Tak salah lagi kalau Habibie pernah menyatakan Soeharto adalah profesor dan guru utamanya. Coba lihat jurusnya "melipat" lawan politiknya. Sementara Soeharto suka menggunakan "pasal karet" subversi, Habibie memilih tuduhan "makar".

Kali ini yang kena sabet adalah para jenderal gaek dan tokoh kritis yang gencar mengkritik dan meneriaki Habibie supaya buru-buru turun panggung. Yaitu mereka yang tergabung di Barisan Nasional (Barnas), yang dikomandani mantan Panglima Kostrad Letjen (Purn.) Achmad Kemal Idris.

Pucuk dicita ulam tiba. Sehari sebelum pecahnya gelombang hebat demonstrasi menentang Sidang Istimewa MPR, muncul pernyataan yang disebut "Komunike Bersama". Deklarasi itu ditandatangani 17 tokoh, di Hotel Sahid Jakarta pada 12 November silam, termasuk beberapa purnawirawan pentolan Barnas seperti Kemal Idris, Ali Sadikin, dan Hariadi Darmawan. Isinya memang galak: menolak SI dan menuntut perombakan MPR menjadi MPR Reformasi untuk membentuk Kabinet Reformasi Sementara.

Habibie dan Wiranto, yang sedang luar biasa terpojok karena Tragedi Semanggi, rupanya cepat tersinggung. Hanya dua hari berselang, mulai 14 November lalu satu per satu penanda tangan komunike "dijemput" petugas reserse Markas Besar Kepolisian RI. Di surat perintah penangkapan tertera bahwa mereka dijerat pasal kejahatan terhadap negara. Tuduhannya: makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah.

Rupanya, penyidik mati-matian berupaya menarik benang merah antara komunike itu dan gerakan massa ke Senayan. Dalam penjelasan persnya hari Minggu lalu, Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto jelas-jelas membidik kelompok radikal yang mengerahkan massa nonmahasiswa untuk menggagalkan SI. Menurut dia, kelompok itu dengan sangat keji telah mengorbankan mahasiswa, masyarakat, dan aparat keamanan demi mengejar ambisi politik. Meski, menurut Kepala Staf Umum ABRI Letjen Fachrul Razi, pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah yang dimaksud dengan kelompok radikal itu adalah tokoh-tokoh yang dituduh makar tersebut.

Ada persekongkolan seram di balik pernyataan itu? Kemal Idris mentah-mentah menolaknya. Menurut dia, komunike itu dibuat untuk menyikapi pelaksanaan SI dan Pernyataan Ciganjur sehari sebelumnya. Satu dari delapan butir Deklarasi Ciganjur--hasil pertemuan Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sultan Hamengku Buwono X--soal dwifungsi ABRI juga ditolak Barnas. Pertemuannya pun, menurut Hariadi Darmawan, bukan rapat rahasia, tapi pertemuan biasa-biasa saja. Kamis dua pekan lalu, mereka berkumpul memenuhi undangan per telepon dari Johny M. Hidayat, yang memang aktif dalam berbagai pertemuan di Barnas. Pertemuan itu berlangsung terbuka mulai pukul tiga sore sampai sepuluh malam.

Di tengah diskusi, mereka menerima kabar ada mahasiswa yang mati tertembak di Universitas Atma Jaya. Jadi, komunike itu bahkan belum rampung saat bunyi tembakan meletus. Kemal dan Ali Sadikin lalu meminta agar Hariadi, besan bekas wakil presiden Try Sutrisno, segera meluncur ke Atma Jaya untuk ikut menenangkan massa. Tengah malam ketika berangkat pulang, Johny meneleponnya lagi untuk menandatangani pernyataan itu. "Isinya tak begitu saya perhatikan," ujarnya. Tahu-tahu, Sabtu pagi, Hariadi sudah "dijemput" polisi, disusul pencidukan para penanda tangan lainnya--meski, belakangan, mereka kemudian dilepas lagi.

Pertemuan itu memang berlangsung mendadak. Soalnya, menurut Roch Basoeki Mangoenpoerojo, simpatisan berat Megawati, yang juga ditangkap, sebenarnya telah diputuskan sebelumnya bahwa Barnas baru akan mengambil sikap setelah SI selesai. Syaratnya: kalau hasil SI ternyata tidak memenuhi aspirasi masyarakat.

