RIDING The Tiger, itu judul film yang bercerita tentang era pemerintahan Soeharto. Jika Curtis Levy dan Christine Olson harus membuat karya dokumenternya itu sekarang, mereka perlu menggambarkan betapa sulitnya Presiden B.J. Habibie mengatasi keadaan pasca-Sidang Istimewa MPR. Seperti disimbolkan sampul majalah ini, suasana yang dihadapi Habibie laksana menunggang macan ganas. Salah langkah, si penunggang bisa jadi mangsa.

Kesulitan berat bagi Habibie datang setelah SI memakan korban 14 nyawa melayang. Mahasiswa yang berduka cita meneruskan aksinya di Jakarta dan kota besar lainnya, walau secara sporadis. Tuntutan mahasiswa hampir seragam: menolak B.J. Habibie dan menolak hasil SI.

Bahkan, nun jauh di Manado, gedung wakil rakyat diduduki sekitar 200 mahasiswa selama 60 jam, Senin pekan lalu. Di sana mereka sempat menggelar sidang rakyat membahas masalah nasional dan lokal. Mereka mengutuk aparat atas tewasnya mahasiswa. "Kami juga menolak Habibie karena ia tak punya legitimasi," kata Endry Tanjung, juru bicara Komite Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara, yang tiga anggotanya terpaksa dirawat di rumah sakit saat bentrok dengan petugas. Di Surabaya dan beberapa kota lain, aksi mahasiswa telah berhasil menduduki RRI. Bendera setengah tiang untuk "pahlawan reformasi" yang gugur dipasang di seantero Nusantara. Aksi diduga akan terus berlangsung sampai pemilu mendatang.

Habibie kelihatannya akan terus digoyang. Dan sudah lazim, pemerintah yang lemah legitimasinya akan melakukan dua langkah. Dia bisa menyerah pada tuntutan rakyat, mundur, lalu presidium dibentuk. Atau memilih bertahan dalam kekuasaan, dengan menggunakan kekerasan. "Tampaknya Habibie memilih jalan terakhir ini. Dengan harga yang mahal sekali," kata Ulil Abshar Abdalla, peneliti muda NU.

Sesungguhnya, "harga mahal" itu harus dibayar pemerintah sejak mengerahkan pasukan pengaman partikelir--Pam Swakarsa--dalam SI. Dengan memakai label Islam, konflik di lapangan bergeser dari soal dukung-mendukung SI dan Habibie menjadi "perang agama". Dalam bahasa Said Agil Siradj dari NU, agama telah dijadikan bingkai politik. Kecurigaan di antara sesama kelompok Islam meningkat, begitu juga antaragama, paling tidak di Jakarta. Minggu lalu, contohnya, tiga buah gereja dibakar dan empat lainnya dirusak, dalam konflik yang dipicu oleh isu agama di sekitar Jalan Ketapang, Jakarta Barat. Enam orang dikabarkan tewas dalam kekerasan massa itu.

Alhasil, pekerjaan rumah Habibie terus bertumpuk. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti, kasus penculikan aktivis prodemokrasi, kasus pembunuhan "dukun santet" Banyuwangi, dan pemerkosaan massal di Jakarta belum lagi "dijamah". Lalu datang lagi kasus Semanggi dan tragedi Ketapang itu. Di bidang politik, ia ditekan oleh Amien Rais dari Kelompok Ciganjur agar dalam waktu sebulan ini segera bekerja sesuai dengan amanat MPR. Dan kerja itu, menurut Amien, harus diawali dengan menuntaskan soal harta bekas presiden Soeharto. Di bidang ekonomi, walau rupiah menguat dan inflasi membaik, analis seperti Theo F. Toemion percaya bahwa "segarnya" rupiah itu karena dolar AS yang sedang hancur di mana-mana (lihat rubrik Ekonomi & Bisnis).

Dengan problem begini ruwet dan krisis legitimasi--Ulil menyebutkan legitimasi meluncur ke titik nol, dan sebagian besar rakyat sudah abstain pada Habibie--pemerintah Habibie bagai berjalan di atas duri. Langkahnya sangat terbatas, terkesan mendua, seperti terjepit dua kutub: tuntutan reformasi total dan upaya menjaga status quo.

Lihatlah kasus Barisan Nasional (BN), kumpulan purnawirawan dan tokoh "gaek" yang 12 November lalu menyerukan agar dibentuk presidium pemerintahan sementara. Ali Sadikin dan Kemal Idris dari BN--dua tokoh tua yang hampir tanpa pendukung itu--langsung diperiksa, mereka dituduh makar. Pemerintah membedakan aksi mahasiswa--yang keras dan jelas meminta Habibie turun--dengan aksi BN dengan cara sangat janggal. Dikatakan bahwa "gerakan mahasiswa itu masih murni", dan BN adalah "kelompok yang punya kepentingan". Sebuah tindakan berwajah ganda. Upaya memisahkan mahasiswa dengan BN itu mudah dibaca maksudnya: meredam aksi mahasiswa yang lebih luas.

