JIKA betul terbukti ada tekanan terhadap SCTV (Surya Citra Televisi) dan Indosiar, ini bisa disebut, bulan madu pers dengan pemerintah mulai memudar. Dan, inilah buntut tragedi Semanggi 13 November lalu yang meminta ratusan korban luka dan tujuh mahasiswa meninggal dunia.

Memang, ada berembus kabar yang masih sulit dikonfirmasikan. Presiden B.J. Habibie dikabarkan "gerah" kepada SCTV gara-gara pemberitaan tentang demonstrasi mahasiswa pada saat Sidang Istimewa MPR. Menurut sebuah sumber, Minggu 15 November Habibie mengadakan pertemuan di kediamannya, di kompleks Patra Kuningan, yang dihadiri salah satu pemilik SCTV, Peter F. Gontha; Wakil Komisaris Utama SCTV, Pri Sulisto; Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng; dan Ketua DPA, Baramuli.

Pri Sulisto membenarkan ada pertemuan di kediaman Habibie itu. Tapi kedatangannya itu dalam rangka Indonesia Forum, tidak membahas pengambilalihan SCTV. "Kalau membicarakan take over SCTV, enggak. Di situ memang disinggung coverage-nya SCTV yang memang tajam. Kita diminta balance saja," kata Pri Sulisto.

Apa pun, kabar yang diterima tim Liputan Enam SCTV sangat meresahkan karena disebut-sebut pemerintah memang "menekan" SCTV. Menurut kabar itu, Direktur Utama Agus Mulyanto harus disingkirkan, dan Direktur Pemberitaan, Riza Primadi, "dipromosikan" menjadi wakil presiden di perusahaan induk SCTV, Datakom Asia. Direktur utama SCTV akan diisi oleh pengamat politik Fachry Ali. Ada juga disebut-sebut nama Nasir Tamara, kini dewan redaksi Republika dan salah satu pengurus ICMI. Karena adanya berita itu, direksi SCTV siap mundur. "Yang siap mundur Agus Mulyanto, Direktur Keuangan Gunawan Sulaiman, Direktur Program Lanny Ratulangi, Direktur Teknik Doopy Irwan, Direktur Produksi Didi Hadju dan Riza Primadi," tulis siaran pers tim Liputan Enam. Yang pasti, kalau ada perubahan, itu akan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham yang akan dihadiri Bank Bumi Daya--pemegang agunan saham SCTV (52,5 persen) milik Sudwikatmono dan Henri Pribadi--yang dilangsungkan secepatnya.

Tapi, adakah yang akan membeli SCTV lewat BBD? Pri Sulisto mengatakan, pihaknya belum pernah mendapat tawaran dari keluarga Habibie untuk membeli SCTV. Ia juga telah mengecek pada Henri Pribadi dan Sudwikatmono dan mendapat jawaban bahwa tidak benar keluarga Habibie telah menawar saham SCTV. "Selama ini, tidak pernah ada transaksi semacam itu. Apalagi dengan cara paksa," tulis Pri melalui surat elektronik kepada Purwani Diah Prabandari dari TEMPO.

Menteri Tanri Abeng mengatakan, apa pun yang terjadi pada SCTV, kalau pemilik sekarang tidak bisa menambah modal, kepemilikannya harus bergeser. Yang dibantah Tanri adalah kabar bahwa ia ditugaskan melakukan penekanan terhadap pemilik SCTV. "Itu tidak benar. Yang benar, BBD datang kepada saya selaku wakil pemegang saham. Saya berjalan sesuai dengan rule by the book. Tidak ada perintah-perintah," kata Tanri.

Menurut Tanri, BBD meminta izin untuk menyelamatkan kredit yang dikucurkan pada SCTV. Berapa besar kredit itu? "Wah, saya enggak tahu. Tapi mungkin utangnya mencapai Rp 300 miliar," kata Tanri. Dan utang itu, kata Tanri, sudah tidak bisa dikembalikan lagi.

