ACARA lima tahunan itu berjalan meriah. Ditandai oleh tablig akbar yang dihadiri oleh lebih dari 100 ribu orang dan diikuti oleh pawai keliling kota Ahad lalu, Muktamar IV Partai Persatuan Pembangunan ini sempat menyedot perhatian masyarakat Ibu Kota.

Namun, perbedaan dengan muktamar lalu cuma sampai di situ. Selebihnya, acara akbar partai Bintang yang dihadiri oleh utusan 309 cabang dan 27 wilayah dan berlangsung 29 November-2 Desember itu bakal berjalan seperti biasa. Perebutan jabatan ketua umum--salah satu agenda muktamar selain program kerja dan sikap politik--tak akan banyak berbeda dengan yang lalu. Soalnya, di tengah arus reformasi, PPP ternyata masih mengikuti pola tradisional dengan mencari pemimpin mengikuti garis unsur. Dua calon kuat datang dari dua unsur besar di Islam, Muslimin Indonesia (Menteri Pangan dan Hortikultura A.M. Saefuddin) dan Nahdlatul Ulama (Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM Hamzah Haz).

Pertarungan pun berkutat pada dua faksi ini. Ke mana dukungan akan diberikan oleh para pemimpin wilayah dan cabang--yang punya hak dalam pemilihan nanti--bisa ditebak dari asal aliran mereka. Di kertas, A.M. Saefuddin lebih kuat karena ada 168 orang ketua yang berasal dari unsur MI, lebih unggul dibandingkan dengan 133 yang dari NU. Namun, masih ada unsur Sarekat Islam (22 orang) dan Perti (2 orang) yang mungkin memberikan suaranya untuk Hamzah. Belum lagi ada suara para sekretaris wilayah dan cabang yang kerap berbeda dengan ketuanya. Peta ini pun bisa berubah karena dengan adanya lobi, mungkin saja ada suara yang mencelat ke kubu lawan.

Dengan kondisi seperti itu, tim sukses kedua calon tersebut pun sudah sibuk mencari suara sejak dua bulan lalu. Menjelang muktamar pun, kedua kubu menggelar jumpa pers di hotel yang berbeda. Bahkan, Sabtu malam lalu, kubu Hamzah melakukan acara pembaiatan dukungan dengan dipimpin oleh K.H. Maimun Zubair. "Baiat ini untuk memperteguh dukungan pada calon Hamzah Haz," ujar Kiai Maimun. Kedua calon pun mengklaim sudah mengantongi sebagian besar pemilih. A.M. Saefuddin, misalnya, dengan yakin menyebut 90 persen cabang dan wilayah ada di belakangnya.

Kesibukan seperti ini ditanggapi beberapa pengamat dengan kritis. "Seharusnya inilah saatnya PPP lebih realistis. Sebab, kalau bertumpu pada faksi atau unsur, perolehan suara di pemilu akan berkurang secara signifikan," ujar pengamat politik Azyumardi Azra. Soalnya, dengan mementingkan faksinya, diyakini pemimpin itu hanya akan mementingkan faksinya sendiri dan bukan kepentingan bangsa. Pengamat politik Mahrus Irsyam menganjurkan, sebaiknya PPP memilih tokoh reformis yang tak terikat dengan unsur, seperti Baharuddin Lopa atau Mudrick S. Sangidoe.

Namun, menurut beberapa sumber, masalah unsur memang bukan soal yang mudah hilang di tubuh PPP. Bila ada yang mencoba menghilangkannya, malah ia akan dicap anakronisme dan mengingkari sejarah pendirian PPP sendiri, yang merupakan fusi 4 unsur (MI, NU, SI, dan Perti). A.M. Saefuddin--menteri yang kontroversial karena menyebut Mega bukan pemimpin yang baik karena beragama Hindu--pun menganggap perbedaan seperti ini bukan soal. "Perbedaan pendapat itu seperti taman bunga, ada mawar, ada melati," ujarnya.

Masalahnya, bila kondisinya seperti tahun 1997, perbedaan seperti ini mungkin bisa dilupakan. Waktu itu, dengan koalisi Mega-Bintang, PPP bisa mendongkrak perolehan suaranya di DPR dari 62 (1992) menjadi 89 kursi. Tapi kini, dengan banyaknya partai berasaskan Islam yang bakal menyedot pemilih tradisional PPP, disesalkan mengapa partai ini masih bergumul dengan masalah tersebut. Sebab sudah terbukti bahwa sejumlah pengurus PPP, setidaknya di Jawa Timur, hengkang ke Partai Kebangkitan Bangsa. Jumlah mereka yang pindah ke PKB, Partai Amanat Nasional, atau partai Islam lainnya ini, menurut taksiran Mahrus Irsyam, mencapai 60 persen.

Problem ini agaknya sudah disadari oleh para pemimpin PPP, yang menjelang muktamar buru-buru mengubah tanda gambarnya kembali ke Kakbah. Asas Pancasila pun diganti menjadi Islam. Namun, perubahan ini diyakini Azyumardi maupun Mahrus tak akan efektif untuk menarik pemilih bila mereka tetap mengikuti pola aliran. Bagaimana, Pak AM? Pak Hamzah?

Diah Purnomowati, Darmawan Sepriyossa, Edy Budiyarso, Jalil Hakim