, sepanjang tahun ini sudah mencetak penjualan di atas Rp 200 miliar. Dengan kapasitas penuh, tahun ini Indofarma memproduksi tiga miliar tablet. "Krisis menyebabkan mereka yang tadinya membeli obat dagang akhirnya beralih ke obat generik. Kami merasakan peningkatan sampai hampir dua kali lipat," kata Direktur Utama Indofarma, Gunawan Pranoto, kepada Nurur Rokhmah Bintari dari TEMPO. Jenis obat yang meningkat, kata Gunawan, kebanyakan adalah antibiotik, analgesik, obat sakit perut dan diabetes.

Di sisi lain, kesulitan ini akhirnya membuat pemerintah maupun perusahaan farmasi mencari alternatif lain yang lebih murah. "Dengan adanya krisis ini, kami ingin menggalakkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai obat," kata Sampurno. Memiliki sekitar 40 ribu jenis tumbuhan dan 1.300 jenis di antaranya sudah diketahui berkhasiat sebagai obat, Indonesia suatu saat memang harus lebih banyak menghasilkan obat sendiri.

Gabriel Sugrahetty, Dwi Wiyana