Terowongan Masih Jauh, Tuan Habibie Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan gelagat yang menyegarkan. Tapi ini bukan berarti Kabinet Habibie sukses menyelesaikan krisis. |
Rapor Habibie tiba-tiba berwarna biru tua. Jangan salah sangka. Ini tak ada urusannya dengan situasi politik yang kian memanas atau tindak kekerasan yang makin merajalela. Dalam urusan ekonomi, sulit disanggah, sejumlah "sukses" mulai dicatat Kabinet Habibie--bahkan setelah Tragedi Semanggi, yang merenggut belasan korban, meletup dua pekan lalu.
Lihatlah, hampir semua indikator makroekonomi tetap menunjukkan gelagat yang menyegarkan. Minat investasi di bursa saham, misalnya, terus meningkat. Bahkan Jumat lalu, untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir, indeks harga saham kembali melambung di atas level 400. Nilai tukar rupiah juga tidak jatuh. Harga dolar tetap stabil pada kisaran kurs Rp 7.000-Rp 8.000 per dolar.
Yang lebih menggembirakan: suku bunga tetap bisa ditekan. Tingkat suku bunga lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus merosot turun, dari 54 persen sebelum kerusuhan Semanggi menjadi 49 persen pekan lalu. Anjloknya suku bunga SBI ini diikuti dengan turunnya suku bunga deposito yang dijamin pemerintah, dari 59 persen (untuk deposito sebulan) menjadi 52 persen.
Itu saja? Ada lagi. Kepercayaan terhadap rupiah juga boleh dibilang makin meningkat. Ini terlihat dari nilai transaksi swap yang terus merosot. Menurut Kepala Riset Pentasena Securities, Mohamad Syahrial, rata-rata jual beli swap harian saat ini cuma US$ 250 juta, tak sampai separo dari transaksi pada enam bulan pertama masa krisis. Swap merupakan premium yang harus dibayar jika orang ingin melindungi asetnya dari gejolak kurs. Sepinya transaksi swap bisa mencerminkan kepercayaan orang bahwa gejolak nilai tukar rupiah tak akan sedahsyat dulu.
Satu indikator lain, yakni harga barang, memang belum bisa dilihat hasilnya sekarang. Sejumlah ekonom cenderung yakin pelbagai kerusuhan yang membuntuti Sidang Istimewa MPR sedikit banyak akan mengganggu arus distribusi barang. Tapi kenaikan ini dipercaya tak akan menyodok tingkat inflasi terlalu tinggi. Soalnya, dalam satu setengah bulan terakhir, laju kenaikan harga barang bisa sedikit direm.
Untuk pertama kalinya sejak dilanda krisis ekonomi Agustus tahun lalu, inflasi bulan Oktober malah tercatat negatif. Data terbaru, gejala deflasi semacam ini juga terlihat dalam pekan pertama November. Pada periode itu, tingkat inflasi tercatat negatif 0,33 persen.
Dengan catatan yang begitu "mengagumkan", pemerintah tampaknya yakin, perekonomian mulai pulih. Untuk mempertebal keyakinan itu, Selasa lalu, pemerintah bersama Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi sejumlah target proyeksi ekonomi. Defisit anggaran yang semula diperkirakan mencapai 8,5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) dipangkas menjadi cuma 6,5 persen PDB. Tingkat inflasi tahun depan diperkirakan bisa ditekan menjadi cuma 10 persen, setelah tahun ini melambung hingga hampir 100 persen.
Gubernur bank sentral Sjahril Sabirin memperkirakan suku bunga masih bisa ditekan, setidaknya hingga 40 persen dalam pekan-pekan mendatang. Nilai tukar rupiah? Sama saja. Direktur IMF untuk Asia Pasifik, Hubert Neiss, mengatakan tetap ada ruang bagi rupiah untuk terus menguat. Pendek kata, semuanya seperti yakin, yang terburuk sudah berlalu. Perekonomian Indonesia sedang menyongsong titik terang di ujung terowongan yang panjang.
Tapi benarkah? Apakah membaiknya indikator perekonomian ini merupakan prestasi Kabinet Habibie?
Sayang sekali: tidak. Sebagian besar pemain pasar keuangan dan ekonom malah menjawab dalam satu suara: pelbagai sinyal itu semata-mata merupakan berkah situasi perekonomian global yang berubah begitu cepat.
Ini semua dimulai dari gebrakan The Federal Reserve. Karena tak ingin Amerika Serikat (AS) ikut tenggelam dalam resesi global, The Fed menurunkan suku bunga dolar. Kali ini bunga overnight dipangkas dari 5 persen menjadi 4,75 persen. Langkah ini kemudian diikuti dengan penurunan suku bunga sejumlah mata uang di dataran Eropa.
Turunnya suku bunga AS dan Eropa ini, seperti turbin gas, menyemprotkan dana-dana investasi yang semula mendekam Barat untuk keluar kandang. Bursa-bursa Asia, termasuk Jakarta, tiba-tiba ketiban rezeki. Investor asing, makhluk langka yang sudah lama tak nongol di bursa Jakarta, mendadak kembali terlihat. Bursa saham pun menggeliat.
