Masa pensiun Alex Leo Zulkarnain sedikit terusik. Tim KP2N menyebut pria kelahiran Lahat, Sumatra Selatan, 63 tahun lalu itu termasuk orang yang leluasa mengintip duit dari pajak dan cukai film impor. Apalagi Alex memang pernah menjabat berbagai posisi strategis di Departemen Penerangan.

Tiga direktorat pernah dipimpinnya, mulai dari Direktur Pembinaan Film dan Rekaman Video (1983-1985), hingga Direktur Televisi (1985-1987). Alex akhirnya pensiun setelah menjabat Dirjen Radio, Televisi, dan Film, sejak 1987 hingga 1995. "Apakah dengan lamanya saya menjabat di sana, bisa langsung menuduh saya? Bohong itu," kata Alex, sengit. Pria yang kini sibuk mengawasi rumah produksi CUT itu menantang balik tim yang diketuai Sonny P. Sasono.

Diajukan ke pengadilan atau Kejaksaan Agung? Alex mengaku tak gentar. Berikut penuturan pria yang pernah menjadi wartawan freelance di RRI ini kepada Agus S. Riyanto dari TEMPO. Kutipannya.

Waktu itu impor film dianggap lebih menguntungkan daripada membuat film. Terbetiklah ide untuk mencukai film yang masuk ke Indonesia. Dari dana itulah, film nasional mendapat pembinaan, termasuk membiayai hadiah festival film dan perjalanan ke luar negeri.

Tahun 1983, sewaktu saya menjabat Direktur Pembinaan Film dan Rekaman Video, memang ada yang tak jelas. Saya perintahkan kepada Narto Ernawan selaku bendahara untuk mendepositokan uang itu. Paling tidak, sejak saat itu, bisa ditaksir berapa uang yang masuk dan keluar. Setiap tahun juga diaudit. Kalau mau tahu lebih rinci, tanya saja Narto. Dia yang lebih tahu. Saya dan menteri hanya menerima laporan yang telah diaudit.

Ketika serah-terima jabatan, saya tak melihat itu. Tapi saya kira ada. Jumlahnya bisa dilihat dari carry over-nya. Yang masuk ke deposito, itulah jumlah dari sebelumnya. Persisnya saya tak tahu. Narto yang tahu.

Waktu saya di sana, kok tak ada keluhan? KP2N yang datang ke kejaksaan jangan memberikan data fiktif. Sekarang kan zaman terang-terangan. Kalau mau konkret, yang mengaku menerima dana kurang dari platform harus menjelaskan. Jangan hanya main tebak. Komite bisa melihat pembukuan. Cek di sana. Dari situ baru bicara.

Begini. Kami mendapat permintaan bantuan dana. Dewan Film rapat, kemudian saya lapor ke menteri. Jika disetujui, saya lapor lagi ke Dewan Film. Di sini disetujui, baru saya ke bendahara untuk mencairkan dana tersebut. Tiap minggu saya harus lapor ke menteri, karena tiap minggu ada rapat dengan menteri mengenai program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan kami lakukan.

Misalnya Garin. Ia bikin kalkulasi, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, berapa uang yang dia punya. Kekurangannya, kami yang membantu. Dewan Film jadi co-producer, tidak mengambil keuntungan. Kalau uang ini kembali, ya, syukur. Dengan catatan, uang ini digunakan untuk bikin film lagi. Asal bukan bikin film masalah seks dan lendir saja.

Wah, saya tidak ingat lagi. Waktu Christine, saya sudah tak di sana lagi.

Waktu saya pensiun, jumlahnya ada Rp 10 miliar. Saya kira jangan ramai dulu, lihat pembukuannya.

Saya bisa menuntut dia! Pegang uang saja tidak pernah, bisa-bisanya ngomong begitu. Itu penghinaan bagi saya!

Saya protes. Saya tak tahu apa-apa tentang dana film, kok dituduh begitu. Saya justru yang menyelamatkan duit itu, dengan memasukkannya ke deposito. Memang saya menjabat lama di sana, tapi apakah itu langsung dijadikan indikasi untuk menuduh saya? Kalau dia mau berhadapan dengan saya di pengadilan, saya bersedia!