UMUR kekuasaan Presiden Habibie tampaknya bisa lebih panjang dari sekadar enam bulan. Mereka, yang ingin menjatuhkannya dengan demonstrasi besar pekan lalu, tak berhasil. Namun, disadari atau tidak, Presiden Habibie kini berada di atas sebuah perkembangan politik yang bisa jahat terhadap dirinya. Ibarat menaiki macan: jika ia turun, ia bisa saja dikerkah si raja hutan, sebaliknya bila ia terus, ia mungkin sekali tak akan bisa mengendalikannya.

Yang istimewa dengan kasus Habibie ialah bahwa "macan" itu punya beberapa wujud. Wujud pertama adalah kekuasaan yang dipegangnya sekarang. Kekuasaan itu secara teoritis besar, tetapi kursi kepresidenan Habibie sejak semula tak punya legitimasi yang mantap. Beberapa bulan yang lalu ia menjadi presiden semata-mata berkat ia duduk di kursi wakil presiden. Siapa pun ingat bahwa ia berada dalam posisi itu karena ia diangkat Soeharto. Ia tidak dipilih dari sejumlah calon melalui persaingan yang terbuka dari bawah. Siapa pun juga ingat bahwa keputusan Soeharto waktu itu merupakan keputusan yang kontroversial. Banyak pihak--di kalangan Golkar dan ABRI sendiri, juga di dunia bisnis luar dan dalam negeri--sebenarnya tak begitu yakin dengan pilihan Soeharto itu.

Memang akhirnya Habibie adalah presiden ke-3. Tetapi jelas bahwa ia, sebagai tokoh politik--seperti orang lindungan Soeharto yang lain, misalnya Harmoko--lebih kuat bergantung ke atas ketimbang bertaut ke bawah. Dengan bertopang pada ICMI dan suara bersemangat sebagian kalangan politik Islam, Habibie memang lebih punya pendukung yang terorganisasi di kalangan rakyat ketimbang, misalnya, Try Sutrisno atau Sudharmono. Tetapi ia sebenarnya tak punya akar dalam pergerakan Islam seperti NU, Muhammadiyah, atau yang lain. Ia tak dikenal sebagai alumnus HMI ataupun PMII.

Dengan legitimasi yang tetap rapuh, ia harus menghadapi krisis ekonomi yang membuat Indonesia kian butuh bantuan dan kepercayaan internasional. Untuk mengukuhkan legitimasinya, ia harus menyelenggarakan pemilihan umum. Tetapi dengan itu pula ia mengundang kompetisi. Di situ, ia tampak ketinggalan. Golkar, kendaraan politiknya, tak punya daya pikat dan daya desak. Perilaku Golkar pada masa lalu tak menguntungkannya hari ini: organisasi ini terlalu lama terlampau mengandalkan kekuasaan untuk menekan pemilih atau membeli kesetiaan mereka dengan uang dan fasilitas. Terlampau lama hanya menjadi mesin penyedot suara. Kini, Soeharto tak ada, dan hilang pula super-pelindung dan super-pendorongnya. Golkar menjadi lembek dan sulit dimainkan, seperti tokoh wayang kulit yang kehilangan penggapit.

Tantangan Megawati

Sementara itu, berkembang dukungan yang meluas untuk tokoh lain, terutama Megawati dan Amien Rais. Rupanya ada sebuah psikologi politik yang tumbuh sejak satu dasawarsa yang lalu di Indonesia: semakin dekat seseorang ke atas, semakin ia tak populer, sebaliknya semakin bentrok seseorang dengan kekuasaan di atas, semakin didukung ia oleh rakyat. Itulah yang terjadi dengan PDI dan Megawati. Modal awal yang besar diperolehnya justru ketika ia didepak dengan kasar oleh Soeharto. Dengan modal itu ia berkembang pesat. Seandainya besok pagi di Indonesia ada pemilihan presiden yang langsung dari rakyat, hampir pasti Megawati--yang PDI-nya tampak lebih maju dalam gerak mengorganisasi diri dibandingkan dengan partai lain--akan menang dan Habibie tak akan ada lagi di Istana Merdeka.

Dalam kerapuhan legitimasi itu Habibie mencoba mendapatkan dukungan yang lebih solid dari umat Islam. Tetapi kalangan Islam sendiri menyadari bahwa dirinya beragam, bukan monolitik. Dalam pada itu, dukungan sebagian mereka untuk Habibie tak dengan sendirinya akan merupakan dukungan untuk Golkar dalam pemilihan umum nanti. Ini bisa menjadi problem tersendiri kelak.

