Asia Melaju, Indonesia Menunggu

Ini bukan vonis mati. Tapi kabar tak sedap ini bisa mematahkan semangat para "pejuang" perekonomian Indonesia. Menurut laporan terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) yang disiarkan pekan lalu, bagi Indonesia, krisis belum berakhir. Tahun depan, perekonomian Indonesia masih akan terus mengerut tiga persen, setelah tahun ini menyusut 16 persen.

Secara umum, Asia mulai pulih. Menurut perhitungan ADB, tahun depan perekonomian Asia akan tumbuh dua kali lipat dari tahun ini. Pertumbuhan ini akan banyak dihela oleh Cina (perekonomiannya membengkak 6 persen) dan Taiwan (5,2 persen). Negara-negara lain tetap tumbuh, tapi amat lamban. Satu-satunya negara yang perekonomiannya terus merosot, selain Indonesia, adalah Malaysia.

Ganjalan utama pertumbuhan Asia, menurut ADB, tak lain adalah seretnya investasi. Dana domestik amat terbatas. Sementara itu, dana dari investasi asing dihadang ketakpastian pasar keuangan. Karena itu, peruntungan negara-negara Asia, juga Indonesia, apa boleh buat, akan sangat bergantung pada mood--suasana hati--pasar modal. Kalau negara-negara industri terus menurunkan suku bunga, misalnya, perekonomian Asia punya peluang pulih lebih cepat.

Sejumlah ekonom sebenarnya lebih sreg menyebut Asia berada dalam tahap stabilisasi, bukannya pemulihan (recovery). Bernhard Eschweiler, Kepala Ekonom Asia di perusahaan pengelola investasi JP Morgan, Singapura, misalnya, menyimpulkan peningkatan output Asia belakangan ini cuma merupakan penyesuaian setelah mengalami kontraksi hebat setahun terakhir.

Para ekonom umumnya sepakat, Korea Selatan dan Thailand akan memimpin di barisan depan dalam balapan penyehatan perekonomian Asia. Sementara itu, Hong Kong, Singapura, dan mungkin Taiwan, berada di belakangnya. Indonesia? Maaf-maaf saja. Bersama dua negara tetangga, Malaysia dan Filipina, Indonesia digolongkan sebagai kelompok negara yang penuh ketakpastian. "Itu sebabnya nasib Indonesia sulit ditebak," kata seorang ekonom dengan yakin.

Inflasi Ditekan, Inflasi Melawan

Upaya pemerintah mengerem kenaikan harga barang, untuk sementara, terlihat sukses. Setelah berhasil mencatat deflasi (inflasi minus alias harga barang justru turun) sampai 0,27 persen pada Oktober lalu, bulan ini tingkat inflasi, insya Allah, juga bisa diredam. Menurut Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, inflasi bulan ini di bawah satu persen.

Ginandjar tampak begitu yakin karena dalam tiga pekan pertama November, inflasi masih nol persen. "Ini pertanda baik bagi perekonomian," katanya. Jika dihitung sejak awal tahun, hingga bulan lalu tingkat inflasi Indonesia mencapai 79,41 persen, turun dari 82,40 persen pada September. Dengan sukses ini, pemerintah mencanangkan target inflasi tahun depan tak akan lebih dari 10 persen.

Tapi mungkinkah? Menurut Kepala Riset Pentasena Securities, Mohamad Syahrial, selama dua bulan ini harga barang berhasil disodok turun karena nilai tukar rupiah terhadap dolar bisa terus didongkrak. Tapi, kalau harga dolar sudah bisa didesak sampai Rp 7.000, seperti sekarang, katanya, "Kita tak bisa berharap deflasi masih akan terjadi lagi." Maksudnya, inflasi yang didorong oleh kenaikan ongkos produksi (cost-pushed inflation) tak bisa ditekan lebih rendah lagi.

Syahrial justru mengkhawatirkan adanya inflasi jenis baru: kenaikan harga yang disebabkan lonjakan permintaan (demand-pulled inflation). Soalnya, bulan-bulan ini pemerintah akan menggenjot likuiditas perekonomian melalui pelbagai bentuk rangsangan fiskal. Langkah ini memang perlu untuk menggerakkan mesin perekonomian yang kini ditinggalkan swasta. Tapi, kalau tak diikuti peningkatan produksi yang seimbang, injeksi dana ini seperti memompakan gas helium pada balon. Harga barang bakal melambung lagi.

Rupiah Didongkrak, Dolar Tak Berontak

Alhamdulillah, ini Jumat! Tampaknya, itulah ekspresi sebagian besar pemain valuta asing (valas) di pasar spot antarbank di Jakarta, Jumat (27 November). Pada hari "pendek" itu, harga dolar bisa ditahan pada Rp 7.425, setelah hari-hari sebelumnya sempat mendekati ambang keramat Rp 8.000 per dolar.

Keperkasaan rupiah sebenarnya mengejutkan. Soalnya, pekan-pekan ini daya tarik mata uang RI ini sedang apes-apesnya. Bayangkan, kekerasan masih terus terbayang, aksi rakyat menuntut pengusutan Soeharto makin marak. Dan, ketahanan mata uang Asia bertarung melawan dolar juga lagi ambruk. Nilai tukar yen menyusut, begitu juga baht (Thailand), dolar Singapura, dan won (Korea).

