Bocah mengisap jempol kalau sedang stres, dan agaknya begitu pula penguasa. Bagi telinga umum, menuduh tokoh seperti Kemal Idris (umur 76 tahun) dan Ali Sadikin (umur 71 tahun) berkomplot untuk menjatuhkan pemerintah terdengar sebagai satu reaksi otomatis yang lucu. Apalagi yang jadi dasar adalah sebuah deklarasi yang ditandatangani tanpa tipu dan tirai.

Isi yang disampaikan memang menyebut perlunya menyusun MPR Reformasi yang berfungsi sementara dan membentuk Presidium sebagai pemerintahan sementara pula. Memang kemudian ada tudingan bahwa berdasarkan deklarasi itu disusun rencana gerakan dengan sekelompok mahasiswa untuk bertindak menurunkan Habibie dalam demonstrasi pekan lalu. Tapi jika semua dilihat di luar buku petunjuk "Orde Baru", yang akan tampak adalah sebuah cara yang keras (atau katakanlah sangat keras) untuk menyampaikan pendapat. Sejumlah orang tak suka pemerintahan Habibie, dan karena omong saja tak cukup, perlu demonstrasi. Siapa tahu Habibie, seperti Soeharto, "eling" atau insaf, lalu lengser. Maka "makar" atau "tak makar" bukanlah persoalannya.

Persoalannya adalah refleks kekuasaan yang masih bingung. Di tahun 1976, seseorang yang bernama Sawito bersama sejumlah tokoh nasional sepuh (antara lain Bung Hatta) mengirim surat kepada Presiden Soeharto agar turun dan diganti. Sawito pun ditangkap, dan hakim--yang, seperti biasa, jadi bebek--menghukumnya delapan tahun. Untuk sebuah surat, untuk sebuah angan-angan.

Kini, harus diakui: pemerintah Habibie lebih manis. Tak ada yang ditahan. Pers dan TV bisa memuat wawancara para tertuduh dengan leluasa. Jadi apa sebenarnya yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan ribut-ribut soal makar ini?

Tuduhan "makar", seperti tuduhan "subversif", lebih sering dipakai untuk kepentingan non-yuridis, dengan mengategorikan yang dituduh menjadi semacam musuh negara. Diharapkan, yang bersangkutan bisa ditundukkan--sambil dijebloskan dalam penjara--dan orang lainnya jadi takut bergerak. Gejolak politik lalu mudah dikendalikan. Tapi sekarang siasat ini tak efektif. Bahkan mereka yang dipanggil polisi untuk diinterogasi tak takut. Malah mungkin bangga.

Mungkin soal "makar" ini dimaksudkan untuk membuktikan "teori" yang termasyhur itu (bahwa mahasiswa itu niatnya baik, tapi mereka ditunggangi)? "Teori" ini juga sekuno "Orde Baru". Sejumlah mahasiswa tentu punya kontak dengan orang-orang tua itu, tapi seperti lazim dalam sejarah pergerakan Indonesia, yang muda justru yang "menunggangi" yang tua.

Dan jika soal "makar" ini dipakai untuk menegakkan wibawa pemerintah melalui hukum, juga tak mempan. Menurut pengalaman, kebanyakan kasus politik ini pada akhirnya diselesaikan secara politik juga. Yang diadili dan menjalani hukuman banyak yang diampuni atau direhabilitasi. Walhasil, yang tampak adalah sebuah pemerintah yang sedang cari-cari cara untuk menghadapi oposisi. Dulu ada petunjuk Bapak Presiden, dan mereka tak pernah berpikir sendiri. Kini, tanpa Soeharto, mereka kikuk jadi demokrat, kikuk jadi otoriter.