Melbourne pada bulan November masih terasa sejuk. Sembari berjalan-jalan di sekitar kampus University of Melbourne yang membentang dari kawasan Parkville sampai kawasan Carlton, Ishadi Soetopo Kartosapoetro, yang mengenakan celana jins, kaus polo biru tua, dan jaket hitam, lebih kelihatan seperti seorang mahasiswa daripada seorang bekas Dirjen Radio, Televisi, dan Film (RTF). Ishadi, yang baru saja "terpaksa" mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirjen RTF, kini tengah mempersiapkan tesis doktor S-3-nya di Universitas Indonesia. Untuk itu, ia mendapat semacam fellowship selama sebulan di University of Melbourne berupa fasilitas ruangan, telepon, komputer, perpustakaan, dan kesempatan berdiskusi, untuk mengumpulkan bahan tesisnya. "Tesisnya akan berbicara tentang bagaimana kaum profesional dalam dunia media elektronik akan selalu tarik-menarik dengan pemilik modal," tuturnya kepada Dewi Anggraeni dari Tempo, yang menemuinya di Melbourne.

Setelah sebulan, Ishadi mengaku akan kembali ke Jakarta sebulan, lalu melanjutkan risetnya ke Ohio selama sebulan, lalu ke Cornell University.

Lahir di Majene, Sulawesi Selatan, 30 April 1943, sejak awal latar belakang pendidikan Ishadi adalah bidang komunikasi Fisipol Universitas Indonesia. Setamat kuliah tahun 1967, dia langsung bergabung dengan TVRI sebagai reporter sampai tahun 1972, hingga dipercaya menjabat Kepala Seksi Pengendalian Berita selama empat tahun. Sepulang dari Ohio University, tempat dia mendapat gelar S-2 untuk jurnalisme (1981), Ishadi menjabat Kepala Sub-Direktorat Pemberitaan TVRI, 1982-1985 , lalu menjadi Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, 1985-1987, tempat dia banyak mencetak prestasi dengan mengorganisasi berbagai program menarik, antara lain Tanah Merdeka. Adalah Ishadi yang turut menciptakan dan mengembangkan tradisi sinetron bermutu ketika ia menjabat Direktur Televisi tahun 1987, saat ia mencari dana untuk pembuatan serial Sitti Nurbaya. Penggeserannya sebagai Direktur Televisi tahun 1992 semasa Harmoko menjadi Menteri Penerangan mengejutkan banyak orang. Setelah bergabung dengan TPI sebagai Direktur Operasional, Ishadi bergabung kembali dengan Departemen Penerangan di bawah pimpinan Menteri Alwi Dahlan. Namun, kembalinya Ishadi ke "kandang" ternyata tak berjalan mulus. Berikut adalah petikan wawancara dengan Ishadi. Wawancara pertama dilakukan di Jakarta oleh Ahmad Taufik dan Ahmad Fuadi dari Tempo; dan yang kedua ia ditemui dalam keadaan lebih santai di
Melbourne oleh Dewi Anggraeni.

Akan ada pergantian manajemen dalam tubuh SCTV dan kabarnya itu atas permintaan Presiden B.J. Habibie. Apa komentar Anda karena kabarnya saat Anda menjabat Dirjen RTF, ada indikasi keluarga Habibie tertarik mengambil alih SCTV atau TV swasta lain?