Itu terutama karena meskipun Golkar kini dipimpin oleh para almuni HMI, umat Islam punya alternatif lain. PPP masih akan bisa menarik dukungan besar, terutama melihat sikapnya yang mandiri dalam Sidang Istimewa MPR pekan lalu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diayomi oleh Gus Dur dan disokong kuat oleh sebagian besar massa NU, bukan saja akan menghalangi kemenangan Golkar, tapi juga akan menghalangi Habibie. Partai Bulan Bintang juga akan mengambil suara Golkar, dan bahkan mungkin Partai Keadilan--pemain baru yang rapi organisasinya--tak akan mendukung Habibie.

Pada saat yang sama, Amien Rais--meskipun ia kini memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) yang tidak eksklusif satu agama--memiliki "surat kepercayaan" yang lebih meyakinkan ketimbang Habibie sebagai pemimpin Islam. Amien Rais memang tidak dikenal galak beroposisi terhadap Habibie, tetapi pada akhirnya ia juga sebuah ancaman bagi presiden ke-3 itu. Semakin dekat ke pemilu dan semakin panas kompetisi antara Amien Rais dan Habibie, ancaman itu akan semakin tampak.

Dengan kata lain, usaha Habibie untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam belum tentu berbuah. Tapi, sementara itu, ada efek sampingan. Dan efek sampingan inilah wujud lain dari si "macan" yang dinaiki presiden ke-3 itu: polarisasi politik di Indonesia kini bisa sepenuhnya digeser menjadi polarisasi dengan simbol-simbol "Islam" dan "non-Islam".

Polarisasi ini bukan saja menyesatkan, tetapi juga merisaukan. Ia menyesatkan karena dalam kenyataannya hal itu tidak terjadi, mengingat beragamnya sikap politik umat Islam kini dan juga beragamnya sikap politik kalangan lain. Ia merisaukan karena sebuah bangsa yang terpecah menurut garis agama akan sulit untuk rujuk kembali. Setiap pokok pertentangan akan dianggap mutlak, tak bisa dinegosiasikan, tak ada kompromi.

Tentu, dewasa ini Indonesia mungkin bisa mengelakkan polarisasi "Islam" dan "non-Islam" itu sampai ke tingkat yang destruktif. Ada indikasi semakin kuatnya organisasi politik yang melintasi sekat-sekat agama, seperti PDI dan PAN. Tapi polarisasi "Islam" dan "non-Islam" yang sedang dipaksakan ini telah bisa mengaburkan persoalan urgen bahwa yang sebenarnya sedang dipertarungkan adalah harapan dan agenda reformasi. Katakanlah, secara sederhana, antara yang mau reformasi dan yang mau status quo.

Presiden Habibie, saking besarnya niat untuk duduk terus di kursi kepresidenan, bisa jadi sampai tergoda untuk melupakan harapan dan agenda itu. Lebih tegas lagi, agenda reformasi ke arah dibangunnya lembaga demokrasi yang selama 32 tahun telah rusak. Sebenarnya, ia bisa memutuskan untuk tidak naik "macan" dan memilih kendaraan lain dengan merebut dukungan rakyat dan mendapatkan legitimasi yang lebih kukuh. Caranya: dengan tegas memutuskan tali pusar yang mengikatnya dengan sistem dan tabiat Orde Baru.

Ia sudah bisa menunjukkan bahwa di bawah pemerintahannya pers cukup merdeka, dan gairah membentuk organisasi berlangsung bebas. Meskipun itu belum tentu merupakan niatnya, harus diakui itu sebuah kemajuan. Namun, setelah kekerasan di Semanggi, dan semakin dekat ke pemilihan umum, Habibie tampaknya mengulang resep sang pendahulu. Proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang dituduh "makar" (lihat hlm?.) mengingatkan orang akan tabiat lama. Itu adalah tabiat "overkill", serta-merta menembakkan meriam ke sehelai bendera yang dikibarkan lawan politik. Dari sudut ini, Habibie tampak malah menaiki sang "macan" dalam wujudnya yang lain: mereka--baik di kalangan sipil maupun militer--yang menganggap reformasi itu berbahaya.

"Macan" yang seperti ini akan menjerumuskannya kembali ke suasana politik masa lalu, yang tidak populer. Rakyat masih mengingat apa yang pahit dari sifat represif selama 32 tahun kemarin. Lebih celaka lagi, Habibie bukanlah Soeharto, orang kuat yang muncul dengan kekuatan bersenjata karena mengatasi krisis politik yang besar. Dengan memakai resep lama, ia akhirnya hanya akan semakin tergantung pada mereka yang punya tangan besi. Jangan harap dengan cara itu ia akan dipilih. Membeli satu atau dua pemancar TV dan sejumlah penerbitan tak akan menolongnya.