Ini baru kabar burung, tapi bagi kalangan industri perminyakan, tingkat kesahihannya dianggap sudah 90 persen. Ada selentingan, Martiono Hadianto, Dirjen Bea dan Cukai, akan segera menggantikan Soegianto sebagai Direktur Utama Pertamina.

Ah, apa betul? Soegianto kan belum setahun duduk di posnya? Entahlah, belum ada jawaban resmi dari pemerintah. Ketika ditanya Reuters, Menteri Sekretaris Negara Akbar Tandjung cuma menjawab diplomatis. Katanya, pemerintah bisa setiap saat mengganti Dirut Pertamina. Tapi, hingga saat ini, keputusan penggantian itu belum ada. Martiono sendiri mengaku tidak tahu-menahu. "Saya masih asyik di Bea Cukai," katanya.

Pertamina, sejak Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, selalu menjadi fokus berita. Satu per satu proyek di seputar perusahaan negara yang mengurusi bisnis minyak dan gas itu disorot. Sejumlah 159 proyek yang melibatkan Keluarga Cendana ditinjau ulang, sebagian dibatalkan. Hasilnya, Pertamina konon bisa menghemat puluhan triliun rupiah per tahun dari pembatalan banyak kerja sama KKN warisan Orde Baru.

Tentu saja, mencungkil segala sesuatu yang berbau Soeharto ini bukan perkara sepele. Menurut sumber TEMPO, untuk memuluskan langkah ini pemerintah butuh tim yang kompak. Itulah sebabnya Soegianto sudah harus diganti. Padahal, periode jabatan orang nomor satu di BUMN gemuk ini biasanya lima tahun. Ini menjadikan desas-desus penggantian Dirut Pertamina semakin menarik.

Apalagi, pemerintah tengah menggodok RUU Migas. Draft RUU ini sebenarnya sudah disiapkan dua tahun lalu. Tapi, pemerintah saat itu menganggap undang-undang yang lama, keluaran tahun 1971, masih cukup layak. Presiden (kala itu) Soeharto kemudian mengagendakan pembahasan RUU baru pada 2003. Namun angin reformasi mengubah rencana. Bulan ini, RUU Migas akan dibahas DPR dan rencananya diberlakukan awal 1999 nanti.

Seandainya RUU nanti disetujui, Pertamina bakal kehilangan taring. Pelbagai hak monopoli yang selama ini dipegang akan dilolosi. Salah satunya, hak untuk mengimpor dan menjual BBM, tak lagi dikuasai Pertamina. Aturan bagi investor yang berminat memasuki bisnis kilang minyak di luar Jawa juga diperlonggar. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi, Hamzah Haz, diketahui tengah menggodok aturan pembebasan pajak atau tax holiday selama 12 - 16 tahun untuk berbagai industri, termasuk kilang minyak.

Menurut Menteri Hamzah Haz, saat ini sudah masuk 16 proposal bisnis kilang minyak dari investor Kuwait. Pada masa seret investasi ini, pemerintah tak ingin para investor Kuwait membatalkan niat. Semua ini, ujung-ujungnya, bakal membuat iklim bisnis migas kian kompetitif. Konsumen bisa menyeleksi migas yang paling bagus dan murah. Dengan kondisi ini, wajar bila kabar burung tentang siapa yang menakhodai Pertamina jadi tambah seru.

Sebenarnya, bukan hanya nama Martiono yang muncul di pasar bursa pengganti Soegianto. Menurut sumber TEMPO, sebelumnya telah muncul empat nama: Erry Riyana Hardjapamekas (Dirut PT Tambang Timah), Qoyum Tjandranegara (Dirut PT Perusahaan Gas Negara), Soehardjo (mantan Dirjen Bea Cukai), dan Gatot Karyoso (Kepala Badan Pembinaan Pengusaha Kontraktor Asing). Dari keempat nama ini, Gatot dijagokan oleh sebagian pelaku bisnis perminyakan karena dinilai lebih berkompeten. Namun sudah bukan rahasia, jabatan di BUMN strategis ini tak semata ditentukan oleh profesionalisme. Ada banyak faktor yang turut bermain.

Salah satu faktor, menurut sumber TEMPO yang lain, adalah muatan politik. Seorang pejabat tinggi dikabarkan telah menghubungi Erry Riyana Hardjapamekas. Dia ingin Erry--yang dinilai sukses mendongkrak kinerja PT Timah--mengemudikan Pertamina. Tapi ada syaratnya: sebagian laba Pertamina diserahkan untuk ongkos operasional sebuah partai politik. Maklum, pendanaan partai politik ini mengerut seiring kencangnya arus reformasi. Kalau ada peluang menggali dana, pastilah dimanfaatkan. Ternyata, Erry menolak syarat ini, dan kandaslah namanya dari bursa calon.

Ketika kabar ini dikonfirmasikan, Erry tak mau berkomentar banyak. Ia mengaku tak pernah ditawari untuk menjabat Dirut Pertamina. Tentang keharusan menyetor dana "politik" itu, menurut Erry, pada era reformasi sekarang, kecil kemungkinan bisa menggunakan dana BUMN untuk keperluan itu. Yang mungkin adalah, "Pejabat menguras kantong pribadi untuk dana politik," katanya.

Nah, siapa gerangan yang bakal menjadi nakhoda Pertamina? Kita lihat saja nanti.

Mardiyah Chamim dan Ali Nur Yasin