Saya tidak punya informasi "dalam" yang bisa saya bagi. Yang bisa saya katakan sebagai pengamat. Televisi tidak bisa dilepaskan dari lingkungan kultur politik. Pengusaha di mana-mana berkooptasi dengan elite politik. Elite politik yang ingin memanfaatkan media akan mencoba menguasai melalui struktur ekonomi media. Nah, di Indonesia, kalau elite politik ingin mengambil alih televisi, sekarang waktunya. Kalau swasta yang tidak punya kepentingan politik tentunya tidak tertarik untuk turut memilikinya. Buat apa ambil risiko sebesar itu? Kan lebih baik dideposito di bank, yang saat ini menyodorkan suku bunga tinggi? Jadi, masuk akal kalau yang tertarik mengambil alih kepemilikan ialah orang-orang yang punya kepentingan politik alias elite politik. Sekaranglah saatnya karena waktunya jitu, sebelum pemilu. Ini observasi saya sebagai pengamat media. Tetapi, setelah membaca di media tentang kabar SCTV ini, sebenarnya kalau benar apa yang disinyalir TEMPO, bahwa SCTV diambil alih oleh kelompok Habibie untuk kepentingan politiknya, hal itu tidaklah masuk akal. Bukankah lebih mudah dan murah menggunakan TVRI, yang notabene milik pemerintah? Kalau soalnya TVRI tidak lagi berpengaruh karena tidak ditonton orang, bukankah meningkatkan kinerja TVRI serta melakukan reorientasi pemberitaannya akan lebih efektif? Asalkan beritanya lebih "realistis" dan tidak keterlaluan keberpihakannya, niscaya TVRI bisa menjadi alat kampanye yang ampuh. Lagi pula, pengalaman "reformasi" awal tahun ini membuktikan bahwa kombinasi antara semangat mahasiswa sebagai kelompok penekan dan profesionalisme para broadcaster televisi mampu mengalahkan "penguasaan" atau kepemilikan televisi. Media televisi harus senantiasa menjadi milik publik, media semua pihak. Jika ini prinsipnya, saya melihat siapa pun yang akan mengakuisisi televisi swasta sekarang ini, semangatnya hanyalah "mengambil alih" kepemilikan, yang dalam sejarah pendiriannya lahir dari "dosa-dosa" Orde Baru, sambil "mencoba" memperoleh keuntungan ekonomi politik dari padanya. Ataukah ada maksud lain?

Anda baru menjabat kembali menjadi Dirjen RTF
selama empat bulan kemudian Anda dicopot, mengapa itu bisa terjadi?

Saya memang merasa ada ketidakadilan. Salah seorang rekanpenyiar TV swastamengatakan bahwa saya egois, arogan, dan selfish karena saya mundur, dan itu menyebabkan "banyak yang jadi korban di lingkungan radio, televisi, dan film". Dia mengatakan, "Saya mengharapkan banyak dari Bapak. Sekarang harapan itu sirna." Saya harus menjelaskan bahwa saya tidak bisa memaksa satu situasi yang sudah tidak kondusif terhadap diri saya. Sang penyiar mengatakan seharusnya saya bisa bermanuver, mencari jalan dan menyesuaikan diri dengan situasi kondisi lingkungan. Ya, pendeknya, saya harus berpolitik. Ya, barangkali itu kelemahan saya, terlalu lugu. Jadi, kepergian saya ke Australia, selain untuk studi, juga untuk merenung.

Persoalan apa saja yang membuat Anda disingkirkan?

Sudah jelas ada suasana yang tidak mendukung untuk bisa bekerja secara maksimal di sana. Ini disebabkan oleh ketidaksamaan paham dan visi dari lingkungan sekitar saya, yakni dengan beberapa eselon satu lain.

Siapa misalnya?

(Tertawa) Saya tidak mau menyebut nama. Beberapa staf ahli masih mempunyai dendam karena ketika saya di TVRI dulu, banyak sekali yang menganggap saya mengambil keputusan sendiri, misalnya dalam soal program, rekrutmen, dan kerja sama dengan pihak luar. Saya terlalu mementingkanmenurut pemikiran merekasatu bagian dari departemen yang luas. TVRI memang hanya satu bagian. Waktu itu, saya berpikir, kalau bagian ini diperkuat justru akan mengangkat bagian yang lain. Jadi, ini perbedaan visi di antara kami, hingga akhirnya Menteri Penerangan terpaksa mengambil suatu langkah yang akhirnya memutuskan saya agar keluar dari Deppen.

Kapan tepatnya Menteri mengatakan agar Anda mundur?

Setelah satu bulan saya menjabat Dirjen RTF, saya merasa ada orang-orang yang merasa tidak cocok dengan saya di situ dengan berbagai alasan.