Sementara itu, stasiun televisi yang tadinya berpusat di Surabaya itu tidak ingin menutup dirinya, antara lain karena mempertimbangkan nasib karyawannya. Karena itu, satu-satunya jalan, BBD mencari orang atau konsultan yang bisa masuk ke sana. "Nah, karena penempatan orang ini harus melalui rapat umum pemegang saham, pihak BBD akan ikut serta dalam RUPS. Nantinya, bank akan memilih konsultan. Bukan orang pemerintah. Mungkin hanya satu atau dua orang saja konsultan dari dalam negeri yang ditempatkan di SCTV," kata Tanri.

Siapa yang akan ditempatkan BBD? Apakah benar Fahry Ali atau Nasir Tamara, atau siapa? Direktur Utama BBD Abdul Hadi, ketika dimintai konfirmasi melalui telepon oleh TEMPO Kamis malam pekan lalu di rumahnya, menjawab, "Besok saja di kantor. Saat ini saya sedang sakit," katanya. Dan esok harinya, di kantornya, Abdul Hadi pun belum juga bisa dihubungi.

Guncangan buat SCTV ternyata bukan hanya soal utangnya kepada BBD, yang melahirkan berbagai "dugaan". Tetapi juga soal protes yang diajukan kelompok yang menamakan diri Komite Umat Islam Pemantau Pers (KUPP). Mereka memprotes pemberitaan SCTV yang menurut mereka memihak pada kelompok elite tertentu, dan bermaksud merusak citra ABRI di masyarakat. Karena itu, KUPP menuntut SCTV untuk meminta maaf dan menyatakan bahwa pemberitaan mereka sekitar Sidang Istimewa MPR tidak berimbang, berat sebelah, dan hanya menguntungkan kelompok yang tidak setuju SI MPR.

KUPP, yang datang ke studio SCTV Kamis pekan lalu, ditemui oleh Riza. Namun ketika Riza meminta untuk bersama-sama melihat rekaman pemberitaan dan mencari di mana letak keberatannya, KUPP tidak bersedia. Alasannya, tidak ada waktu. Toh KUPP mengancam akan terus-menerus datang bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Ini yang membingungkan Riza. "Kasih tahu, dong, saya berpihak kepada siapa. Sebut yang jelas. Jika kami salah, kami akui salah. Jika menyangkut interpretasi, ya, kita dialog. Jangan main tekan seperti itu," kata Riza.

Lantas, apa yang terjadi dengan Indosiar yang kini menjadi tetangga SCTV? Dua acara menarik, Info untuk Anda dan Dialog Aktual, tiba-tiba dihentikan penayangannya sejak 14 November. Kedua acara itu melibatkan ekonom Sjahrir--di acara Dialog Aktual bersama Wimar Witoelar. Sjahrir betul-betul tak paham di mana salahnya kedua acara itu. Info disiarkan setiap Sabtu pagi dan sudah 150 kali ditayangkan. Stok rekaman Dialog untuk tayangan 16 November lalu pun sudah siap. Apa boleh buat, dialog bertema "Menjelang Pemilu 1999", yang menghadirkan Sekjen Partai Amanat Nasional Faisal Basri dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Matori Abdul Djalil, tak bisa ditonton pemirsa Indosiar.

"Penghentian itu tidak masuk akal," kata Sjahrir, yang mengaku menerima kabar penutupan itu langsung dari Presiden Direktur Indosiar Angky Handoko, 14 November. "Ketika saya tanya alasannya, Angky hanya mengatakan, dirinya sedang dijepit di tengah. Saya sendiri tidak tahu siapa yang menjepit dia," ujar Sjahrir.

Anehnya, humas Indosiar, Andreas Ambesa, mengatakan penghentian acara itu karena sudah habis masa tayangnya. "Karena Indosiar banyak memproduksi hiburan, acara talk show itu dihentikan," katanya.