Bekas Panglima ABRI Jenderal (Purn.) Edi Sudradjat menganggap pemerintah, "hanya mencari kambing hitam." Menurut tokoh Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa ini, komunike politik BN harus dilihat sebagai bagian dari perbedaan pendapat, elemen penting dalam negara demokrasi. Jika ABRI ikut ambil bagian, kata Edi, "Ini terjadi karena aparat tidak mendengarkan suara rakyat, sehingga terkesan mereka menjadi alat penguasa." (lihat soal makarXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

Habibie jelas harus merangkul militer, apalagi kalau benar ia memakai konsep: menyerang adalah pertahanan terbaik--seperti teori klasik sepak bola. Dukungan kelompok berlabel Islam memang mengalir, tapi itu terbatas pada ICMI dan kekuatan Islam minoritas lain. Kelompok Islam yang besar, NU misalnya, sejauh ini berdiri sebagai "oposisi yang moderat" terhadap Habibie. Begitu juga sikap Amien Rais, Ketua Umum Muhammadiyah, yang keras mengkritik--walau tak bisa zakelijk pada Habibie. Jadi, dekat dengan militer bisa dikata adalah keharusan bagi Habibie.

Susahnya, militer sedang disorot tajam. Panglima ABRI Jenderal Wiranto dituntut mundur di mana-mana, setelah jatuh korban di Semanggi. "Saya pikir Wiranto harus mengundurkan diri. Selanjutnya Pangab baru yang mengusut tuntas kasus itu," demikian Amien Rais. Pakar politik Arief Budiman menilai, "Wiranto harus cepat mengambil tindakan atas kejadian Semanggi. Lebih baik kalau dia yang mundur." Dalam konteks hubungan Habibie-Wiranto, Arief melihat Wiranto lebih diuntungkan karena ia lebih survive dengan memanfaatkan Habibie ketimbang mempercayainya sebagai pemimpin.

Sebenarnya, Habibie punya jalan untuk mengendurkan berbagai tekanan ini. Apa itu? Salah satunya, "Dia harus menegaskan bahwa pemerintahannya transisi sampai pemilu nanti," saran Amien Rais. Ini penting agar setiap langkahnya tak dianggap rekayasa untuk mempertahankan kekuasaan. Itu pun ada syaratnya: konsisten. Karena, cerita Amien setelah bertemu dengan Habibie tanggal 14 November, Habibie setuju mundur secepatnya setelah Pemilu Mei 1999. Namun, ketika berpidato saat membuka Indonesia Forum di Jakarta, ia mengatakan akan bertahan sampai akhir tahun 1999. Bahkan, dalam wawancara televisi sebelumnya, ia menyiratkan akan jalan terus merebut kursi kepresidenan.

Habibie tak cuma bicara. Ia menyiapkan diri untuk merebut opini publik. Terbetik berita bahwa ia tengah bernegosiasi untuk mengambil alih saham televisi SCTV (Surya Citra Televisi), juga majalah mingguan Ummat (lihat rubrik Media). Kelihatannya sasarannya adalah memenangkan pemilihan umum. Langkah ini akan "lebih mulus" jika diingat bahwa perumusan UU politik--termasuk UU Pemilu--masih berada di tangan anggota DPR "warisan" Orde Baru, yang mayoritas masih dikuasai Golkar. Dan ini menguntungkan Habibie. Lebih-lebih jika UU tentang susunan anggota MPR tak berubah banyak nanti.

Hitung saja. MPR nanti akan beranggota 700 orang. Dari sana, 150 kursi akan diduduki utusan daerah dan utusan golongan, yang ditetapkan dari hasil Pemilu 1997--ini anehnya. Berarti mayoritas adalah "kader Golkar". Vedi R. Hadiz, periset di Pusat Studi Asia Murdoch University Australia, memperkirakan bahwa kedua utusan itu adalah pendukung status quo. Ditambah kursi 55 buah ABRI, berarti pendukung status quo sudah punya 205 kursi. Untuk meraih suara mayoritas, yang diperlukan hanya 351 kursi. Golkar tinggal mencari 146 kursi untuk meraih kemenangan atau sekitar 30 persen suara, dan mengegolkan Habibie sebagai presiden mendatang--kalau benar Golkar mencalonkannya kelak. Mencari 30 persen tak sulit. Apalagi, "Kalau Golkar melakukan politik uang seperti selama ini. Hal itu akan efektif di tengah kesulitan ekonomi sekarang," tulis Hadiz (TEMPO, 23 November 1998).

Kondisi ekonomi bisa menjadi kunci. Jika ekonomi "membaik", lapangan kerja pulih, posisi Habibie akan makin kuat. Apalagi jika dilihat bahwa Kelompok Ciganjur sebagai oposisi terbesar kondisinya sekarang ini bagai "lokomotif mogok", istilah Arief Budiman. Mereka tak juga "masuk" tatkala pintu sudah dibuka lebar-lebar oleh gerakan mahasiswa. Sudah begitu, sampai kini belum terlihat upaya Kelompok Ciganjur mendesak Habibie agar mewujudkan butir-butir deklarasi Ciganjur--misalnya pemeriksaan Soeharto dan pengurangan bertahap dwifungsi ABRI.

Maka, "bola" kini berada di tangah pemerintah Habibie. Ia merencanakan segera membentuk komite independen untuk meneliti harta pribadi Soeharto--seakan menjawab demo mahasiswa yang berarak ke Jalan Cendana pekan lalu. Fraksi Karya Pembangunan, yang berpuluh tahun mendukung Soeharto, mengusulkan tahanan rumah untuk presiden kedua RI itu. Dan "bola" terus berada di sana jika kalangan oposisi terus-menerus "tidur siang".

Habibie memang laksana menunggang macan. Dan orang seperti Nurcholish Madjid berharap ia bisa bertahan, tapi hanya sampai pemilu mendatang, dan tidak mencalonkan diri lagi. Tuntutan yang agaknya hanya bisa dipenuhi seorang negarawan yang arif. Adakah Habibie punya itu?

Toriq Hadad, Dwi Wiyana, Purwani D. Prabandari, Hardy R. Hermawan, dan Agus S. Riyanto