Orang-orang ini, terutama yang dulu bekerja dengan Pak Harmoko, yang dulu juga menganjurkan saya dikeluarkan dari TVRI. Pikiran dan sikapnya belum berubah. Jadi, mulai ada bentrokan-bentrokan kecil. Tiga bulan sebelum saya diganti saya sudah punya perasaan. Tapi kan dalam birokrasi kita harus sangat berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama kita lawan, dengan mengumpulkan pendukung, dan yang kedua, dengan melakukan lobi dan silent operation. Saya kan orang Jawa yang tidak senang konflik. Jadi saya diamkan. Persoalan malah berakumulasi. Akhirnya mereka berbicara dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri tampaknya terpengaruh dan melihat bahwa mayoritasnya menentang saya. Ia memperingatkan (saya) tiga kali. Secara tidak langsung ia sudah mengatakan, "Ada orang-orang sekitar kamu yang tidak suka kepada kamu. Dan saya sebagai pimpinan perlu mempertimbangkan ini." Jadi, saya kira dia fair.

Tetapi saya tetap mencoba membela diri soal perbedaan visi tadi. Tapi mungkin saya terlalu arogan, saya merasa harus membuktikan sesuatu karena saya kan sudah keluar dari Deppen, sudah dipensiun, sudah di swasta, ditarik lagi. Jadi, saya konsentrasi penuh dan mengabaikan hal-hal yang lebih besar yang sebenarnya penting untuk memperbaiki birokrasi kita.

Jadi Anda dianggap terlalu liberal?

Terlalu liberal, terlalu menonjol, terlalu populer. Sama seperti waktu saya menjabat Direktur Televisi dan disingkirkan.

Ada isu bahwa Anda tidak seimbang dalam mempedulikan
film, televisi, dan radio, terlalu berat ke film dan televisi. Benarkah?

Masing-masing mempunyai sifat dan situasi yang berbeda. Penanganan televisi harus jangka panjang, paling sedikit dua tahun atau tiga tahun, sedangkan radio lebih lama. Penanganan film harus dilakukan lebih cepat karena waktu itu ada peluang bagus buat film. Film impor mendadak menjadi sangat mahal karena dolar begitu tinggi. Masyarakat jenuh dengan film impor dan mereka ingin menonton film Indonesia lagi. Kemudian, ada reformasi. Karena menterinya sangat dinamik, peraturan-peraturan berubah. Dulu, untuk membuat film, banyak peraturan, mulai dari judul yang harus disetujui, ceritanya harus disetujui, orang-orangnya, pemainnya, lokasinya, harus disetujui. Harus dilihat apakah ada muatan politik atau tidak. Orang jadi kehilangan inspirasi, jadi lari ke film seks. Sekarang kita bongkar itu semua. Nah, momentum reformasi harus dimanfaatkan segera, sehingga perhatian saya jadi harus berat ke sana. Dan kami mulai dengan film Daun di Atas Bantal. Sukses. Film Indonesia pertama selama lima tahun yang bisa bertahan sepuluh minggu di bioskop papan atas di Jakarta. Orang melihat, wah, saya sangat glamor di sana, terus orang berpikir saya terlalu memperhatikan film.

Lalu kami juga membantu cari dana dan promosi. Kan ada dana film. Tahun ini ada enam film yang bagus, Daun di Atas Bantal, Kuldesak, Sri, Reinkarnasi, Telegram, dan Lontar. Ini film bagus semua. Nah, menterinya turun, dirjennya, Direktur Filmnya turun, kampanye, promosi, ya, mungkin akan ada gunanya. Kami bantu melobi, proteksi, dan bicara ke kelompok bioskop Twenty One agar mereka memperlakukannya dengan baik karena kami anggap ini proyek nasional. Karena dalam perfilman itu akan ada suatu masa sewaktu jumlah penontonnya turun, kami minta agar jangan ditutup dulu. Lalu kami angkat lagi melalui RCTI, stasiun TV, radio, kampanye, dan konferensi pers. Penonton naik lagi.

Bagaimana keadaan TPI ketika Anda pertama kali masuk?