Ramainya investasi asing ke bursa Jakarta, akhirnya, ikut membantu rupiah. Investor asing yang mau membeli saham di bursa harus menukarkan dolarnya dengan rupiah. Ini jelas mengurangi tekanan terhadap rupiah. Apalagi Bank Indonesia diketahui ikut menyokong dengan terus menjual dolar dan membeli rupiah. Terus terang, jumlah amunisi yang dimiliki BI cukup lumayan. Cadangan devisa yang tersedia kini tercatat US$ 14,23 miliar, jauh lebih tinggi dari cadangan minimal US$ 11,26 miliar yang diisyaratkan IMF. Artinya, BI cukup punya senjata untuk "melawan" spekulasi pasar.
Rendahnya tekanan rupiah inilah yang bisa memangkas tingkat suku bunga, menurunkan jumlah transaksi swap, dan mudah-mudahan juga bisa mengerem laju inflasi. Pendek kata: mengalirnya dana asing itulah yang ujung-ujungnya mereparasi seluruh indikator makro sehingga perekonomian kita tampak sehat walafiat.
Persoalannya sekarang: seberapa lama kondisi ini akan bertahan? Mampukah Kabinet Habibie mempertahankannya?
Kalau mau jujur, harus diakui bahwa Habibie kali ini cukup beruntung. Situasi perekonomian di kawasan Asia tak lagi bengek berat seperti tahun lalu. Pelan-pelan, kesehatan negara-negara yang terkena krisis, Korea Selatan, Thailand, Filipina, bahkan juga Jepang, sudah mulai mendingan.
Artinya, ancaman ketularan penyakit dari negara tetangga tidak perlu ditakutkan lagi. Bahkan, jika Kabinet Habibie cukup pintar, Indonesia bisa memanfaatkan masuknya arus modal asing yang hingga tahun depan akan terus bergentayangan di atas langit Asia. Menurut perhitungan Philip Purcell, presiden dari Morgan Stanley Dean Witter, arus modal global akan makin kencang melanda Asia tahun depan. Dana miliaran dolar itu kini mencari permukiman baru lantaran rumah lama mereka--investasi dalam mata uang dolar--sudah tidak lagi menguntungkan.
Jadi, bolehlah dibilang tantangan Habibie cuma satu: bagaimana mereparasi perekonomian dalam negeri tanpa harus takut "ketularan" penyakit dari luar. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Untuk melakukan itu semua, ada sejumlah agenda yang harus diselesaikan.
Pertama penyehatan perbankan. Sampai saat ini, kepercayaan publik terhadap perbankan amat lemah. Menurut Syahrial, rasio jumlah uang beredar terhadap deposito makin lama makin meningkat. Ini menunjukkan minat masyarakat menyimpan uang makin menyusut. Jika suku bunga terus diturunkan, ia yakin, "Para deposan terakhir itu juga akan kabur." Akibatnya, tekanan terhadap nilai tukar rupiah bakal makin serius.
Yang tak kalah serius adalah penyelesaian utang swasta. Hingga saat ini, skim penyelesaian utang melalui Indonesian Debt Restructuring Agency (Indra) masih propaganda. Upaya untuk mengubah utang menjadi penyertaan saham juga sama sulitnya. Hitung saja, jumlah utang luar negeri perusahaan publik mencapai US$ 20 miliar. Sedangkan nilai pasar seluruh penghuni bursa saham cuma US$ 16 miliar. Artinya, kalaupun semua perusahaan publik diserahkan kepada kreditur, utang luar negeri swasta kita belum lunas.
Jika soal utang swasta ini tak juga selesai, sulit bagi Habibie menyelamatkan perekonomian Indonesia. Kalau tak mau dibangkrutkan oleh kreditur, perusahaan pengutang dolar harus ngebut membeli dolar--sekuat tenaga. Akibatnya, utang swasta yang jumlahnya sekitar US$ 70 juta itu akan menghabiskan seluruh persediaan dolar di dalam negeri. Rupiah kembali jatuh.
Selain pemulihan perbankan dan utang swasta, ada banyak ranjau yang bisa mengganjal program penyehatan ekonomi. Misalnya, semangat menyala-nyala untuk menggenjot perekonomian bisa menjadi bumerang. Program pump priming, yaitu menginjeksi perekonomian dengan memperbesar belanja pemerintah, salah-salah malah bisa melambungkan harga-harga.
Injeksi ini, menurut perhitungan Syahrial, akan banyak bermuara pada rangsangan fiskal (berupa jaring pengaman sosial atau subsidi) yang tak banyak mendongkrak produksi. Jika jumlah uang beredar dinaikkan tanpa diikuti peningkatan pasokan barang, inflasi akan melambung tinggi. Karena itu, Syahrial tidak yakin inflasi bisa ditekan sampai 10 persen tahun depan.
Singkat kata, ujung terowongan itu tampaknya masih jauh bagi Habibie.
Dwi Setyo, Ali Nur Yasin
|