Tentu saja alasan itu tidak dipercayai Sjahrir. "Ini jelas karena ada tekanan, dan itu pasti bersumber dari orang yang memiliki otoritas dengan kekuasaan," katanya. Apalagi, kata Sjahrir, acara Dialog yang disiarkan setiap Senin malam dan diulang lagi keesokan paginya itu justru sudah mendapatkan sponsor utama dari perusahaan telekomunikasi Nokia. Sementara itu, di situ, ia dan Wimar tak mendapat honor sepeser pun. Jadi, Sjahrir yakin, alasan penutupan acara itu pasti bukan karena faktor komersial.

Sebenarnya, ini bukan pencekalan pertama untuk program Dialog. Pada 10 Agustus lalu, Dialog pernah hilang dari layar kaca setelah ditayangkan sekitar 15 menit. Ketika itu, Dialog menampilkan topik Perpu No. 2 Tahun 1998 tentang unjuk rasa. Acara mendadak putus ketika disinggung-singgung niat pemerintahan Habibie mempertahankan status quo. Alasan pihak Indosiar ketika itu, kerusakan kaset video.

Sayangnya, persoalan seperti ini tak pernah diributkan sampai tuntas. Sehingga, siapa yang "menekan" dan untuk apa "menekan" tetap dalam status desas-desus. Seperti sekarang ini, rumor yang berkembang adalah pemerintahan Habibie ingin memiliki media massa yang bisa mengakomodasi agendanya menjelang pemilu 1999. Habibie disebut-sebut berminat membeli majalah Ummat yang dikenal menyuarakan aspirasi umat Islam. Menurut sumber TEMPO, orang yang mengaku kalangan dekat Habibie itu sudah datang ke Ummat, tapi "tawaran" itu tak diterima awak majalah ini.

Media yang jelas-jelas dimiliki keluarga Habibie pun tak bisa menyuarakan kepentingan keluarga presiden itu. Setidaknya, menurut pengasuh media tersebut. Tabloid Adil yang sahamnya 45 persen dimiliki Timmy Habibie dan 15 persen Yayasan Abdi Bangsa, misalnya, tak menabukan kritik terhadap Habibie. Menurut Pemimpin Umum Adil, Zaim Uchrowi, itu karena orientasi Timmy yang lebih condong ke pertimbangan bisnis. "Pak Timmy tidak bakal mau keluar uang untuk kepentingan politik. Sampai dia menyatakan, kalau Adil harus memuji-muji Habibie dan tidak laku, lebih baik Adil mengkritik Habibie tapi laku," ujar Zaim.

Harian Republika, yang juga dimiliki ICMI lewat Yayasan Abdi Bangsa, juga menolak dikatakan sebagai "corong" Habibie. "Kami menjaga agar koran ini tidak mendukung perorangan. Cuma, masyarakat itu melihat Republika dimiliki ICMI, dan di ICMI ada Pak Habibie, jadi, pasti total mendukung. Sebetulnya tidak," kata Pemimpin Redaksi Republika, A. Makmur Makka. Ia menunjuk rubrik Resonansi yang cukup kritis terhadap pemerintah dan Habibie.

Terlepas dari benar-tidaknya niat Habibie menguasai media massa, menurut pengamat pers Ashadi Siregar hasilnya tergantung bagaimana kaum profesional dalam media massa itu menyikapinya. Kekuatan modal bisa menjadi alat untuk menekan pers. Tetapi, "Tergantung perlawanan masing-masing orang, terima bekerja di bawah kungkungan pemilik modal atau tinggalkan. Memangnya hidup hanya ada di situ?" ujar Ashadi. Betul, pada akhirnya tergantung pekerja pers itu sendiri, bersedia menjadi corong atau tidak.

Sugrahetty, Dewi Rina Cahyani, Ali Nur Yasin, Arief A. Kuswardono, Edy Budiyarso