Imelda Marcos akan senang mendengarnya. Pekan lalu, Presiden Joseph "Erap" Estrada menyatakan siap melakukan negosiasi dengannya. Yang akan mereka bicarakan adalah kemungkinan kompromi pengembalian harta keluarga dan kroni-kroni mendiang suaminya, Ferdinand Marcos.

Begitulah. Setelah 12 tahun berlalu, dan setelah dua pemerintahan berlalu (Corazon Aquino serta Fidel Ramos), proses hukum memburu harta Marcos belum menampakkan hasil nyata. Bahkan tampaknya makin ruwet.

Tak hanya uang yang bisa diselamatkan negara terlalu sedikit, reputasi Komisi Kepresidenan untuk Pemerintahan yang Bersih (Presidential Commission on Good GovernancePCGG) pun kian babak-belur.

Padahal, ketika dibentuk oleh Presiden Cory Aquino pada 1986, PCGG benar-benar diharapkan mampu mengembalikan harta negara. Sebentar setelah dibentuk, komisi itu mengumumkan bahwa US$ 10 miliar telah dicuri oleh keluarga Marcos dan 300 kroninya selama 20 tahun kediktatoran Marcos. Sebagian besar harta curian itu disimpan di sejumlah bank Swiss. Perburuan ini terbukti makan waktu. Dan prosesnya berlarut-larut.

Pada 1990, Pengadilan Federal Swiss mengumumkan bahwa harta Marcos di negeri itu hanya sekitar US$ 365 juta. Namun, itu pun hanya bisa dikembalikan kepada pemerintah Filipina jika telah ada peradilan yang bersih untuk memastikan uang tadi hasil korupsi. Itu sebabnya, meski semua bersikeras menolak, Cory Aquino membolehkan Imelda kembali ke Filipina beserta jasad suaminya yang telah dibalsem (Marcos meninggal pada 1989). Dengan cara itulah Imelda bisa diadili.

Pada 1993, Imelda mendapat vonis 12 tahun karena tuduhan menggelapkan pajak dan membantu korupsi suaminya. Sementara itu, pengadilan terhadap kasus korupsi Marcos sendiri masih berlangsung hingga pekan-pekan ini.

Menurut Alex Magno, seorang akademisi di Manila, PCGG sebenarnya telah menjalankan tugasnya dengan baik. "Mereka berhasil mengembalikan sekitar 10 persen dari total perkiraan kekayaan Marcos, keluarga, dan kroninya," kata Magno kepada Purwani Diyah Prabandari dari TEMPO.

PCGGberanggotakan 5 komisioner dan 100 pengacarajuga berhasil menyingkap beberapa ratus kasus, dalam kaitan dengan saham, properti, dan kontrak-kontrak semasa Marcos berkuasa.

Namun, kata Magno, banyak kasus tersebut tak bisa dimenangi pemerintah di pengadilan. "Kelemahan dari semua ini adalah karena kurangnya bukti yang mendukung gugatan mereka," katanya.

Sampai dengan 1998 ini, misalnya, PCGG telah mengajukan 21 gugatan menyangkut pemilikan saham para kroni yang diduga besar usahanya berkat Marcos. Sayang, dari tujuh yang sudah disidangkan, tak satu pun dimenangi pihak pemerintah.

Namun, salah satu kekalahan besar PCGG adalah ketika pada Oktober 1998 lalu mahkamah agung membatalkan vonis
terhadap Imelda Marcos.

Ketua Mahkamah Agung Francis Garchitorena pekan lalu mengatakan bahwa posisi PCGG kini di ujung tanduk. Sebab beberapa kasus telah mendekati kedaluwarsa sehingga tak bisa disidangkan lagi. "PCGG telah kehilangan banyak momentum untuk menyidangkan kasus Marcos," kata Garchitorena.

Menurut Magno, salah satu kelemahan besar PCGG adalah tak memiliki kekuasaan hukum (judicial power). Tidak itu saja. Soal lain adalah kredibilitas personel PCGG sendiri.

Dalam kontroversi terakhir, Oktober 1998 lalu, Presiden Estrada memecat Ketua PCGG Felix de Guzman, yang justru dinilai menguntungkan kubu Marcos: De Guzman meminta Gubernur Bank Sentral Filipina "mencairkan" rekening salah satu kroni Marcos yang dibekukan pada 1987. "Jika maling diminta mengejar maling, tak akan ada hasil yang bisa diperoleh," tulis koran The Philippine Daily Inquirer beberapa pekan lalu.

Ketua komisi yang baru, Magdangal Elma, punya tugas makin berat, tapi hanya ada sedikit waktu. Presiden Estrada sudah mematok: umur komisi ini hanya dua tahun lagi.

Beberapa senator bahkan mengancam akan menghapuskan komisi yang tidak efektif itu. Senator Aquilino Pimentel III, misalnya, bermaksud menghapus dan menggantikannya dengan badan baru yang lebih bergigi.

Namun, langkah hukum mana pun tampaknya akan rumit dalam kasus ini. Terutama menyangkut kesepakatan antara pemerintah Filipina dan Imelda Marcos.

Sudah sejak 1993, pemerintah Filipina sebenarnya frustrasi dengan proses hukum yang tak kunjung menghasilkanbahkan sempat menghabiskan US$ 10 juta untuk membayar pengacara dalam satu persidangan saja. Pihaknya memutuskan bersepakat dengan Imelda: keluarga Marcos mengembalikan 75 persen hartanya, sementara pemerintah mengedrop seluruh tuduhan perdata ataupun kriminal terhadap keluarga.

Kesepakatan itu pulalah yang kini tampaknya akan dirampungkan oleh Presiden Estrada bersama Imelda Marcos. Selamat tinggal, hukum!

Zed Abidien