Setelah Soeharto lengser Mei silam, dan keterlibatan ABRI dalam rezim Orde Baru diperdebatkan masyarakat luas, para pemimpin militer tampak berusaha memperbaiki citra mereka yang telanjur rusak. Dengan bahasa yang berbunga-bunga, Wiranto dan Bambang Yudhoyono menekankan bahwa ABRI pada era pasca-Soeharto akan menggunakan pendekatan politik yang berbeda. ABRI dikatakan sedang melakukan "redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi" peran sosial-politiknya, dan berjanji akan mengurangi kehadiran ABRI di lembaga eksekutif.

Namun, peristiwa Semanggi membuktikan, konsep-konsep baru ABRI hanyalah retorika belaka. Pendekatan ABRI dalam menghadapi pihak penentang Sidang Istimewa MPR jelas menunjukkan pola otoriter yang lama. Perubahan sikap yang katanya telah disesuaikan dengan semangat reformasi, tidak terasa sama sekali.

Sejak awal, Sidang Istimewa MPR memang sudah menyimpan sebuah ironi. Pengamanan sidang yang antara lain mengagendakan pembahasan masa depan ABRI itu--Badan Pekerja MPR telah menghasilkan ketetapan yang mempertahankan kehadiran ABRI di DPR--dilakukan oleh ABRI. Karena itu, sidang yang lancar merupakan kepentingan fundamental ABRI. Andai saja mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR, dapat dipastikan bahwa tap pengangkatan prajurit ABRI di DPR dapat digagalkan. Penembakan mahasiswa justru terjadi saat MPR melakukan voting mengenai tap tersebut.

Sementara itu, cara Wiranto menangani pengamanan Sidang Istimewa MPR secara simbolis memperlihatkan pola lama ABRI. Pertama, dengan mengadu domba masyarakat sipil. Beberapa kelompok pendukung SI MPR yang menamakan dirinya Pam Swakarsa dibiarkan mempersenjatai diri dan melakukan aksi--bahkan dibantu aparat--untuk menduduki jalan tol di depan gedung MPR. Pada saat yang sama, mahasiswa tak bersenjata yang mendekati kompleks DPR diblokir oleh aparat keamanan. Walaupun konsep Pam Swakarsa sudah dikritik habis-habisan oleh masyarakat dan--secara pribadi--oleh beberapa jenderal, Wiranto bersikeras melanjutkannya.

Kedua, Fraksi ABRI di MPR tampaknya diinstruksi untuk mempertahankan dwifungsi dengan segala cara. Walaupun Fraksi Persatuan Pembangunan telah mengusulkan agar pembahasan pengangkatan perwira ABRI di DPR dilaksanakan melalui pembahasan RUU--di DPR, tidak di MPR--Fraksi ABRI tetap bersikukuh memperjuangkan posisinya. Hal itu mengabaikan pendapat umum bahwa MPR ini adalah produk rezim lama dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena itu, sebaiknya SI MPR hanya membicarakan pemilu yang dipercepat. Namun, ABRI secara sepihak memasukkan tap tentang pengangkatan perwiranya di DPR ke agenda SI MPR dan mendahului pembahasan di DPR. Usulan yang akhirnya diajukan oleh ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan, yaitu pengurangan jumlah kursi ABRI di parlemen secara bertahap, tidak memiliki arti substansial karena tidak ada jangka waktu yang jelas.

Ketiga, penembakan mahasiswa di Semanggi membuktikan bahwa sikap prajurit ABRI tetap diwarnai oleh pendekatan keamanan. Sewaktu penembakan mahasiswa Trisakti bulan Mei lalu, Wiranto masih bisa menyalahkan "oknum-oknum" tertentu, yaitu orang-orang Prabowo atau Muchdi. Peristiwa tersebut telah digunakan untuk melakukan pembersihan internal secara besar-besaran, yang resminya disebut "konsolidasi internal". Namun, ternyata, konsolidasi tersebut hanya menyingkirkan beberapa perwira yang dulu dianggap dekat dengan Prabowo, sedangkan sikap mental prajurit ABRI yang tetap menjabat tidak ikut direformasi. Wiranto, khususnya, tampak tak bisa meninggalkan paradigma lama yang dipelajarinya sebagai ajudan Soeharto.

Keempat, reaksi ABRI atas insiden Semanggi juga memperlihatkan pola lama. Perwira ABRI dan Polri membantah menggunakan peluru tajam, walaupun di rumah sakit para dokter dilaporkan mengeluarkan peluru-peluru tajam dari tubuh korban. Politik bantahan sudah merupakan cara tradisional ABRI, yang kemudian diikuti pernyataan akan mengusut tuntas keterlibatan prajuritnya dalam kasus penembakan ini. Namun, kalau kasus Prabowo diambil sebagai ukuran--ketika seorang perwira tinggi yang terbukti menculik belasan aktivis hanya diberhentikan dengan hormat, bahkan mendapat hak pensiun--masyarakat tidak bisa berharap banyak dari penegasan seperti ini.Tak adanya transparansi dalam tubuh ABRI adalah salah satu masalah mendasar dan menghambat perkembangkan internalnya.

Kelima, ABRI juga tidak memperlihatkan sikap baru dalam mencari orang yang bertanggung jawab atas peristiwa Semanggi. Yang disalahkan dan ditangkap justru orang yang dianggap beroposisi terhadap pemerintahan Habibie. Suatu teori konspirasi dikembangkan, yang menyatakan bahwa "kelompok-kelompok tertentu" menggerakkan mahasiswa dan akhirnya memprovokasi aparat keamanan untuk menembaki demonstran. Belum ada bukti yang memperkuat teori ini. Sebaliknya, ada banyak bukti bahwa yang bertindak sebagai provokator adalah oknum Koramil dan anggota Pam Swakarsa yang secara eksplisit mendapat dukungan dari Pangab. Dengan demikian, ABRI tetap mengambil posisinya di pihak penguasa, dan oposisi terhadap pemerintah dianggap makar. Tampaknya pemahaman ABRI mengenai demokrasi masih sempit.

Akhirnya, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa ABRI yang sekarang tetaplah ABRI yang dulu. Pernyataan bahwa militer telah memasuki era baru, "paradigma baru", dan lain sebagainya, tak lebih dari "lelucon politik" belaka.

Marcus Mietzner
Kandidat doktor politik di Australian National University, Canberra.