Lebih dari itu, ini paling penting, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia alias SBI (daya tarik terbesar sehingga orang jatuh cinta sama rupiah) makin merosot. Dalam dua bulan terakhir, SBI menyusut dari 71 persen menjadi 46 persen. Akibatnya, pasar seperti sedang kebanjiran rupiah. Ini bisa dilihat dari tingkat suku bunga pinjaman antarbank (interbank call money) di Jakarta yang "amblas" tinggal 10 persen (posisi Jumat, 27 November). Padahal, beberapa pekan sebelumnya bunga pinjaman antarbank sempat melejit sampai di atas 60 persen.

Lalu, mengapa rupiah tetap berdiri tegak melawan badai dolar? Sayang, jawabannya tak begitu membanggakan. Menurut para pengamat pasar keuangan, rupiah tertolong lantaran daya tarik permainan rupiah sudah mulai menghilang. Menurut para dealer valas, kekhawatiran atas gejolak politik di Indonesia begitu besar. Investor dan spekulan valas merasa perlu bersikap ekstrahati-hati. Risiko terlalu tinggi. Akibatnya, mereka lebih suka mengamankan posisi dengan main impas ketimbang membuat kontrak jual atau beli.

Sepinya minat pedagang ini membuat langkah Bank Indonesia (BI) menjual dolar efektif untuk menyehatkan rupiah. Menurut sejumlah dealer, sejak tragedi Semanggi meletup 13 November lalu, BI makin kencang menggerojok pasar dengan dolar hasil utang luar negeri. Tiap hari, konon, dihabiskan sampai US$ 50 juta--lima kali lipat dosis biasanya--untuk mempertahakan agar rupiah tak terperosok lebih jauh.

Barangkali kegetolan ini juga yang cepat menipiskan cadangan devisa Indonesia. Menurut statistik BI, sebelum pembantaian Semanggi, simpanan valas di bank sentral masih US$ 14,23 miliar. Tapi sepuluh hari kemudian tinggal US$ 14,21 miliar. Penurunan yang tak besar, memang. Tapi perlu diingat, bulan-bulan ini ada beberapa pencairan pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti bantuan IMF yang secara rutin cair US$ 1 miliar tiap bulan.

Lalu, bagaimana nasib rupiah pekan depan? Melihat besarnya cadangan devisa BI (sekitar US$ 3 miliar di atas batas minimal IMF), para dealer yakin, BI tak akan membiarkan rupiah jatuh kandas. BI akan terus melakukan campur tangan di pasar yang sepi. Bahkan, menurut kalkulasi pedagang pasar uang, pekan depan harga dolar akan ditekan dan mulai dimainkan pada kisaran harga Rp 7.000 per dolar.

Roti Mahal, Imporlah (Langsung) Terigu

Jika Anda pemakan roti atau pelahap mi, Anda tentu merasakan betapa girasnya harga kedua bahan pangan itu berlompatan naik. Mau tahu sebabnya? Yang selama ini kita tahu: bahan baku terigu (tepung gandum) mesti diimpor dengan biaya dolar. Tapi, yang selama ini kita tak begitu tahu: keuntungan importir terigu ternyata kegedean.

Menurut perhitungan Direktur Pelaksana Asosiasi Makanan dan Minuman Indonesia, Thomas Darmawan, harga tepung impor (diantar sampai ke pelabuhan Priok) cuma Rp 1.800 per kilogram (dengan asumsi harga dolar cuma Rp 7.500). Ini jauh lebih murah ketimbang terigu Bulog yang harganya dipatok antara Rp 2.200 dan Rp 2.880 (tergantung mutu).

Karena itu, mumpung monopoli impor terigu sudah dihapuskan, para pengusaha makanan kini mulai ramai-ramai mengimpor tepung gandum itu langsung dari Australia. Menurut Darmawan, dalam tahap awal mereka memang tak berani mengimpor dalam partai besar. Soalnya, cadangan stok Bulog kini masih membludak, sekitar 1 juta ton. Kalau kepepet, Bulog tentu akan bertindak, misalnya dengan menurunkan harga terigunya hingga tak kalah murah ketimbang terigu impor langsung itu.

Akhirnya, Salim di Filipina

Dipepet di sini, Salim melesat di luar negeri. Melalui anak perusahaannya di Hong Kong, yaitu First Pacific Company (FPC), Salim mulai membangun "basis" di Filipina. Kamis, 26 November lalu, FPC mengumumkan pengambilalihan mayoritas saham Philippine Long Distance Telephone Co. (PLDT), semacam Telkom-nya Filipina.

Rupanya, kesulitan Salim melunasi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bukan berarti konglomerat terkaya Indonesia itu tak punya uang. Buktinya, FPC membeli 17,2 persen saham PLDT (yang mewakili 27,4 persen suara) dengan harga US$ 749 juta (sekitar Rp 6 triliun). Dengan kekuasaannya sebagai pemegang saham mayoritas, Salim menempatkan Manuel Pangilinan, orang kepercayaan Liem Sioe Liong di Hong Kong, sebagai Presiden sekaligus Ketua Eksekutif PLDT.

Salim mengincar PLDT sejak saham-saham itu "dibebaskan" Juli lalu. Semula, saham-saham ini disita pemerintah Filipina karena dicurigai sebagian di antaranya "milik" Ferdinand Marcos. Namun, Juli lalu, Pengadilan Tinggi Filipina membebaskan sebagian saham-saham sitaan itu tanpa menegaskan siapa pemilik sebenarnya.