AKIBAT membiarkan masyarakat menjadi bulan-bulanan beberapa aparat dan pengusaha nakal, pemerintah harus membayar mahal. Rabu pekan lalu, Kota Pinrang di Sulawesi Selatan hampir rata dengan tanah. Tiga hari sebelumnya, amuk massa serupa meledak di Porsea, Sumatra Utara.

Kasus Pinrang bermula dari kehadiran koperasi simpan pinjam (kospin) yang dijalankan kawanan Supardi, Juli 1998. Melalui enam badan usaha (UD Latimojong, UD Cahaya Alam, PT Buana Sawitto Jaya, UD Josnato, UD Usaha Muda, dan UD Machmud) dan "bank" gelap yang dijalankan secara perorangan oleh Herni Ali, koperasi ini menawarkan bunga yang tak masuk akal, 50 persen dalam tempo tiga minggu.

Iming-iming itu membuat 170 ribu orangseparuh lebih penduduk Pinrangberebut menjadi anggota. Dalam tempo sekejap, duit yang masuk ke kantong komplotan Supardi mencapai Rp 833 miliar. Jumlah yang tak mengherankan karena warga Pinrang, yang sebagian besar petambak udang dan petani cokelat ini, memang sedang banjir uang dengan melejitnya harga komoditi tersebut.

Akhir cerita bisa ditebak. Persis seperti Yayasan Keluarga Adil Makmur dengan pemiliknya Ongkowidjojoyang akhirnya divonis 15 tahun karena dianggap menipuSupardi pun belakangan tak mampu mengembalikan dana nasabah beserta bunganya. Pihak kepolisian pun lantas menggiring ketujuh pemilik koperasi itu. Setelah diselami, ternyata kasus Pinrang melibatkan aparat dan pejabat setempat. Maka Bupati Kolonel Firdaus Amirullah pun dipaksa turun. Sedangkan komandan kodim, kapolres dan wakilnya harus menjalani pemeriksaan. Puluhan anggota polisi dan tentara di Pinrang yang ikut menjadi distributor koperasi pun mengalami nasib serupa.

Namun, masyarakat tetap menuntut pembayaran utangnya. Dan ini dilakukan melalui sisa dana yang dapat diselamatkan, yang menurut perhitungan K. Budiyanto, ketua Tim Penyelamat Dana Nasabah Kospin, jumlahnya hampir Rp 232 miliar. Tapi tiba-tiba datang berita bahwa jumlahnya tinggal Rp 21 miliar. "Ada pembayaran untuk orang-orang tertentu, terutama nasabah besar," kata Yusuf Gunco, pengacara salah seorang nasabah kospin.

Massa pun marah. Apalagi ketika Masnawi, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, cuma menyanggupi pembayaran 5 persen, yang dicicil mulai 23 November. "Kami telah menyetor Rp 3 juta. Duit yang kembali cuma Rp 150 ribu. Kami tak terima," kata Sudirman, anggota Koperasi Latimojong.

Pinrang dalam sekejap lantas terpanggang. Pohon-pohon dan tiang listrik dicabut untuk memblokir jalan. Gedung-gedung pemerintah jadi sasaran. Tercatat 11 kantor ludes dilalap api. Mulai kantor bupati, kejaksaan, DPRD, Dinas P & K, Dinas Pendapatan Daerah, polsek, hingga kantor Golkar.

Dengan sebab yang berbeda, tiga hari sebelumnya, amuk massa juga meledak di Porsea, Sumatra Utara. Di Tanah Batak itu, emosi rakyat meluap lantaran setelah lebih dari 10 tahun pemerintah tak kunjung mengembalikan lingkungan mereka yang asri, yang dirusak oleh pabrik bubur kertas PT Inti Indorayon Utama.

Puncak kerusuhan terjadi ketika kaki seorang penduduk tertembus timah peluru yang ditembakkan petugas Brimob, saat mengawal truk Indorayon, Minggu pekan silam. Berita itu langsung menyebar dan kerusuhan pun meletus. Sebanyak 23 rumah dirusak, 2 mobil hancur, dan 7 sepeda motor dibakar. Hingga Kamis pekan silam, situasi masih mencekam. Lima orang tewas dan 30 warga, ditambah 12 mahasiswa, luka-luka. "Tindakan aparat sangat arogan," kata Effendi Panjaitan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Utara.

Pakar sosiologi Universitas Airlangga, Hotman Siagian, yang mengamati kasus ini bertahun-tahun, menilai bahwa peristiwa ini sangat anarkis. Penyebabnya tak lain ulah pemerintah sendiri. "Tak ada kata lain yang bisa diucapkan kecuali melawan. Ini akibat penguasa yang tak peduli terhadap aspirasi rakyatnya," katanya. Siapa bilang rakyat kecil tak berani bereaksi kalau haknya diinjak-injak?

Ma'ruf Samudra, Bambang Sudjiartono (Porsea), dan Tomi Lebang (Pinrang)