Indria Samego
Peneliti peran sosial politik ABRI

Barangkali baru sekarang ABRI dibicarakan secara kritis dan terbuka. Sejak Presiden Soeharto lengser, kekuatan sosial politik yang dianggap sebagai pendukung utama pemerintahan Orde Baru ini ikut menjadi sasaran pembicaraan. Sementara sebelumnya hanya ''dirasani", kini sudah melebar ke mana-mana, lewat metode yang belum pernah digunakan sebelumnya.

Pada masa Soeharto berkuasa, hampir mustahil kita dapat menggali sikap masyarakat terhadap ABRI melalui pooling sebagai metode surveinya. Sekarang bahkan seolah terjadi perlombaan antara berbagai sumber berita untuk melaporkan hasil pengumpulan pendapat mereka. Lebih dari itu, dewasa ini mahasiswa tidak lagi takut menggelar spanduk bertuliskan ''Hapuskan Dwifungsi ABRI" dan kata-kata keras sejenisnya.

Sebenarnya, bukan hanya ABRI yang dibahas secara terbuka dan kritis. Di era reformasi ini, hampir setiap elemen yang mengatasnamakan negara pasti akan mendapat kritik. Adanya pergeseran paradigma pembangunan, dari state-centered menuju popular based-development, membuat intervensi negara yang selama ini berlangsung harus menepi, lalu digantikan oleh partisipasi masyarakat luas. Ketika sumber daya pembangunan milik negara semakin berkurang, sudah sewajarnya bila campur tangan birokrasi dalam perubahan sosial juga ditekan. Partai politik yang menggantung ke ''atas", sebagaimana terjadi di masa lalu, digugat publik secara lebih luas. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang dipandang sebagai alat kooptasi negara terhadap organisasi kepemudaan, juga dituntut untuk bubar.

Bertolak dari realitas politik era reformasi di atas, ABRI dengan dwifungsinya bukanlah satu-satunya organisasi yang menjadi sorotan publik. Bersama dengan kekuatan atau quasi-state lainnya, ABRI akan terus dihadapkan pada berbagai desakan untuk melakukan perbaikan. Sementara di masa lalu retorika dan mitos banyak digunakan untuk membenarkan tindakannya, sekarang ABRI dituntut untuk lebih terukur dalam menjalankan fungsi dan perannya. Apabila publik melihat begitu senjangnya hubungan antara kebijakan dan implementasi dwifungsi ABRI, demi perbaikan citra ABRI ke depan, perlu ada upaya-upaya konkret untuk menetralisasi mitos-mitos berikut ini.

Pertama, ''terbaik untuk rakyat, terbaik untuk ABRI" merupakan tema hari ulang tahun ke-50 ABRI tahun 1995 yang lalu. Rasanya tidak seorang pun yang keberatan dengan jargon tersebut. Sebagai the guardian of the state, jelas ABRI harus melindungi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Ketika suara makin kritis diarahkan kepada pelaksanaan peran sosial politik ABRI, kepala negara waktu itu mengingatkan agar ABRI kembali ke jati dirinya sebagai tentara nasional yang ''berasal dari rakyat, berkembang bersama rakyat, dan untuk rakyat". Berbeda dengan kekuatan militer di tempat lain, ABRI adalah prajurit pejuang dan pejuang prajurit, bukan semata-mata prajurit profesional.

Kedua, karena lebih mengutamakan posisinya sebagai patriot bangsa ketimbang prajurit profesional, ABRI tidak keberatan bila anggaran belanjanya sangat kecil. Dibandingkan dengan anggaran pertahanan dan keamanan negara-negara lain, yang umumnya di atas 10 persen dari pendapatan nasional kotor (GNP), anggaran belanja ABRI jauh di bawah itu, yakni sekitar 2 persen saja. Artinya, ABRI tidak menganggap bahwa anggaran merupakan segala-galanya. Sadar bahwa negara tidak mampu memenuhi kebutuhan ABRI, sudah semestinya ABRI tidak menuntut macam-macam.

Sejauh yang dapat kita dengar, pimpinan ABRI sekarang telah berusaha keras melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran sosial politik ABRI. Sehubungan dengan kian kuatnya tuntutan reformasi, ABRI pun berusaha mengubah paradigma perannya. Dalam rangka itu, ABRI akan mengubah perannya untuk tidak harus selalu di depan. ABRI juga tidak akan selalu menduduki dan ABRI tidak akan memutuskan secara langsung. Terakhir, ABRI akan besedia melakukan power and role sharing dengan kekuatan nonmiliter. Untuk menjalankan peran itu, ABRI ke depan akan lebih mengutamakan unsur-unsur profesional, efisien, efektif, dan modern (PEEM).

Namun, kendati sudah ada isyarat perbaikan, suara rakyat yang menentang dwifungsi ABRI bukannya mengendur. Mereka bahkan menolak peran nonmiliter ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap posisi ABRI tersebut, yang pasti ABRI telah menjadi kekuatan penopang format politik Orde Baru di masa lalu. Memang, Soeharto telah lengser, tapi tidak otomatis ABRI pun harus tergusur. Bahkan, karena sudah terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan, kehadiran ABRI sudah dianggap sebagai kekuatan riil dalam percaturan politik di negeri ini.

Sejauh yang penulis rasakan, sangat sedikit di antara elite nasional yang tidak memperhitungkan kehadiran tentara di dalamnya. Meski diakui ada ekses negatif dari peran sosial politik ABRI, ada ''tata krama politik" yang hanya dipahami oleh mereka untuk tidak terlalu mempersoalkan keterlibatan ABRI dalam kehidupan politik. Apalagi belum ada ketentuan perundang-undangan yang melarang ABRI berpolitik, sehingga suasana ewuh-pakewuh jelas terlihat dalam pergaulan antar-elite politik kita.

Tapi, demi membangun hubungan yang lebih dialogis antara kekuatan sipil dan ABRI, tampaknya perlu ada upaya mentransformasikan norma, etika, dan disiplin militer menjadi wacana yang dapat diterima publik. Kalau tidak dari luar ABRI, perubahan itu hendaknya datang dari dalam tubuh ABRI sendiri. Agar tidak menjadi ''bulan-bulanan" dari kekuatan penekan yang mempersoalkan peran nonmiliter ABRI, sebaiknya ABRI secara bertahap tapi pasti mengagendakan reformasi perannya secara lebih nyata.