Tudingan atas "juru makar" ini pun lalu ramai menjadi bahan gunjingan. Banyak pihak berpendapat tuduhan itu terlalu mengada-ada. Jika yang disoalkan adalah isi pernyataannya, ada banyak kalangan yang bersuara lebih keras. Misalnya Koalisi Nasional pimpinan seniman Ratna Sarumpaet, yang sejak pagi-pagi telah menolak SI. Atau PDI Perjuangan, yang jelas-jelas menuntut pembubaran Fraksi "PDI" di DPR/MPR. Toh, mereka tidak ikut digaruk.

Pendapat guru besar hukum pidana Prof. Loebby Loeqman pun menegaskan hal tersebut. Saat dimintai keterangan, ia sudah tegas-tegas menyatakan bahwa komunike tersebut tidak cukup dijadikan bukti adanya tindakan permulaan yang disyaratkan untuk menjerat seseorang dengan tuduhan makar. (Lihat Menakar Makar.)

Kalau menunggangi gerakan mahasiswa? Pendapat ini juga rada naif. Bukan apa-apa. Mahasiswa terang-terangan emoh diatur-atur para jenderal gaek itu. Apalagi model gerakan mahasiswa saat ini tak lagi terstruktur jelas. Tujuannya: agar tak gampang ditunggangi pihak mana pun. Lihat saja nasib pertemuan yang dirancang Roch Basoeki di kantornya di Jalan Ampera, Jakarta, 5 November lalu. Dari 18 organisasi massa dan kelompok mahasiswa yang diundang, cuma hadir tiga orang dari organisasi nonmahasiswa. Tak satu pun pentolan mahasiswa dari kelompok besar seperti Famred, Forkot, atau FKSMJ yang nongol. Akhirnya, pertemuan untuk mematangkan "kerangka infrastruktur revolusi" itu pun dibatalkan.

Barnas pun selalu menolak anggapan mereka mendanai demo mahasiswa. Bantuan mereka paling-paling berupa nasi bungkus. "Kalau begitu, apa ibu-ibu yang memberi makan itu juga makar?" tanya Ali Sadikin jengkel. Apalagi organisasi yang pantas disebut kumpulan "jenderal manula" ini--rata-rata lulusan Akademi Militer Nasional 1960-an--jelas-jelas tak memiliki basis massa. "Kita ini sudah tua-tua dan tidak punya senjata," kata Bang Ali lagi.

Habibie jelas memisahkan Barnas dengan gerakan mahasiswa. Kelompok mahasiswa disebutnya "pelopor gerakan moral", sementara Barnas adalah "kelompok yang punya kepentingan". Untuk sementara, jurus ini bisa meredam suara oposisi. Tapi kerepotan baru segera datang: antipati dari para senior ABRI. Soalnya, bahkan di zaman Soeharto pun tokoh sekelas Ali Sadikin tak pernah diperiksa.

Lobi pun segera dikembangkan. Presiden Habibie, Jumat malam lalu, bertemu dengan beberapa jenderal Barnas di tahlilan almarhum Soeweno, bekas Panglima Kostrad dan Ketua Umum KONI, termasuk dengan Try Sutrisno dan Edi Sudradjat. Sebelumnya, Wiranto juga mengundang serombongan mantan petinggi ABRI seperti L.B. Moerdani, Rudini, Moetojib, Theo Syafei, dan Sajidiman Soerjohadiprodjo di Mabes ABRI dalam sebuah pertemuan tertutup.

Tapi jurus itu rupanya tak terlalu mempan. Edi tetap saja bersuara keras. "Mereka hanya mencari kambing hitam," katanya Sabtu lalu kepada Raju Febrian dari TEMPO.

Akhirnya, jurus menuding makar itu dicibir banyak orang. Jurus itu dianggap upaya mengalihkan tuntutan masyarakat terhadap pertanggungjawaban Habibie-Wiranto atas Tragedi Semanggi dan berbagai tragedi nasional yang lain. Ketua Partai Amanat Nasional, Amien Rais, tegas-tegas menyatakan, "Pemeriksaan itu bisa mengalihkan perhatian masyarakat terhadap soal lain yang lebih penting, terutama pengadilan Soeharto." Gus Dur malah lebih jauh. Ia menyatakan bahwa aparat yang menembaki mahasiswa dengan peluru tajam itulah yang melakukan tindakan makar. Dan, "Segenap langkah yang membelokkan perhatian, seperti pengadilan Barnas itu, haruslah dicegah," kata Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama itu.

Lalu, mana yang harus lebih dulu diusut: mereka yang menembak, hingga jatuh korban jiwa, atau "jenderal tua" yang bersenjata selembar pernyataan?

Karaniya Dharmasaputra, Hardy R. Hermawan, Hendriko L. Wiremmer, Wenseslaus Manggut