KALAU saja pemerintah mau berendah hati, mestinya Sidang Istimewa (SI) MPR pekan lalu tidak perlu berlangsung tegang. Kuncinya, dengarlah suara rakyat si pemberi mandat. Penjagaan SI cukup seperlunya dan tak ada urusan dengan pengamanan swakarsa itu.

Sebagian besar masyarakat toh setuju dengan beberapa agenda yang diangkat dalam SI. Paling tidak, responden jajak pendapat TEMPO yang dilangsungkan dua pekan lalu, misalnya, sepakat soal pembatasan masa jabatan presiden dan jadwal pemilu yang dipercepat.

Memang tak semua agenda SI disetujui responden. Menurut mereka, jatah kursi gratis untuk ABRI di DPR tak perlu dipertahankan lagi. Separuh responden menginginkan militer keluar dari Senayan.

Soal pemilu, mayoritas responden menginginkan agar panitia penyelenggara pemilu tidak bertanggung jawab kepada presiden, seperti termuat dalam salah satu rancangan ketetapan yang diagendakan. Kebijakan itu membuat pemilu dalam kendali kekuasaan. Mestinya, panitia bertanggung jawab kepada MPR atau paling tidak Mahkamah Agung.

Tapi justru terhadap dua soal itulah faksi pemerintah, terutama Fraksi Karya Pembangunan di MPR, bersikeras. Ada kesan mereka ingin mempertahakan status quo. Kursi militer di DPR bisa dijadikan "bandul pemberat" bagi status quo.

Di luar persoalan di atas, responden setidaknya melihat ada dua agenda lain yang perlu dibicarakan dalam SI ini. Presiden (Habibie) perlu diberi mandat untuk memeriksa kekayaan Soeharto serta mantan pejabat (dan yang masih menjabat), dan SI perlu membahas pertanggungjawaban Soeharto sejak ia disumpah 11 Maret sampai ia lengser 21 Mei lalu.

Persoalannya, tidakkah SI akan terhuyung-huyung keberatan beban jika semua agenda yang dituntut dipenuhi? Responden jajak pendapat tampaknya tidak peduli. Menurut mereka, sidang istimewa adalah momen paling tepat untuk memantapkan landasan reformasi.

Peristiwa nasional ini harus jadi ajang yang bermutu, bukan sekadar ajang ketok palu. Responden ingin SI menjadi jembatan yang kuat bagi terbentuknya pemerintahan yang bersih pasca-Habibie dan melahirkan UU politik yang bermutu pula.

Meskipun harapan begitu besar digantungkan pada SI, responden memprihatinkan komposisi anggota majelis. Responden tampaknya sepakat bahwa anggota majelis kali ini--meminjam istilah Amien Rais—adalah "MPR jadi-jadian". Karena itu sulit diharapkan mereka menghasilkan produk hukum tata negara yang demokratis.

Kalau mendengarkan suara "pemberi mandat", menurut responden, SI mestinya dilaksanakan dengan mengajak tokoh masyarakat seperti Gus Dur, Megawati, atau Amien Rais untuk urun rembuk. Sehingga "cacat" MPR dapat sedikit diperbaiki.

Arif Zulkifli

INFO GRAFIS
Apa pendapat Anda tentang beberapa agenda Sidang Istimewa berikut?
	Setuju	Tidak setuju	Ragu-ragu
Masa jabatan presiden sebaiknya dibatasi	95%	0%	5%
Pemerintah harus tepat waktu dalam menyelenggarakan pemilu	94%	0%	6%
ABRI sebaiknya tidak duduk di DPR dan hanya di MPR	50%	22%	28%
Penyelenggara pemilu 1999 tidak bertanggung jawab kepada presiden	46%	32%	22%
UU Subversif sebaiknya dihapus	40%	32%	29%
P4 saat ini tidak dibutuhkan lagi	19%	53%	28%
Apakah hal berikut harus dibicarakan dalam SI MPR?
	Ya	Tidak	Ragu-ragu
Memberi mandat kepada Presiden untuk mengusut harta Soeharto, keluarga, dan pejabat	74%	6%	19%
Meminta pertanggungjawaban Soeharto terhadap kepemimpinannya setelah Sidang Umum 1997 sampai mundur pada Mei 1997	87%	3%	10%
Siapakah yang seharusnya ikut dalam SI?
Anggota MPR ditambah tokoh-tokoh masyarakat	:	87%
Hanya anggota MPR hasil pemilu 1997	:	7%
Ragu-ragu	:	6%
Apa yang terjadi dalam SI MPR?
Penyiapan landasan reformasi	:	58%
Kelompok pro-Orde Baru berusaha memper tahankan status quo	:	36%
Ragu-ragu	:	6%
SI dapat diandalkan sebagai jembatan terciptanya pemerintahan yang bersih pasca-Habibie?
Ya	:	36%
Tidak	:	24%
Ragu-ragu	:	39%