Waktu itu TPI dalam kesulitan, Mbak Tutut minta Tito Sulistio untuk membereskannya. Dia tidak tahu apa-apa mengenai broadcasting. Dia bertanya kanan-kiri, lalu orang-orang memberi saran bahwa dia harus memiliki orang-orang yang kuat dalam operasional, keuangan, dan pemasaran. Maka dia merekrut temannya, Fajar (Direktur Marketing TPI saat itu) dan Agus untuk keuangan, dan kemudian dia mengontak saya. Waktu itu saya masih memegang Litbang (Deppen) selama empat tahun dan merasa tidak ada prospek. Dalam diri saya, ada semacam kerinduan yang amat besar untuk bekerja lagi di televisi. Ketika bergabung dengan TPI, saya kaget ada utang Rp 450 miliar. Manajemennya amburadul, programnya tidak ada, tidak ada disiplin, dan terlalu banyak raja, raja kecil, raja besar. Maka Pak Tito, saya, Fajar, dan Agus dalam waktu satu tahun sudah mendapat kepercayaan lagi dari investor, yang bersedia memberikan kredit jangka pendek Rp 150 miliar. Dalam waktu dua tahun Indosat sudah masuk. Sewaktu kami memulai, rating TPI paling bawah; setelah dua tahun, rating kami nomor tiga, setelah RCTI dan Indosiar.

Bagaimana ceritanya, Anda dulu disingkirkan Menpen Harmoko sebagai Direktur Televisi?

Waktu itu mereka berpendapat bahwa TVRI harus betul-betul digunakan oleh pemerintah, sedangkan saya terobsesi oleh Sir Lord Rieth, pendiri BBC. Dia mengatakan BBC harus bebas, menjadi TV publik dan didukung oleh publik, sehingga tidak terpengaruh oleh pemasang iklan dan juga tidak terpengaruh oleh pemerintah. Pemasang iklan akan membuat TV menjurus kepada mass culture, sedangkan pemerintah akan menjadikan BBC otoriter. Dan memang kecenderungannya seperti itu. Dari TV pemerintah, karena memang pada awalnya itu mahal, beralih status jadi publik seperti di Singapura, Prancis, Jerman, Australia. Jadi barangkali, waktu itu tahun 90-an, cara berpikir saya terlalu maju. Saya mengucapkan di sebuah wawancara bahwa sebaiknya TVRI diubah statusnya menjadi badan usaha milik negara. Karena, di seluruh dunia, TV pemerintah sudah tidak populer lagi. Bentuk kepemilikan yang populer ada dua macam, TV publik dan swasta. Meskipun dibantu oleh pemerintah, kan uang pemerintah juga dari rakyat, dari masyarakat. Jadi sebetulnya pemerintah tidak boleh mengatakan ini TV pemerintah karena milik pemerintah, dibiayai oleh pemerintah, harus untuk pemerintah. Sebuah pemerintah bisa berganti, rakyat tetap. Ya, saya dipanggil beberapa kali oleh Menpen Harmoko. Tak lama kemudian saya digeser.

Anda dekat sekali dengan Keluarga Cendana....

Pertama, karena Mbak Tutut dulu itu pemimpin saya dan dia pemilik TPI. Saya menempatkan posisi saya sebagai tenaga profesional yang bekerja. Yang kedua, siapa sih yang tidak mau dekat dengan Cendana, yang waktu itu adalah pusat kekuasaan yang sangat solid.

Pengalaman bekerja dengan Mbak Tutut. Apakah Mbak Tutut punya pengaruh kepada Pak Harto?

Saya kira tidak. Pak Harto malah yang mengajari anak-anaknya, termasuk Mbak Tutut. Memang, dalam soal bisnis ada kemudahan-kemudahan. Kita harus berpikir dalam suasana konteks waktu itu. Waktu itu Pak Harto kan seperti raja. Apa yang diperintahkan, jalan. Nah, dalam situasi seperti itu, tentu akan ada kemudahan yang secara sengaja atau tidak sengaja diberikan kepada mereka. Kemudahan yang diberikan secara sengaja adalah dari orang-orang yang kepingin mendapat posisi. Sedangkan kemudahan yang diberikan tidak sengaja adalah karena sistem yang membuat. "Wah, ini anak presiden, masa saya tidak membantu," gitu. Menurut saya, kira-kira 95 persen elite politik bersikap seperti itu, begitu. Yang tertekan dan tidak suka, ya, keluar, seperti Arief Budiman, George Aditjondro, atau ke bawah tanah, seperti Goenawan Mohamad dan Fikri Jufri. Yang lain? Mereka harus hidup, harus mencari jalan.